Praktik Baik Pengembangan SPAM Semarang Barat: Pembiayaan Kreatif, Kolaborasi, dan Transformasi Layanan Air Minum Kota Semarang
Materi paparan ini membahas praktik baik pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat dari perspektif perencanaan pembangunan daerah. Paparan disampaikan oleh Sugeng Hartanto, S.Sos., M.T., Plt. Kepala Bappeda Kota Semarang, dalam kegiatan Local Dialogue Pembelajaran Praktik Baik Pengembangan SPAM Semarang Barat pada 5 Oktober 2026.
Pembahasan dimulai dari posisi sektor air minum dalam arah pembangunan Kota Semarang. Dalam RPJMD 2025–2029, penyediaan air minum aman ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, berkelanjutan, serta inklusif. Pemerintah Kota Semarang menargetkan peningkatan kualitas akses air minum aman sekaligus memperluas pelayanan jaringan perpipaan.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok air minum terus meningkat. Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari meningkat dari sekitar 96,28 persen pada 2020 menjadi 99,83 persen pada 2025. Sementara itu, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan juga diarahkan terus meningkat hingga mencapai sekitar 67,04 persen pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Kota Semarang telah memiliki sejumlah dokumen perencanaan dan regulasi sektor air minum, antara lain Rencana Pengamanan Air Minum, RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum, serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Kota juga memiliki regulasi terkait Perumda Air Minum Tirta Moedal, zonasi bebas air tanah, tarif air minum, dan kebijakan penyelenggaraan SPAM.
Salah satu isu utama dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kebutuhan pembangunan perkotaan sangat besar, sementara kapasitas APBD terbatas. Karena itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif dan pembiayaan kreatif, termasuk melalui kerja sama dengan badan usaha.
Dalam konteks tersebut, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. KPBU memungkinkan pemerintah dan badan usaha berbagi peran, sumber daya, pembiayaan, serta risiko dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.
SPAM Semarang Barat menjadi contoh nyata penerapan skema tersebut.
Proyek dikembangkan karena Pemerintah Kota Semarang memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur secara mandiri. Selain memberikan akses terhadap sumber pembiayaan badan usaha, KPBU juga memungkinkan pembagian risiko dengan pihak swasta serta mendorong tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih profesional.
Perjalanan proyek dimulai sejak 2012. Pada tahap awal, Wali Kota bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan PT IIF terlibat sebagai konsultan pendamping transaksi. Namun, perubahan regulasi sumber daya air pada 2015 membuat proyek sempat mengalami ketidakpastian dan skema pembiayaannya kembali dievaluasi.
Pada periode 2015–2017 sempat muncul alternatif pembiayaan melalui APBN, APBD, dan PDAM. Setelah melalui berbagai pembahasan dan dukungan pemerintah pusat, pada 2017 proyek kembali ditegaskan menggunakan skema KPBU. Proyek kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan Direktur Utama PDAM Tirta Moedal ditetapkan sebagai PJPK.
Tahap penyiapan proyek dilakukan secara intensif bersama KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Proses ini mencakup penyempurnaan Outline Business Case, real demand survey, penyusunan Final Business Case, dukungan Project Development Facility, persetujuan prinsip Viability Gap Fund, serta penjaminan pemerintah.
Kesiapan dokumen menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proyek.
Setelah penyiapan dilakukan dengan matang, proses transaksi KPBU dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Proses transaksi dari prakualifikasi hingga perjanjian berlangsung sekitar 10 bulan pada 2018. Sebanyak 42 calon investor mengambil dokumen prakualifikasi, kemudian 10 konsorsium memasukkan dokumen, dan empat konsorsium dinyatakan lolos pada tahap berikutnya.
Perjanjian KPBU akhirnya ditandatangani pada November 2018, dilanjutkan dengan pembangunan hingga proyek mulai beroperasi secara komersial pada 22 Mei 2021.
SPAM Semarang Barat menggunakan sumber air baku dari Bendungan Jatibarang dan memiliki kapasitas produksi 1.000 liter per detik. Sistem ini dirancang untuk melayani sekitar 60.000 rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan.
Pembangunannya juga menggunakan pendekatan berbeda sesuai karakter wilayah. Tugu dikembangkan sebagai kawasan greenfield dengan pembangunan jaringan baru, Ngaliyan menggunakan pendekatan semi-greenfield yang menggabungkan aset lama dan baru, sedangkan Semarang Barat menggunakan pendekatan brownfield dengan mengoptimalkan aset yang telah tersedia.
Peningkatan pelayanan menjadi salah satu manfaat utama proyek.
