KLH dan MUI Perkuat Gerakan Tobat Ekologis: Merusak Alam Tak Cukup Disesali, Lingkungan Harus Dipulihkan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat Gerakan Tobat Ekologis sebagai pendekatan baru untuk membangun kesadaran sekaligus mendorong pemulihan lingkungan di Indonesia. Gagasan ini membawa pesan penting bahwa kerusakan alam tidak cukup dijawab dengan penyesalan, kampanye, atau janji untuk menjadi lebih baik. Tobat ekologis harus diwujudkan melalui tiga tindakan yang saling berkaitan: mengakui kesalahan terhadap lingkungan, berkomitmen tidak mengulanginya, kemudian memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Prinsip tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga pemerintah, organisasi, dan perusahaan yang mempunyai tanggung jawab jauh lebih besar terhadap pengelolaan lingkungan.
Penguatan gerakan tersebut dibahas ketika Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambangi Kantor MUI di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026. KLH menilai perlindungan lingkungan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah karena persoalan ekologis juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, kegiatan dunia usaha, kebijakan pembangunan, serta nilai moral dan keagamaan yang membentuk cara manusia memperlakukan alam.
Kolaborasi dengan MUI karena itu diarahkan untuk memperkuat dimensi kesadaran dan religiusitas dalam perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut mencoba menempatkan alam bukan semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang mempunyai nilai dan harus dijaga. Dalam kerangka ini, persoalan lingkungan tidak hanya menjadi urusan teknis mengenai pencemaran, sampah, emisi, hutan, atau kualitas air, tetapi juga persoalan mengenai tanggung jawab manusia terhadap kehidupan.
Apa yang Dimaksud dengan Tobat Ekologis?
Istilah โtobatโ selama ini lebih sering digunakan dalam konteks spiritual, yaitu ketika seseorang menyadari kesalahan, menyesalinya, berjanji tidak mengulanginya, kemudian memperbaiki perilakunya. KLH membawa prinsip tersebut ke dalam hubungan manusia dengan lingkungan melalui konsep Tobat Ekologis.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan tersebut bertumpu pada tiga prinsip utama. Pertama, manusia atau institusi harus berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan terhadap lingkungan. Kedua, terdapat komitmen untuk tidak mengulangi tindakan yang menyebabkan kerusakan. Ketiga, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk memulihkan lingkungan yang sudah terdampak.
Dengan demikian, tobat ekologis tidak berhenti pada kesadaran atau permintaan maaf. Seseorang yang sebelumnya membuang sampah sembarangan, misalnya, tidak cukup hanya mengetahui bahwa perilakunya salah, tetapi harus berhenti melakukannya dan mulai mengelola sampah dengan lebih bertanggung jawab. Prinsip yang sama berlaku dalam skala yang jauh lebih besar bagi perusahaan maupun pemerintah.
Jika kegiatan usaha menyebabkan kerusakan lingkungan, tanggung jawabnya tidak selesai hanya dengan menghentikan kegiatan yang merusak. Lingkungan yang telah terdampak juga harus dipulihkan sesuai kewajiban dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula apabila pemerintah menemukan kelemahan regulasi atau pengawasan yang memungkinkan kerusakan terjadi, kekurangan tersebut harus diperbaiki.
Pemerintah Juga Harus Melakukan Tobat Ekologis
Salah satu hal penting dari konsep yang disampaikan KLH adalah bahwa Tobat Ekologis tidak hanya diarahkan kepada masyarakat. Pemerintah juga termasuk pihak yang harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan, regulasi, serta sistem pengawasan lingkungan yang selama ini dijalankan.
Jumhur memberikan contoh bahwa apabila terdapat aktivitas yang seharusnya diatur agar masyarakat maupun dunia usaha tertib terhadap lingkungan, tetapi regulasinya belum tersedia atau belum memadai, pemerintah berkewajiban memperbaikinya. Demikian pula apabila pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan belum berjalan optimal, sistem pengawasan tersebut harus diperkuat.
Pendekatan ini penting karena banyak persoalan lingkungan tidak semata-mata terjadi akibat perilaku individu. Kerusakan dalam skala besar dapat berkaitan dengan tata ruang, izin usaha, pengelolaan kawasan, lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan, atau penegakan hukum yang tidak efektif. Karena itu, meminta masyarakat mengubah perilaku tanpa memperbaiki sistem yang memungkinkan kerusakan dalam skala besar terjadi tidak akan cukup.
