Alasan tanggul laut raksasa pantura bukan solusi yang dibutuhkan masyarakat
Deburan ombak di pantai utara (Pantura) Jawa kini bukan lagi sepenuhnya pemandangan indah. Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut di sana terus naik. Di sisi lain, permukaan tanah semakin menurun akibat penyedotan air tanah yang berlebihan.
Kombinasi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir rob, abrasi pantai, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan rencana pembangunan tembok laut raksasa atau giant sea wall di pantura.
Proyek infrastruktur besar berupa dinding laut itu akan dibangun sejajar garis pantai. Proyek rencananya akan membentang dari Cilegon, di Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.
Sekilas, beton raksasa mungkin terlihat seperti solusi praktis untuk menahan gempuran air laut masuk daratan. Namun, keberadaan tembok ini takkan menyelesaikan akar permasalahan mendasar.
Permukaan tanah akan tetap menurun. Muka air laut akan tetap naik. Tanggul laut raksasa justru bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial turunan yang serius.
Mengapa tanggul laut bukan jawaban?
Tanggul laut akan mengganggu dinamika dan ekosistem alami pesisir. Sebab tembok hanya berfungsi memantulkan energi gelombang alih-alih menyerapnya. Energi ombak yang terpantul ini akan mengikis wilayah di sekitarnya.
Selain itu, tembok laut menghambat aliran sedimen seperti pasir dan lumpur yang penting untuk menjaga bentuk dan ekosistem pantai. Tanpa sedimen, garis pantai akan semakin menyempit. Banyak spesies laut seperti kepiting pasir, moluska, burung pantai, vegetasi pesisir, dan ikan-ikan muda yang bergantung pada ekosistem pantai bakal kehilangan tempat hidupnya.
Persoalan potensi dampak sosial yang diakibatkan juga tak kalah besar. Nelayan bisa kehilangan wilayah tangkap. Pun, masyarakat pesisir terancam kehilangan mata pencaharian mereka.
Tak hanya berisiko, biaya pembangunan dan perawatan tanggul raksasa juga sangat tinggi. Di Jakarta saja, total biaya untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall kemungkinan mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini termasuk tanggul utama di laut, reklamasi, serta jaringan infrastruktur pendukung.
Belum lagi, biaya perawatan tahunan yang bisa mencapai 1–5% dari investasi awal. Untuk tanggul raksasa, pemerintah membutuhkan sekitar Rp5–25 triliun per tahun hanya untuk pemeliharaan.
Lihat saja tanggul darat di berbagai wilayah, sudah banyak yang rusak. Laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PUPR (2022) menunjukkan beberapa segmen tanggul di utara Jakarta mengalami keretakan, rembesan air, dan harus diperkuat dengan sheet pile tambahan.
Tanggul pantai di Semarang sepanjang ±2,5 km juga beberapa kali bocor dan rembes, terutama di wilayah Tambaklorok dan Kaligawe.
Sementara itu, tanggul laut di pesisir Pekalongan juga tidak bisa sepenuhnya menahan rob. Air justru merembes lewat dasar serta celah sambungan.
Seiring waktu, setiap kenaikan permukaan laut menuntut tembok ditinggikan atau diperkuat. Alhasil kebutuhan biaya membengkak tak terhingga.
Laporan keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan rata-rata biaya penyesuaian (adaptation cost) pesisir bisa meningkat dua kali lipat setiap kenaikan 0,5 meter permukaan laut. Biaya ini timbul karena kebutuhan peninggian dan penguatan struktur.
Pada akhirnya ketergantungan pada solusi fisik ini hanya memicu rasa aman semu. Proyek tanggul laut menelan ongkos mahal tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan.
Baca juga: 5 alasan mengapa pemerintah harus memprioritaskan restorasi lamun jadi solusi perubahan iklim
Lantas, apa pilihan lain?
Sebenarnya ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, yakni Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
Pendekatan ini menggabungkan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya.
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu menekankan pada upaya rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan penguatan ekosistem pesisir lain sebagai penahan alami gelombang.
Selain efektif menjaga ekosistem, pendekatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal lewat perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga budi daya laut yang ramah lingkungan. Hasilnya, masyarakat lokal lebih berdaya, ketimpangan berkurang, dan ketahanan ekonomi jangka panjang semakin kuat.
Belanda adalah sukses negara yang menerapkan solusi berbasis alam yang dikombinasikan dengan teknologi.
Mereka menerapkannya melalui program seperti Room for the River. Konsep ini tak hanya membangun tanggul dan kanal, tetapi juga memperluas ruang air, memperkuat garis pantai dengan sand motor. Belanda juga memulihkan ekosistem rawa dan padang lamun yang mampu meredam gelombang hingga 75–80% sebelum mencapai daratan.
Proyek ini melibatkan warga melalui konsultasi publik, lokakarya, hingga perencanaan bersama. Contohnya di Nijmegen, kota tertua di Belanda yang berhasil mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
Keberhasilan Belanda ini tak lepas dari riset jangka panjang berkelanjutan yang menunjukkan bahwa solusi berbasis alam lebih hemat biaya perawatan. Solusi ini juga memberi manfaat sosial-ekonomi seperti peningkatan pariwisata dan nilai properti.
Mereka menerapkan perencanaan jangka panjang hingga 100 tahun. Mereka pun memastikan strategi tetap relevan menghadapi perubahan iklim dan dinamika sosial.
Dari sini, kita belajar bahwa solusi tangguh bukan berarti membangun lebih tinggi, tapi membangun lebih bijak.
Baca juga: Bagaimana peneliti di Jawa Barat menyelamatkan pantai dengan sabut kelapa
Menuju masa depan yang lebih seimbang
Strategi berbasis alam adalah solusi paling jitu melindungi daerah pesisir. Namun, jika satu pendekatan ekstrem belum memungkinkan, kombinasi strategi bisa menjadi jalan tengah. Tembok laut cukup dibangun di area kritis saja, sementara wilayah lain diperkuat dengan rehabilitasi ekosistem.
Upaya ini pun harus diimbangi dengan pengelolaan daerah hulu. Teknik tambahan seperti polder, pelebaran sungai, dan ruang retensi air juga bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang terpadu.
Dengan cara ini, kegiatan ekonomi tetap berjalan sembari menjaga keberlanjutan ekosistem.
Pesisir bukan hanya batas antara daratan dan lautan. Ia adalah sumber kehidupan, penggerak ekonomi, dan rumah bagi beragam makhluk hidup.
Kini kita dihadapkan pada dua opsi: membangun tembok atau menjalin jembatan dengan alam. Opsi yang dipilih akan menentukan masa depan kita bersama.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