Cakupan pelayanan dirancang meningkat dari sekitar 26.000 rumah tangga menjadi 60.000 rumah tangga. Kontinuitas pelayanan meningkat dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam per hari. Kualitas air juga ditingkatkan dari kondisi yang sebelumnya berbau dan belum dapat langsung diminum menjadi air yang ditargetkan layak diminum langsung. Tekanan pelayanan juga meningkat sehingga distribusi dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa ketergantungan besar pada pompa pelanggan.
Lingkup proyek KPBU mencakup sistem produksi berkapasitas 1.000 liter per detik, sistem transmisi sekitar 10,5 kilometer, dan reservoir. Sementara jaringan distribusi menuju pelanggan tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah dan PDAM.
Dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi beberapa tantangan.
Salah satunya adalah perbedaan antara hasil Readiness Delivery Support pada tahap kelayakan dengan kondisi ketika perjanjian telah berjalan. Selain itu, pembangunan Jaringan Distribusi Utama mengalami keterlambatan akibat refocusing anggaran selama pandemi COVID-19.
Keterlambatan tersebut berdampak pada pertumbuhan Sambungan Rumah dan penyerapan air yang telah diproduksi badan usaha. Untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, PDAM menjalankan program switching atau pengalihan aliran.
Tantangan lainnya adalah mendorong masyarakat yang masih menggunakan Air Bawah Tanah untuk beralih ke jaringan PDAM. Hal ini penting karena salah satu tujuan strategis pengembangan SPAM Semarang Barat adalah mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan muka tanah.
Karena itu, selain pembangunan infrastruktur, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pemasaran langsung kepada masyarakat.
Keberlanjutan finansial proyek juga membutuhkan perhatian terhadap penyesuaian tarif. Materi paparan menjelaskan bahwa kebijakan tarif perlu berjalan seiring dengan kelayakan proyek, terutama karena SPAM Semarang Barat dirancang menggunakan teknologi pengolahan yang cukup tinggi untuk menghasilkan pelayanan air berkualitas.
Pengelolaan risiko menjadi elemen penting dalam struktur KPBU.
Berbagai risiko harus dianalisis dan dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Risiko tersebut meliputi risiko lokasi, desain dan konstruksi, sponsor, finansial, fasilitas air baku, operasi, pendapatan, konektivitas jaringan, interface antarpekerjaan, politik, force majeure, hingga kepemilikan aset.
Tujuan utama pembagian risiko bukan sekadar memindahkan risiko kepada pihak swasta, tetapi menghasilkan value for money terbaik bagi proyek secara keseluruhan.
Materi paparan juga mengidentifikasi beberapa faktor utama keberhasilan SPAM Semarang Barat.
Dukungan penuh dan aktif Wali Kota Semarang sejak awal menjadi faktor penting. Dukungan KPPIP dan PT SMI dalam penyusunan OBC dan FBC berstandar internasional juga memperkuat kesiapan proyek.
Selain itu, keberhasilan didorong oleh kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Semarang, DPRD, PDAM, KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI, dan PT PII. Fasilitas seperti Project Development Facility, Viability Gap Fund, dan penjaminan pemerintah juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan serta bankability proyek.
Dari pengalaman tersebut, terdapat beberapa pembelajaran utama.
Penetapan skema pendanaan harus dilakukan dengan matang melalui verifikasi kelayakan proyek dan kemampuan fiskal pemerintah. Dibutuhkan PIC yang memiliki kepemimpinan kuat dan mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dokumen OBC dan FBC juga harus disusun berdasarkan standar praktik terbaik agar dapat diterima investor dan menghindari proses lelang yang berkepanjangan.
Selain itu, proyek tidak boleh dianggap selesai setelah konstruksi selesai. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga proyek benar-benar beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat sesuai target.
Secara keseluruhan, SPAM Semarang Barat menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak harus menjadi penghambat pembangunan infrastruktur. Dengan kesiapan proyek yang kuat, pembagian risiko yang tepat, dukungan kebijakan, dokumen yang berkualitas, serta kolaborasi antarlembaga, skema KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif untuk mempercepat pelayanan publik.
Pengalaman Kota Semarang juga menunjukkan bahwa keberhasilan KPBU bukan hanya persoalan mendapatkan investasi swasta. Faktor terpenting justru terletak pada kepemimpinan, kesiapan perencanaan, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan risiko, serta konsistensi hingga tahap operasi.
Sumber: Praktik Baik Pengembangan SPAM Semarang Barat, paparan Sugeng Hartanto, S.Sos., M.T., Plt. Kepala Bappeda Kota Semarang, dalam Local Dialogue Pembelajaran Praktik Baik Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat, 5 Oktober 2026.