Tobat ekologis dalam konteks pemerintahan berarti berani melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut, memperbaiki kebijakan yang lemah, meningkatkan pengawasan, serta memastikan aturan lingkungan benar-benar diterapkan.
Perusahaan Tidak Cukup Hanya Mengambil Keuntungan
Pesan yang lebih tegas disampaikan kepada dunia usaha. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi mempunyai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatannya.
KLH menegaskan bahwa apabila sebuah perusahaan menyebabkan atau mempunyai kewajiban atas pemulihan lingkungan terdampak, perusahaan tersebut harus menjalankan tanggung jawabnya. Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk memastikan kewajiban itu dipenuhi, mulai dari teguran hingga tindakan hukum apabila ketidakpatuhan terus terjadi.
Prinsip tersebut penting karena biaya kerusakan lingkungan tidak seharusnya dialihkan kepada masyarakat. Ketika sungai tercemar, misalnya, masyarakat di sekitar sungai dapat kehilangan sumber air atau menghadapi penurunan kualitas lingkungan. Ketika hutan rusak, dampaknya dapat dirasakan melalui hilangnya habitat, meningkatnya erosi, perubahan sistem air, atau meningkatnya risiko konflik dengan satwa. Ketika emisi dan limbah tidak dikelola dengan baik, biaya kesehatan dan pemulihannya dapat ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam ekonomi lingkungan, kondisi ketika keuntungan dinikmati suatu pihak sementara sebagian biaya sosial dan ekologis ditanggung pihak lain menjadi persoalan mendasar. Karena itu, prinsip tanggung jawab lingkungan diperlukan agar biaya pemulihan tidak begitu saja dibebankan kepada publik.
Pemulihan Harus Menjadi Bagian dari Pertanggungjawaban
Tobat ekologis membawa satu pesan yang sangat penting: berhenti merusak saja belum tentu cukup. Apabila kerusakan sudah terjadi, dibutuhkan upaya pemulihan.
Bentuk pemulihan tentu berbeda tergantung jenis kerusakannya. Kawasan hutan yang mengalami degradasi mungkin membutuhkan rehabilitasi vegetasi dan pemulihan habitat. Lahan bekas tambang membutuhkan penataan kembali bentang lahan, pengendalian erosi, pengelolaan air, perbaikan tanah, revegetasi, dan pemantauan. Sungai yang tercemar membutuhkan penghentian sumber pencemar sekaligus upaya memperbaiki kualitas ekosistem. Lahan gambut yang rusak dapat membutuhkan pembasahan kembali, revegetasi, dan pengelolaan jangka panjang.
Karena itu, restorasi lingkungan tidak dapat diperlakukan sebagai kegiatan seremonial berupa penanaman pohon satu hari kemudian dianggap selesai. Pemulihan ekosistem membutuhkan perencanaan, target yang dapat diukur, pendanaan, pelaksanaan yang konsisten, serta pemantauan dalam jangka waktu yang memadai.
Jika konsep Tobat Ekologis diterapkan secara serius, keberhasilannya seharusnya dapat dilihat dari perubahan kondisi lingkungan, bukan hanya banyaknya deklarasi atau kegiatan kampanye yang dilakukan.
MUI: Merusak Lingkungan Bertentangan dengan Nilai Agama
Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menyambut kolaborasi tersebut dengan menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk memuliakan lingkungan. Menurutnya, perubahan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian berkembang ke lingkungan sekitar dan masyarakat yang lebih luas.
MUI juga mengingatkan bahwa lembaga tersebut telah mengeluarkan fatwa terkait larangan perusakan lingkungan. Pesan ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan alam tidak hanya dapat didekati melalui aturan negara, tetapi juga melalui nilai moral dan keagamaan.
Dalam perspektif tersebut, manusia tidak mempunyai kebebasan tanpa batas untuk memperlakukan alam. Pemanfaatan sumber daya harus disertai tanggung jawab untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan, mencegah kerusakan, dan memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan.
Pendekatan agama dapat menjadi salah satu instrumen sosial yang penting karena regulasi mempunyai keterbatasan. Pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap rumah, sungai, kebun, perusahaan, atau aktivitas manusia sepanjang waktu. Pada akhirnya, sebagian besar perlindungan lingkungan juga bergantung pada kesadaran manusia ketika tidak ada petugas yang mengawasi.
Dari Mematikan Lampu hingga Memulihkan Ekosistem
Tobat ekologis mempunyai skala tindakan yang sangat luas. Pada tingkat individu, perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan ketika tidak digunakan, mengurangi pemborosan energi berbasis bahan bakar fosil, tidak membuang sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya secara lebih efisien.
