Artikel

Perlombaan Pembangunan Pusat Data di Asia Tenggara Mulai Menghadapi Krisis Energi dan Air

Ledakan kecerdasan buatan (AI) mendorong pembangunan pusat data atau data center di berbagai negara Asia Tenggara. Investasi bernilai miliaran dolar mengalir ke kawasan ini, termasuk Indonesia. Namun, di balik peluang ekonomi dan percepatan transformasi digital, muncul persoalan yang tidak bisa diabaikan: kebutuhan listrik dan air yang sangat besar, tekanan terhadap infrastruktur publik, serta risiko lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Selama beberapa tahun terakhir, pusat data berkembang menjadi infrastruktur penting bagi ekonomi digital. Aktivitas komputasi awan, layanan streaming, transaksi keuangan, media sosial, hingga penggunaan AI membutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dalam skala besar.

Meningkatnya penggunaan model AI generatif turut mempercepat kebutuhan tersebut. Perusahaan teknologi berlomba membangun pusat data dengan kapasitas komputasi yang semakin besar untuk memenuhi permintaan layanan digital. Asia Tenggara pun menjadi salah satu kawasan tujuan investasi karena pertumbuhan ekonomi digital, konektivitas, serta posisinya yang strategis di pasar Asia Pasifik.

Namun, pembangunan pusat data bukan sekadar mendirikan gedung berisi komputer dan server. Fasilitas ini membutuhkan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam, sistem pendingin untuk menjaga suhu peralatan, jaringan telekomunikasi, serta ketersediaan air dan lahan. Ketika pembangunan berlangsung terlalu cepat tanpa perencanaan sumber daya yang memadai, infrastruktur digital justru berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Asia Tenggara Menjadi Pusat Baru Investasi Data Center

Menurut laporan Cushman & Wakefield yang dikutip The Guardian pada November 2026, Asia Tenggara memiliki sekitar 50 persen kapasitas pusat data yang sedang dalam tahap pembangunan di kawasan Asia Pasifik. Malaysia dan Thailand menjadi dua negara yang menampung porsi besar dari ekspansi tersebut.

Singapura sebelumnya merupakan pusat utama industri pusat data di Asia Tenggara. Namun, negara kota tersebut pernah memberlakukan moratorium pembangunan pusat data baru pada 2019 hingga 2022 karena kebutuhan listrik dan air yang tinggi, ditambah keterbatasan lahan. Setelah moratorium berakhir, persetujuan proyek baru dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan efisiensi energi dan dampak lingkungan.

Kebijakan tersebut mendorong sebagian investasi mencari lokasi alternatif di negara tetangga. Johor, Malaysia, menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Kapasitas pusat data yang telah beroperasi di negara bagian tersebut meningkat dari 94 MW pada 2023 menjadi sekitar 1.110 MW pada 2026. Selain itu, terdapat tambahan kapasitas sekitar 3.088 MW yang masih dalam tahap pembangunan atau perencanaan.

Indonesia juga menjadi pasar yang semakin diperhitungkan. Menurut data yang dikutip The Guardian, jalur pengembangan pusat data di kawasan metropolitan Jakarta mencapai sekitar 1.699 MW. Batam pun dikembangkan sebagai salah satu lokasi alternatif karena kedekatannya dengan Singapura dan ketersediaan konektivitas jaringan internasional.

Perkembangan ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi digital Indonesia. Akan tetapi, besarnya kapasitas yang direncanakan juga harus dibaca sebagai kebutuhan sumber daya yang akan terus meningkat.

Konsumsi Listrik: Tantangan Besar di Balik Ekonomi Digital

Salah satu persoalan utama pusat data adalah kebutuhan listrik yang sangat besar. Server bekerja terus-menerus untuk memproses dan menyimpan informasi, sementara perangkat jaringan dan sistem pendingin juga membutuhkan energi.

Di Johor, Malaysia, perusahaan konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan pusat data telah menyerap sekitar 24 persen konsumsi listrik negara bagian tersebut. Angka itu berpotensi meningkat hingga 40 persen pada 2035 apabila pertumbuhan industri terus berlangsung sesuai proyeksi.

Lonjakan kebutuhan listrik dapat menciptakan tekanan terhadap jaringan transmisi dan distribusi. Pemerintah dan penyedia listrik harus menyiapkan kapasitas pembangkit serta infrastruktur jaringan tambahan agar pasokan tetap stabil. Jika kebutuhan tersebut masih dipenuhi terutama dari pembangkit berbahan bakar fosil, pertumbuhan industri digital juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Dengan demikian, klaim bahwa teknologi digital dan AI selalu mendukung keberlanjutan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Layanan digital memang dapat membantu efisiensi di berbagai sektor, tetapi infrastruktur yang menjalankannya tetap memiliki jejak energi dan karbon.

