Belém Mutirão dan paradoks diplomasi Indonesia di Amazon

Analisis COP30 Belém: Kesepakatan “Mutirão” dan Kontradiksi Kebijakan Iklim Indonesia

Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, berakhir pada 22 November 2025 dengan dokumen akhir bernama Belém Mutirão. Meski berhasil menyepakati pendanaan iklim global baru sebesar USD 1,3 triliun, konferensi ini dinilai gagal dalam aspek substansial, terutama terkait penghentian energi fosil dan integritas pasar karbon.

1. Kegagalan Peta Jalan Bahan Bakar Fosil

Dua tahun pasca-Konsensus UEA, COP30 diharapkan melahirkan rencana operasional (roadmap) untuk menghapus bahan bakar fosil. Namun, upaya ini menghadapi kebuntuan:

• Blokade Petrostate: Arab Saudi, Rusia, dan sejumlah negara produsen minyak memblokir target waktu penghapusan (phase-out) bahan bakar fosil dalam teks resmi.
• Respon Global: Para pakar iklim menyatakan hasil ini gagal mengamankan jalur kredibel untuk membatasi suhu bumi di bawah 1,5^oC.
• Janji Presidensi: Presiden COP30, André Corrêa do Lago, akhirnya hanya menjanjikan pembuatan dua “peta jalan” sukarela di luar teks formal terkait deforestasi dan transisi energi.

2. Indonesia dan Gelar “Fossil of the Day”

Di tengah negosiasi, Indonesia menerima penghargaan satir “Fossil of the Day” dari Climate Action Network (CAN) International. Predikat ini diberikan karena beberapa poin kritis:

• Dominasi Pelobi: Kehadiran 46 pelobi industri batubara dalam delegasi resmi pemerintah (Delri) dianggap menunjukkan keberpihakan oligarki di atas kepentingan iklim rakyat.
• Anomali Pasar Karbon: Posisi negosiasi RI pada Pasal 6.4 (pasar karbon) dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan industri dan solusi palsu daripada mitigasi emisi yang nyata.
• Ketertinggalan Geopolitik: Indonesia dinilai menjauh dari solidaritas negara kepulauan (AOSIS) yang menuntut ambisi iklim lebih radikal.

3. Respons dan Pembelaan Pemerintah RI

Delegasi Indonesia merespons kritik tersebut dengan narasi stabilitas ekonomi dan kedaulatan karbon:

• Klarifikasi Menteri LHK: Menteri Hanif Faisol membantah pengaruh pelobi dan menegaskan bahwa pasar karbon Indonesia dibangun dengan standar integritas tinggi, bukan greenwashing.
• Pesan Investasi: Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pesan stabilitas investasi hijau dan kesiapan Indonesia berkolaborasi dalam inisiatif global yang berorientasi hasil.

4. Isu yang Terabaikan: Mineral Transisi dan HAM

COP30 juga menyoroti titik buta baru dalam transisi energi hijau yang sangat relevan bagi Indonesia (khususnya industri nikel):

• Eksploitasi Mineral: Absennya teks mengenai perlindungan komunitas di wilayah ekstraksi mineral transisi energi (seperti nikel di Morowali).
• Finansialisasi Alam: WALHI menegaskan bahwa skema perdagangan karbon sering kali mengamankan rezim ekstraktif dan memicu pelanggaran HAM di tingkat tapak.

Perbandingan: Harapan vs Realita COP30 Belém

Aspek	Ekspektasi (Target)	Realita (Belém Mutirão)
Energi Fosil	Peta jalan penghapusan terikat waktu.	Hanya merujuk pada janji lama tanpa target detail.
Pendanaan Iklim	Pendanaan hibah publik yang jelas.	Komitmen USD 1,3 triliun, namun mayoritas masih berupa janji.
Pasar Karbon	Mekanisme ketat anti-kebocoran emisi.	Masih didominasi skema “tukar guling” yang kontroversial.
Peran Indonesia	Pemimpin negara kepulauan (AOSIS).	Disorot karena pengaruh pelobi industri fosil.

Belém Mutirão menjadi cerminan dari diplomasi yang penuh kompromi. Bagi Indonesia, narasi “Fossil of the Day” adalah pengingat bahwa ambisi pasar karbon yang dipromosikan di paviliun mewah belum selaras dengan realitas ketergantungan pada batubara di dalam negeri. Tanpa peta jalan global yang mengikat, tekanan untuk memensiunkan PLTU di Nusantara kian melemah.

sumber:
https://baru.ekuatorial.com/2025/11/belem-mutirao-dan-paradoks-diplomasi-indonesia-di-amazon/