Namun penting untuk tidak menyederhanakan krisis lingkungan seolah-olah seluruh persoalannya dapat diselesaikan hanya dengan tindakan individu. Menghemat listrik di rumah merupakan perilaku yang baik, tetapi kerusakan lingkungan berskala besar juga membutuhkan perubahan pada tingkat industri, tata ruang, energi, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pengelolaan limbah, transportasi, serta kebijakan pembangunan.
Karena itu, tanggung jawab harus proporsional. Individu bertanggung jawab terhadap perilakunya, perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan usahanya, sementara pemerintah bertanggung jawab membangun regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif.
Justru kekuatan konsep Tobat Ekologis terletak pada prinsip bahwa semua pihak mempunyai tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tersebut tidak selalu sama besar.
Gerakan Ini Sudah Mulai Dibawa ke Sekolah
Sebelum penguatan kolaborasi dengan MUI, KLH juga telah membawa gagasan Tobat Ekologis ke lingkungan pendidikan. Pada 12 Oktober 2026, KLH/BPLH bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong ribuan sekolah di Indonesia menjalankan gerakan Tobat Ekologis menuju sekolah berbudaya lingkungan.
Program tersebut melibatkan 2.649 sekolah yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sekolah didorong menjalankan aksi nyata selama 30 hari melalui lima tahapan, yaitu Bercermin, Berhenti, Berbenah, Memulihkan, dan Membudayakan.
Pendekatan tersebut menarik karena membuat konsep tobat ekologis menjadi lebih konkret. Sekolah terlebih dahulu mengevaluasi kondisi lingkungannya, kemudian menghentikan kebiasaan yang tidak ramah lingkungan, memperbaiki tata kelola, melakukan tindakan pemulihan, dan akhirnya menjadikan perilaku tersebut sebagai budaya sehari-hari.
Aksi yang dilakukan dapat berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, hingga perlindungan keanekaragaman hayati. Keberhasilannya diharapkan tidak hanya diukur dari deklarasi, melainkan dari perubahan kebiasaan dan kondisi lingkungan sekolah.
Pendekatan semacam inilah yang dapat membuat istilah โtobat ekologisโ tidak berhenti sebagai slogan.
Tobat Ekologis Tidak Boleh Menjadi Alasan Menghindari Penegakan Hukum
Penggunaan istilah โtobatโ juga perlu ditempatkan secara tepat. Kesadaran moral dan perubahan perilaku tidak menggantikan tanggung jawab hukum apabila telah terjadi pelanggaran.
Apabila seseorang atau perusahaan terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan lingkungan, pertobatan tidak otomatis menghapus konsekuensi hukum. Pemulihan lingkungan, pembayaran kewajiban, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, atau proses pidana tetap dapat berjalan sesuai peraturan dan hasil pembuktian.
Justru KLH menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu bagian penting dari pendekatan Tobat Ekologis. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah dapat meningkatkan tindakan apabila teguran terhadap perusahaan yang mempunyai kewajiban pemulihan tidak dilaksanakan, termasuk membawa persoalan tersebut menuju proses hukum apabila memenuhi unsur yang diperlukan.
Dengan demikian, pendekatan moral dan pendekatan hukum seharusnya saling melengkapi. Kesadaran mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan pengawasan dan penegakan hukum memastikan terdapat konsekuensi ketika kewajiban lingkungan diabaikan.
Pemulihan Lingkungan Juga Bisa Menciptakan Green Jobs
Ada dimensi lain yang menarik dari gagasan tersebut. KLH melihat pemulihan lingkungan dalam skala besar bukan hanya sebagai pengeluaran, tetapi juga sebagai peluang menciptakan kegiatan ekonomi baru.
Restorasi hutan dan gambut, rehabilitasi daerah aliran sungai, pengolahan sampah, pengelolaan limbah, pemulihan lahan tercemar, pembangunan infrastruktur hijau, pemantauan kualitas lingkungan, hingga pengembangan teknologi bersih membutuhkan tenaga kerja, keahlian, peralatan, penelitian, dan industri pendukung.
Dari sinilah peluang green jobs dapat tumbuh. Indonesia membutuhkan ahli lingkungan, tenaga rehabilitasi, insinyur air, tenaga pengelola limbah, analis data lingkungan, ahli biodiversitas, pekerja pembibitan, tenaga restorasi, auditor lingkungan, hingga pengembang teknologi yang mendukung ekonomi rendah karbon.
Pandangan tersebut penting karena perlindungan lingkungan sering diposisikan berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal pemulihan ekosistem juga dapat menciptakan kegiatan ekonomi apabila dirancang secara tepat.
