KLH dan KKP Perkuat Sinergi Pengendalian Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya melalui implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa potensi kelautan Indonesia sangat besar untuk mendukung pencapaian target iklim nasional.

“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk kita tinggal di wilayah pesisir,” ujar Ary dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target iklim, terutama karena Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang luas seperti mangrove dan lamun yang dapat menjadi solusi berbasis laut dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Indonesia diketahui memiliki sekitar 20–25 persen mangrove dunia serta tutupan lamun yang luas. Ekosistem tersebut bukan hanya mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung wilayah pesisir, penopang keanekaragaman hayati, serta memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

Pengelolaan dan restorasi mangrove serta lamun dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan iklim nasional.

Sebagai bentuk komitmen, KLH dan KKP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Kerja sama tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan nilai ekonomi karbon serta pencapaian target dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC).

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir dan laut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menyatakan bahwa kerja sama tersebut selaras dengan mandat KKP dalam memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebijakan nasional.

Ia menegaskan bahwa mandat tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang menugaskan KKP sebagai pemimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap kebijakan pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berdampak nyata bagi perlindungan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Sumber berita:
https://www.antaranews.com/berita/5421966/klh-kkp-perkuat-sinergi-pengendalian-perubahan-iklim-sektor-kelautan