Pembangunan pusat data seharusnya berjalan seiring dengan pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi perangkat, pengelolaan beban listrik, dan transparansi konsumsi energi. Tanpa langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi digital berisiko menambah ketergantungan pada energi fosil.

Kebutuhan Air dan Ancaman terhadap Masyarakat

Selain listrik, air merupakan sumber daya penting dalam operasional sejumlah pusat data. Sistem pendingin tertentu menggunakan air untuk membuang panas yang dihasilkan oleh server. Besarnya kebutuhan air bergantung pada desain fasilitas, teknologi pendingin, iklim, dan cara pengelolaan operasional.

Masalah muncul ketika pusat data dibangun di wilayah yang sudah menghadapi keterbatasan air. Di Johor, Malaysia, tekanan terhadap sumber air menjadi perhatian karena wilayah tersebut juga rentan mengalami kekeringan. Sementara itu, di kawasan industri Chonburi, Thailand, masyarakat mengkhawatirkan penggunaan air dari waduk yang persediaannya telah tertekan oleh kebutuhan berbagai kegiatan industri.

Situasi serupa menjadi perhatian di Indonesia, khususnya Batam. Pada November 2026, South China Morning Post melaporkan keluhan warga di sejumlah kawasan Batam yang mengalami gangguan pasokan air bersih ketika industri pusat data berkembang. Warga mengaitkan persoalan tersebut dengan pembangunan fasilitas digital, sementara pengelola layanan air menyebut kekeringan akibat rendahnya curah hujan dan gangguan teknis turut memengaruhi distribusi.

Penting untuk membedakan antara kekhawatiran masyarakat dan penyebab yang telah dibuktikan. Gangguan air di Batam tidak dapat serta-merta dinyatakan seluruhnya disebabkan oleh pusat data. Namun, kejadian tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan mengenai sumber air, volume pemakaian, prioritas distribusi, serta dampak kumulatif seluruh pengguna air di suatu wilayah.

Air bersih untuk kebutuhan rumah tangga harus menjadi prioritas. Investasi teknologi tidak seharusnya berkembang dengan mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Indonesia Mulai Menghadapi Dilema Investasi dan Daya Dukung Lingkungan

Salah satu contoh nyata tantangan tersebut terjadi di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada September 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan penghentian sementara pembangunan kampus pusat data milik BDx Data Centers hingga persyaratan perizinan dipenuhi dan proses kajian lingkungan diselesaikan.

Proyek yang dikenal sebagai CGK4 tersebut direncanakan memiliki kapasitas hingga 640 MW. Lokasinya berada sekitar lima kilometer dari Waduk Jatiluhur, salah satu sumber air penting bagi kebutuhan masyarakat, industri, dan irigasi pertanian di Jawa Barat.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti besarnya kebutuhan sumber daya proyek tersebut. Dalam kajiannya, kebutuhan air untuk tahap pengembangan berikutnya diperkirakan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Angka ini memperlihatkan bahwa pembangunan pusat data berskala besar harus memperhitungkan daya dukung sumber air sejak tahap perencanaan.

Penghentian sementara proyek tersebut bukan berarti investasi pusat data harus ditolak. Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa persoalan utamanya adalah kelengkapan perizinan. Pemerintah tetap membuka peluang investasi, tetapi pembangunan harus memenuhi ketentuan lingkungan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

Kasus Jatiluhur menjadi pengingat bahwa persetujuan pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada nilai investasi dan kapasitas teknologi. Ketersediaan air, kemampuan jaringan listrik, tata ruang, risiko bencana, serta dampak terhadap masyarakat harus menjadi bagian dari penilaian sejak awal.

Membangun Green Data Center, Bukan Sekadar Gedung Berteknologi Tinggi

Pertumbuhan industri pusat data perlu diimbangi dengan standar keberlanjutan yang terukur. Konsep green data center menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk menekan dampak lingkungan tanpa menghambat perkembangan teknologi digital.

Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi energi

Penggunaan server yang lebih efisien, sistem pendingin hemat energi, optimalisasi beban komputasi, dan pengelolaan infrastruktur dapat mengurangi kebutuhan listrik. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah Power Usage Effectiveness (PUE), yaitu perbandingan total energi fasilitas dengan energi yang digunakan perangkat teknologi informasi.

