Menteri LH Hanif Faisol Ultimatum Kepala Daerah Hentikan Sistem Open Dumping, Ancaman Sanksi Menanti

Dalam upaya serius menegakkan aturan dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengeluarkan peringatan keras kepada para kepala daerah yang masih menggunakan sistem open dumping dalam pengelolaan sampah. Peringatan itu disampaikan saat peresmian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cimenteng, Kabupaten Sukabumi.

Peringatan ini bukan sekadar retorika, tetapi disertai dengan tindakan nyata berupa pelayangan surat paksaan pemerintah kepada hampir seluruh bupati, wali kota, dan sejumlah gubernur yang dinilai masih lalai menjalankan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Penegakan UU 18/2008 yang Terabaikan

Dalam sambutannya, Menteri Faisol menegaskan bahwa sistem open dumping—yakni pembuangan sampah tanpa perlakuan atau pemrosesan terlebih dahulu—seharusnya sudah berakhir sejak tiga tahun setelah UU 18/2008 diterbitkan, yaitu sekitar tahun 2011. Namun, kenyataannya hingga tahun 2025, praktik ini masih marak di banyak daerah.

“UU tersebut dengan tegas menggariskan bahwa pelaksanaan pengelolaan open dumping di seluruh tanah air mestinya berakhir sejak tiga tahun sejak UU tersebut diterapkan. Namun sampai hari ini, hampir seluruh kabupaten kota masih melaksanakan pengelolaan sampahnya dengan sistem open dumping,” tegas Hanif Faisol.

Masa Pantauan Enam Bulan, Sanksi Mengancam

Langkah awal yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup adalah pemantauan selama enam bulan terhadap seluruh pemerintah daerah yang masih menerapkan sistem open dumping. Menteri Faisol menyebut bahwa jika selama masa pantauan tersebut tidak ada tindakan transformasi nyata, maka pemerintah pusat akan menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap, hingga pada akhirnya berujung pada sanksi pidana.

“Pantauan akan dilakukan selama enam bulan. Sanksi administrasi akan kami lakukan secara konsisten bulan per bulan. Enam bulan ke depan pada saat tanpa ada kesungguhan pelaksanaan mentransformasi pengelolaan sampah open dumping maka UU mengharuskan saya memberikan pemberatan sanksi administrasi dan pidana 1 tahun penjara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 UU 32/2009,” tegasnya.

Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum kuat untuk penjatuhan sanksi pidana kepada pejabat yang lalai melaksanakan tanggung jawab lingkungan.

Siap Ambil Risiko Politik

Langkah Menteri Faisol ini tergolong berani dan tidak populer secara politik. Namun ia menegaskan bahwa dirinya siap menanggung segala risiko demi menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup Indonesia.

“Kami akan mengambil risiko ini, kami akan menegakkan aturan ini dengan segala risikonya. Cukup sudah pengelolaan sampah yang tidak bertransformasi dalam penanganan lingkungan hidup,” ucapnya dengan penuh tekad.

Dampak Sistem Open Dumping Terhadap Lingkungan

Salah satu alasan utama penghentian sistem open dumping adalah dampaknya yang sangat merusak terhadap lingkungan, baik darat maupun laut. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan dengan mudah terbawa aliran air dan mencemari sungai serta laut.

Hanif Faisol menyebut sistem angkut-buang yang masih dijalankan di banyak daerah menyebabkan sebagian besar sampah tercecer di lingkungan sekitar, memperparah krisis pencemaran laut. Bahkan, Indonesia kini tercatat sebagai negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia, sebuah predikat yang menyedihkan dan memalukan.

“Pengelolaan sampah yang hanya dilakukan dengan angkat dan sebagian tercecer di badan lingkungan. Maka hari ini benar-benar menempatkan Indonesia menjadi negara penghasil sampah laut nomor dua di dunia,” jelas Faisol.

Tantangan Negara Menuju Maju

Kondisi ini, lanjut Faisol, menjadi ironi di tengah perjalanan Indonesia menuju status sebagai negara maju. Menurutnya, sampah adalah indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, dan apabila tidak diselesaikan, akan menjadi penghambat serius dalam pencapaian target-target pembangunan nasional.

“Kita patut prihatin, di tengah-tengah menuju negara maju, maka persoalan sampah sampai hari ini belum dapat kita urai. Memerlukan perhatian serius buat kita semua,” tandasnya.

Langkah Nyata: Peresmian Fasilitas RDF

Peringatan keras ini disampaikan berbarengan dengan peresmian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Cimenteng, Sukabumi. RDF adalah teknologi pengolahan sampah yang dapat menghasilkan bahan bakar dari limbah padat, sebagai alternatif dari batu bara atau sumber energi fosil lainnya.

Kehadiran fasilitas RDF di Sukabumi diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain untuk segera meninggalkan praktik open dumping dan beralih ke pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.

Desakan untuk Bertindak

Dengan keluarnya surat paksaan pemerintah, kini bola panas berada di tangan kepala daerah. Mereka dituntut untuk segera menyusun rencana aksi transformatif, mengalokasikan anggaran, dan mempercepat pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

Langkah Menteri Hanif Faisol ini adalah alarm keras, bahwa toleransi terhadap ketidakpatuhan hukum lingkungan tidak akan lagi diberlakukan. Kepala daerah yang bersikukuh mempertahankan sistem kuno dan merusak lingkungan akan berhadapan langsung dengan sanksi administratif dan pidana.

---

Sumber berita:
Ultimatum Menteri LH untuk Kepala Daerah Terkait Pengelolaan Sampah – detikjabar