Ekonomi masa depan tidak harus dibangun dengan memilih antara pekerjaan atau lingkungan. Tantangannya adalah menciptakan pekerjaan yang justru muncul karena lingkungan dipulihkan dan dijaga.
Jangan Sampai Tobat Ekologis Berhenti Menjadi Slogan
Konsep Tobat Ekologis mempunyai daya tarik karena mudah dipahami dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat Indonesia yang religius. Namun kekuatan istilah tersebut sekaligus menghadirkan tantangan: jangan sampai pesan yang kuat secara moral berhenti pada seremoni, deklarasi, penandatanganan komitmen, atau kampanye.
Ukuran keberhasilan Tobat Ekologis harus terlihat di lapangan. Apakah sungai yang tercemar menjadi lebih bersih? Apakah lahan kritis dipulihkan? Apakah kawasan bekas tambang direhabilitasi? Apakah pengelolaan sampah membaik? Apakah kebakaran hutan dan lahan berkurang? Apakah perusahaan memenuhi kewajiban lingkungannya? Apakah pengawasan pemerintah menjadi lebih kuat? Apakah masyarakat mengubah kebiasaannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting dibandingkan berapa banyak acara yang menggunakan istilah Tobat Ekologis.
Gerakan lingkungan memperoleh kepercayaan ketika masyarakat dapat melihat perubahan nyata.
Dari Kesadaran Menuju Pemulihan
Kolaborasi KLH dan MUI membawa satu perspektif penting dalam diskusi lingkungan Indonesia: krisis ekologis bukan hanya persoalan teknologi dan regulasi, tetapi juga persoalan nilai. Teknologi dapat membantu mengolah limbah, memantau hutan, menghasilkan energi bersih, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Regulasi dapat menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Penegakan hukum dapat memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Namun keputusan untuk tidak merusak ketika tidak ada yang melihat tetap berhubungan dengan kesadaran manusia.
Karena itu, pendekatan moral, agama, ilmu pengetahuan, kebijakan, teknologi, dan penegakan hukum tidak harus dipertentangkan. Semuanya dapat bekerja pada lapisan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga lingkungan tetap mampu menopang kehidupan.
Tobat ekologis pada akhirnya bukan tentang mengganti istilah konservasi atau penegakan hukum dengan bahasa keagamaan. Esensinya adalah membangun keberanian untuk mengakui bahwa sebagian cara manusia menggunakan sumber daya selama ini telah menimbulkan kerusakan, kemudian mengambil keputusan untuk mengubahnya.
Tobat yang Sesungguhnya Harus Meninggalkan Jejak Pemulihan
Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah lingkungan, mulai dari pencemaran sungai, persoalan sampah, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan pesisir, tekanan terhadap keanekaragaman hayati, hingga dampak berbagai kegiatan ekstraktif. Persoalan tersebut tidak mungkin selesai hanya melalui satu gerakan, satu kementerian, satu organisasi keagamaan, atau satu generasi.
Namun Gerakan Tobat Ekologis menawarkan sebuah prinsip yang sederhana dan relevan: akui kerusakan, jangan ulangi, kemudian pulihkan.
Jika pemerintah melakukan kesalahan dalam regulasi, regulasinya harus diperbaiki. Jika pengawasan lemah, pengawasannya harus diperkuat. Jika individu mempunyai kebiasaan yang merusak lingkungan, perilakunya harus berubah. Jika perusahaan mempunyai kewajiban terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatannya, pemulihan harus dilakukan dan kewajiban hukum tetap dijalankan.
Dengan demikian, ukuran pertobatan ekologis bukan seberapa kuat seseorang menyatakan kepeduliannya terhadap bumi, tetapi seberapa besar perubahan yang benar-benar terjadi setelah kesadaran itu muncul.
Alam tidak dapat dipulihkan dengan penyesalan saja. Sungai yang tercemar membutuhkan pembersihan dan penghentian sumber pencemar, hutan yang rusak membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi, lahan yang terdegradasi membutuhkan pemulihan, sementara sistem yang memungkinkan kerusakan terus berulang membutuhkan pembenahan.
Itulah tantangan terbesar dari Tobat Ekologis. Setelah mengakui bahwa manusia telah melakukan kesalahan terhadap alam, langkah berikutnya bukan sekadar meminta maaf kepada bumi, melainkan memastikan kerusakan yang sama tidak kembali terjadi dan meninggalkan bukti nyata bahwa lingkungan yang terluka benar-benar mulai dipulihkan.
