“Climate Apartheid”: Ketika Krisis Iklim Membelah Kota antara Mereka yang Terlindungi dan Mereka yang Rentan

Perubahan iklim tidak hanya menghadirkan persoalan lingkungan. Di kota-kota besar, krisis iklim juga semakin memperlihatkan persoalan ketimpangan sosial: siapa yang mampu melindungi dirinya dan siapa yang harus menanggung risiko paling besar.

Fenomena inilah yang kerap disebut sebagai “climate apartheid”, sebuah kondisi ketika kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim sangat ditentukan oleh tingkat ekonomi, lokasi tempat tinggal, akses terhadap infrastruktur, serta kemampuan seseorang membeli perlindungan.

Dalam kehidupan perkotaan, banjir memberikan gambaran yang sangat jelas. Ketika hujan ekstrem datang, dua keluarga yang tinggal di kota yang sama dapat mengalami dampak yang sangat berbeda.

Keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih baik mungkin tinggal di kawasan yang memiliki drainase bagus, bangunan lebih tinggi, kendaraan pribadi, pompa air, asuransi, bahkan kemampuan untuk sementara berpindah ke tempat lain.

Sebaliknya, keluarga berpenghasilan rendah sering kali tinggal di kawasan yang lebih rentan terhadap banjir, memiliki keterbatasan pilihan tempat tinggal, dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadapi kerusakan ketika bencana terjadi.

Bagi kelompok tersebut, satu kejadian banjir bisa berarti kehilangan perabotan, kendaraan, sumber penghasilan, biaya kesehatan, bahkan kehilangan tempat tinggal.

Sungai Bukan Hanya Persoalan Air

Jakarta memberikan banyak contoh mengenai bagaimana persoalan lingkungan bertemu dengan ketimpangan sosial.

Kota tidak hanya harus menyediakan drainase, pompa, waduk, dan sistem pengendalian banjir. Pemerintah juga harus melihat siapa yang tinggal di kawasan rawan, siapa yang paling terdampak, serta siapa yang memiliki kemampuan paling kecil untuk memulihkan kehidupannya setelah bencana.

Karena itu, kebijakan ketahanan iklim tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mendapatkan perlindungan dari infrastruktur tersebut?

Sebuah tanggul mungkin dapat mengurangi risiko banjir di satu wilayah, tetapi kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseluruhan sistem dapat memindahkan risiko ke wilayah lain.

Begitu pula dengan normalisasi sungai, pembangunan waduk, atau proyek pengendalian banjir lainnya. Keberhasilannya tidak cukup hanya diukur dari volume air yang dapat ditampung, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.

Pohon dan Ruang Hijau Juga Persoalan Keadilan

Ketimpangan iklim juga terlihat dalam akses terhadap ruang hijau.

Kawasan dengan banyak pepohonan umumnya memiliki temperatur lebih rendah dibandingkan kawasan yang padat bangunan dan minim vegetasi. Pohon membantu memberikan keteduhan, mengurangi efek pulau panas perkotaan, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap lingkungan seperti itu.

Sebagian warga tinggal di kawasan dengan taman, pohon rindang, trotoar nyaman, dan ruang terbuka hijau yang luas. Sementara di kawasan padat, warga dapat menghadapi suhu yang lebih tinggi dengan akses terhadap vegetasi yang sangat terbatas.

Di sinilah persoalan iklim bertemu dengan isu kesehatan dan ketimpangan.

Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah justru dapat menghadapi paparan panas lebih tinggi, sementara kemampuan mereka untuk membeli pendingin ruangan atau meningkatkan kualitas rumah juga lebih terbatas.

Ketika Kawasan Hijau Justru Mengusir Warga

Ada pula paradoks lain dalam pembangunan kota hijau.

Ketika sebuah kawasan diperbaiki dengan taman, jalur hijau, transportasi publik, ruang terbuka, serta berbagai fasilitas lingkungan, kualitas kawasan tersebut meningkat.

Namun, peningkatan kualitas kawasan juga dapat mendorong naiknya harga properti dan biaya hidup.

Pada akhirnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut justru dapat terdorong keluar karena tidak lagi mampu membayar sewa.

Fenomena ini dikenal sebagai green gentrification.

Artinya, pembangunan lingkungan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru dapat menghasilkan ketimpangan baru apabila tidak disertai kebijakan perlindungan sosial.

Haruskah Kota Hijau Menjadi Mahal?

Inilah tantangan besar pembangunan kota modern.

Kita menginginkan kota dengan transportasi publik yang baik, taman yang luas, udara bersih, trotoar nyaman, serta infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.

Namun, kota seperti itu tidak boleh menjadi tempat yang hanya dapat dinikmati kelompok ekonomi tertentu.

Kota yang berkelanjutan harus mampu memastikan bahwa peningkatan kualitas lingkungan tidak menghilangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap tinggal di dalamnya.

Karena itu, kebijakan iklim perlu terhubung dengan kebijakan perumahan, transportasi, perlindungan sosial, tata ruang, kesehatan, dan ekonomi.

Dari Climate Resilience Menuju Climate Justice

Ketahanan iklim sering dibicarakan dalam konteks pembangunan tanggul, drainase, waduk, taman kota, sistem peringatan dini, dan berbagai infrastruktur lainnya.

Namun, ketahanan yang sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat kota menghadapi bencana.

Pertanyaannya juga harus mencakup: siapa yang terlindungi ketika bencana datang?

Jika perlindungan hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar rumah lebih aman, tinggal di kawasan lebih baik, membeli asuransi, atau memiliki kendaraan untuk menyelamatkan diri, maka ketahanan iklim justru dapat memperlebar ketimpangan.

Di sinilah konsep climate justice menjadi penting.

Keadilan iklim menempatkan kelompok yang paling rentan sebagai bagian utama dalam perencanaan kebijakan.

Pemerintah perlu mengetahui siapa yang tinggal di kawasan berisiko, kelompok mana yang memiliki kemampuan ekonomi paling terbatas, serta siapa yang paling membutuhkan perlindungan.

Ukuran Kota Tangguh Bukan Hanya Infrastruktur

Kota sering dinilai tangguh karena memiliki teknologi modern, sistem peringatan dini, tanggul besar, pompa air, atau jaringan sensor yang canggih.

Namun, ukuran ketangguhan seharusnya tidak berhenti pada teknologi.

Kota yang benar-benar tangguh adalah kota yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan ketika krisis datang.

Jika masyarakat berpenghasilan rendah terus menjadi kelompok yang pertama terkena dampak dan paling sulit bangkit setelah bencana, maka pembangunan ketahanan iklim belum sepenuhnya berhasil.

Perubahan iklim mungkin tidak memilih siapa yang terkena hujan, panas, banjir, atau kekeringan. Tetapi kemampuan manusia untuk bertahan menghadapi dampaknya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial.

Ketika kemampuan untuk hidup aman dari perubahan iklim menjadi sesuatu yang hanya dapat dibeli oleh mereka yang mampu, di situlah “climate apartheid” mulai terbentuk.

Karena itu, kota masa depan tidak cukup hanya menjadi hijau dan tahan terhadap perubahan iklim. Kota juga harus memastikan bahwa perlindungan lingkungan menjadi hak bersama, bukan kemewahan yang hanya dapat dinikmati sebagian masyarakat.

Sumber: Kompas Minggu, 4 Oktober 2026 — Opini “Climate Apartheid”, Alwis Rustam.