Kaltim Libatkan Masyarakat Desa dalam Penyusunan Dokumen Perdagangan Karbon

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis dan inklusif dalam upaya mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan, dengan melibatkan langsung masyarakat hingga tingkat desa dalam penyusunan dua dokumen krusial terkait program penurunan emisi karbon berbasis hasil. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar serentak di empat kabupaten/kota, Pemprov Kaltim memastikan bahwa suara masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan tidak hanya didengar, tetapi menjadi fondasi dalam kebijakan iklim yang adil dan berkeadilan.

Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, kegiatan FKP dilaksanakan di Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Forum ini menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan dua dokumen vital: Indigenous Peoples Plan (IPP) dan Benefit Sharing Plan (BSP).

“Dokumen ini bukan sekadar tumpukan kertas administrasi. Ini adalah komitmen nyata terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat yang transparan serta adil,” tegas Sri Wahyuni dalam keterangan resminya, Selasa (4/4/2025).

IPP atau Rencana Masyarakat Adat bertujuan untuk melindungi hak-hak kelompok adat dalam skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), sementara BSP mengatur tata cara pembagian manfaat finansial dari program penurunan emisi karbon kepada masyarakat lokal. Kedua dokumen ini menjadi syarat utama dalam pencairan dana berbasis hasil dari Program FCPF–Carbon Fund (FCPF–CF) yang dikelola Bank Dunia.

Pemprov Kaltim menargetkan penyelesaian dokumen ini sebelum program ditutup pada 31 Desember 2025. Forum konsultasi tingkat provinsi akan kembali digelar pada minggu kedua September 2025 sebagai tahap konsolidasi akhir sebelum dokumen diserahkan kepada mitra pendanaan internasional.

Manfaat Nyata Sudah Terasa oleh Ratusan Desa

Sejak 2023, manfaat awal dari program ini telah dirasakan oleh 441 desa dan 150 kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan komunitas adat di seluruh Kaltim. Di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser saja, sebanyak 84 desa telah menerima pembayaran manfaat sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menjaga hutan.

“Inilah bukti bahwa mekanisme yang kita bangun benar-benar menyentuh akar rumput. Ini bukan proyek top-down, tapi gerakan bersama dari bawah,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menekankan bahwa proses penyusunan dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari prinsip keadilan sosial dan pengakuan hak ulayat. “IPP dan BSP adalah dokumen hidup. Mereka akan terus diperbarui dan disempurnakan sesuai masukan masyarakat. Ini adalah bentuk pemberdayaan nyata,” imbuhnya.

Menatap Masa Depan: Dari REDD+ ke Perdagangan Karbon

Dengan pengalaman panjang dalam mengelola program penurunan emisi, Kaltim kini bersiap melangkah lebih jauh. Pemprov ingin memanfaatkan momentum ini untuk membuka babak baru: mekanisme perdagangan karbon domestik dan internasional.

Pemerintah daerah berharap Bank Dunia segera menuntaskan pembayaran berbasis hasil sebesar 80,1 juta dolar AS, yang merupakan kompensasi atas capaian penurunan emisi karbon selama ini. Dana ini tidak hanya penting secara finansial, tetapi juga menjadi simbol keadilan iklim bagi daerah yang telah berkontribusi besar dalam upaya penyelamatan hutan tropis.

“Ini bukan hanya tentang menurunkan emisi. Ini tentang menjaga hutan untuk generasi mendatang, dan menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan hijau bisa dimulai dari Kalimantan Timur,” kata Sri Wahyuni penuh semangat.

Dengan kesiapan dokumen, dukungan masyarakat, dan komitmen politik yang kuat, Kaltim menegaskan diri sebagai pelopor dalam transisi energi dan keadilan iklim di Indonesia. Langkah ini bisa menjadi model bagi provinsi-provinsi lain yang ingin memadukan pelestarian hutan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

---

Sumber berita:
https://www.antaranews.com/berita/5083397/kaltim-libatkan-masyarakat-desa-tuntaskan-dokumen-perdagangan-karbon