2. Mengurangi ketergantungan pada air bersih

Teknologi pendingin perlu disesuaikan dengan kondisi iklim dan ketersediaan air di lokasi pembangunan. Sistem pendingin udara, pendinginan sirkuit tertutup, serta pemanfaatan air daur ulang dapat menjadi alternatif. Penggunaan air juga perlu diukur melalui Water Usage Effectiveness (WUE), sehingga efisiensi tidak hanya dinilai dari konsumsi listrik.

3. Menggunakan energi terbarukan

Pengembang perlu meningkatkan pemanfaatan listrik dari sumber energi terbarukan, baik melalui pembangkit di lokasi, kontrak pasokan energi bersih, maupun mekanisme pengadaan listrik terbarukan yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, pertumbuhan kebutuhan komputasi tidak sepenuhnya bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil.

4. Memilih lokasi berdasarkan daya dukung lingkungan

Lokasi pusat data harus mempertimbangkan ketersediaan air, kapasitas jaringan listrik, risiko banjir, kondisi geologi, tata ruang, dan kedekatan dengan permukiman. Wilayah yang telah mengalami tekanan air atau memiliki infrastruktur terbatas perlu mendapatkan penilaian lebih ketat sebelum menerima investasi baru.

5. Membuka data dan melibatkan masyarakat

Konsumsi listrik dan air, sumber pasokan, emisi operasional, serta hasil pemantauan lingkungan perlu disampaikan secara transparan. Masyarakat di sekitar proyek juga harus memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan.

Pemerintah Perlu Menetapkan Standar yang Jelas

Perkembangan pusat data yang begitu cepat membutuhkan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan. Indonesia perlu memiliki standar nasional yang lebih terukur mengenai efisiensi energi, penggunaan air, pengelolaan limbah elektronik, serta transparansi dampak lingkungan pusat data.

Standar internasional seperti ISO/IEC 30134 dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur kinerja efisiensi pusat data, termasuk PUE dan WUE. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses AMDAL dan perizinan bangunan dilakukan sebelum konstruksi dimulai, bukan setelah proyek terlanjur berjalan.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, penyedia air, pengembang, dan masyarakat menjadi sangat penting. Persetujuan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas infrastruktur secara menyeluruh, bukan hanya kemampuan investor menyediakan pendanaan.

Jangan Sampai Kemajuan Digital Mengorbankan Sumber Daya Alam

Kecerdasan buatan, komputasi awan, dan transformasi digital merupakan bagian penting dari masa depan ekonomi. Indonesia tentu perlu membangun infrastruktur digital agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi global. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh mengabaikan keterbatasan sumber daya alam.

Pusat data memang tidak selalu terlihat sebagai industri yang mencemari lingkungan seperti pabrik atau pertambangan. Gedungnya mungkin tampak modern, bersih, dan minim aktivitas manusia. Akan tetapi, di balik operasionalnya terdapat kebutuhan listrik, air, lahan, dan sistem pendingin dalam skala besar.

Karena itu, keberhasilan pembangunan pusat data tidak cukup diukur dari kapasitas megawatt, nilai investasi, atau jumlah perusahaan teknologi yang masuk. Perlu ada ukuran lain, seperti efisiensi energi, konsumsi air per unit komputasi, penggunaan energi terbarukan, emisi karbon, dan dampaknya terhadap ketersediaan sumber daya bagi masyarakat.

Jangan sampai dunia semakin canggih dalam mengolah data, tetapi semakin kesulitan menyediakan air bersih dan energi bagi penduduknya.

Transformasi digital seharusnya membawa kemajuan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi yang benar-benar maju bukan hanya mampu memproses data lebih cepat, melainkan juga mampu menggunakan sumber daya alam secara lebih bijaksana.

Referensi Utama

  1. The Guardian – The Datacentre Arms Race Hits Pause in South-East Asia, 7 November 2026
  2. IESR – IESR Supports Temporary Shutdown of BDx Data Center in Jatiluhur, Urges Government to Immediately Issue AI Safeguard Regulations and Green Data Center Standards, 1 Oktober 2026
  3. Reuters – Indonesian Governor Orders Halt on Data Centre Project by Singapore’s BDx Due to Lack of Permits, 30 September 2026
  4. The Jakarta Post – Indonesia’s Data Center Boom Raises Alarm over Water Use, 7 April 2026
  5. Tenggara Strategics – Powering the Future: Advancing Green Data Centers in Indonesia
  6. South China Morning Post – Indonesians Furious as Batam Data Centres Drain Taps, 8 November 2026
  7. IFC – Indonesia Country Private Sector Diagnostic, 2026

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO