Hentikan PLTU Baru, Indonesia Berpotensi Menghemat Ratusan Triliun Rupiah

Transisi energi Indonesia bukan hanya persoalan menurunkan emisi karbon. Keputusan mengenai pembangunan pembangkit listrik baru juga memiliki konsekuensi besar terhadap biaya penyediaan listrik dan keuangan negara.

Kajian terbaru mengenai tiga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tertunda menunjukkan bahwa melanjutkan pembangunan pembangkit berbasis batu bara tersebut berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan fiskal yang sangat besar dalam dua dekade mendatang.

Temuan ini memperkuat pentingnya mengevaluasi kembali rencana pembangunan PLTU baru, terutama ketika kebutuhan listrik, perkembangan teknologi energi terbarukan, serta kondisi sistem ketenagalistrikan telah berubah dibandingkan ketika proyek-proyek tersebut pertama kali direncanakan.

Tiga PLTU yang Masih Masuk RUPTL

Kajian yang dipublikasikan CERAH pada 15 Oktober 2026 menyoroti tiga proyek PLTU yang mengalami penundaan tetapi masih tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034.

Ketiga proyek tersebut adalah:

• PLTU Sumut-1
• PLTU Jambi-1
• PLTU Jambi-2

Keberadaan proyek-proyek tersebut menjadi penting untuk dievaluasi karena pembangunan pembangkit listrik merupakan investasi jangka panjang. Keputusan yang diambil saat ini dapat memengaruhi struktur biaya sistem ketenagalistrikan Indonesia selama puluhan tahun.

Persoalannya bukan sekadar apakah proyek dapat diselesaikan, tetapi apakah listrik yang dihasilkan masih benar-benar dibutuhkan dan apakah pembangunan PLTU merupakan pilihan yang paling ekonomis dibandingkan alternatif yang tersedia.

Potensi Tambahan Biaya Rp144,22 Triliun

Hasil pemodelan dalam kajian tersebut menunjukkan angka yang cukup besar.

Apabila ketiga proyek PLTU tetap dilanjutkan, keberadaannya berpotensi meningkatkan biaya penyediaan listrik sebesar Rp144,22 triliun selama periode 2025–2045.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pembangkit tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya investasi konstruksi pada awal proyek.

Pembangkit listrik memiliki biaya sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembangunan, bahan bakar, operasi dan pemeliharaan, hingga berbagai konsekuensi terhadap pengoperasian sistem kelistrikan secara keseluruhan.

Ketika kapasitas pembangkit yang tersedia lebih besar dibandingkan kebutuhan sistem, penambahan pembangkit baru juga dapat menciptakan kapasitas berlebih. Pada kondisi seperti itu, konsumen dan negara berpotensi tetap menanggung biaya meskipun pemanfaatan pembangkit tidak optimal.

Subsidi dan Kompensasi Bisa Bertambah Rp149,51 Triliun

Dampaknya juga dapat menjalar langsung kepada keuangan negara.

Kajian tersebut memperkirakan keberadaan tiga PLTU itu berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi listrik hingga Rp149,51 triliun pada periode 2028–2045.

Nilai tersebut menjadi perhatian karena subsidi dan kompensasi kelistrikan pada akhirnya berkaitan dengan APBN.

Semakin besar biaya yang harus ditanggung untuk mempertahankan harga listrik pada tingkat tertentu, semakin besar pula potensi ruang fiskal yang harus dialokasikan pemerintah.

Padahal, anggaran dengan nilai sebesar itu memiliki opportunity cost yang sangat besar. Sumber daya negara secara teoritis dapat diarahkan untuk pembangunan jaringan listrik, penyimpanan energi, peningkatan keandalan sistem, pengembangan energi terbarukan, pendidikan, kesehatan, maupun program pembangunan lainnya.

Karena itu, keputusan mengenai pembangunan PLTU seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keputusan teknis sektor energi. Keputusan tersebut juga merupakan keputusan fiskal jangka panjang.

Menghentikan PLTU Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan

Meski menunjukkan potensi penghematan yang besar, penghentian pembangunan PLTU juga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan biaya.

Keandalan sistem ketenagalistrikan tetap harus menjadi faktor utama.

Setiap wilayah memiliki karakteristik permintaan listrik, jaringan transmisi, kapasitas pembangkit, cadangan daya, dan potensi energi terbarukan yang berbeda.

Karena itu, sebelum proyek dihentikan diperlukan analisis mengenai apakah sistem tetap mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri secara aman.

Transisi energi yang baik bukan sekadar mengganti pembangkit batu bara dengan pembangkit energi terbarukan. Sistem kelistrikan harus dirancang agar mampu mengelola perubahan pola pembangkitan sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik.

Energi Terbarukan Bukan Satu-satunya Solusi

Evaluasi PLTU baru juga perlu disertai kajian mengenai kombinasi berbagai alternatif.

Energi surya, angin, panas bumi, hidro, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat menjadi bagian penting dalam bauran pembangkit masa depan.

Namun, peningkatan energi terbarukan perlu didukung infrastruktur lain.

Salah satunya adalah energy storage atau sistem penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan memungkinkan listrik yang diproduksi pada periode tertentu digunakan ketika produksi energi terbarukan menurun atau permintaan meningkat.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

Jaringan listrik yang lebih kuat dan terintegrasi memungkinkan energi dari wilayah yang memiliki sumber daya besar dialirkan menuju pusat-pusat kebutuhan listrik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai penghentian PLTU seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “batu bara atau energi terbarukan”, melainkan berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas:

Seperti apa kombinasi pembangkit, penyimpanan energi, dan jaringan listrik yang mampu menyediakan listrik paling andal dengan biaya paling efisien?

Saatnya Mengevaluasi Proyek Berdasarkan Kondisi Aktual

Salah satu pelajaran penting dari kajian tersebut adalah perlunya mengevaluasi proyek energi berdasarkan kondisi terkini.

Proyek pembangkit listrik dapat direncanakan bertahun-tahun sebelum akhirnya beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, banyak asumsi dapat berubah.

Pertumbuhan permintaan listrik dapat berbeda dari proyeksi awal. Teknologi energi terbarukan berkembang. Sistem penyimpanan energi semakin tersedia. Infrastruktur jaringan bertambah. Kebijakan energi dan iklim juga mengalami perubahan.

Karena itu, proyek yang dianggap layak sepuluh tahun lalu belum tentu tetap menjadi pilihan terbaik saat ini.

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memiliki mekanisme evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang mengalami penundaan panjang.

Evaluasi setidaknya perlu mempertimbangkan kebutuhan listrik aktual, proyeksi permintaan terbaru, biaya produksi listrik, risiko fiskal, keandalan sistem, perkembangan teknologi, serta pilihan alternatif yang tersedia.

Transisi Energi Juga Persoalan Efisiensi Ekonomi

Perdebatan mengenai penghentian PLTU selama ini sering berpusat pada persoalan emisi karbon dan perubahan iklim.

Aspek tersebut memang penting, tetapi kajian mengenai tiga PLTU ini menunjukkan dimensi lain dari transisi energi: efisiensi ekonomi.

Jika kebutuhan listrik dapat dipenuhi menggunakan kombinasi sumber energi dan infrastruktur yang lebih murah, mempertahankan pembangunan pembangkit yang tidak lagi ekonomis justru dapat meningkatkan biaya sistem.

Pada akhirnya, biaya tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan listrik, pemerintah melalui subsidi dan kompensasi, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, mempercepat transisi energi tidak selalu identik dengan menambah beban ekonomi. Dalam kondisi tertentu, menghindari investasi yang tidak lagi optimal justru berpotensi mengurangi pengeluaran jangka panjang.

Momentum Menata Ulang Sistem Kelistrikan Indonesia

Potensi tambahan biaya penyediaan listrik sebesar Rp144,22 triliun dan beban subsidi serta kompensasi hingga Rp149,51 triliun menunjukkan besarnya konsekuensi dari keputusan investasi pembangkit.

Namun, angka tersebut juga membuka peluang.

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kembali pembangunan pembangkit berdasarkan kebutuhan nyata sistem kelistrikan, bukan semata-mata mempertahankan rencana lama.

Penghentian proyek PLTU yang tidak lagi dibutuhkan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut, sepanjang dilakukan berdasarkan analisis teknis, ekonomi, dan fiskal yang komprehensif.

Pada saat yang sama, investasi perlu diarahkan untuk memperkuat energi terbarukan, penyimpanan energi, jaringan listrik, serta teknologi pendukung yang memastikan pasokan listrik tetap andal.

Transisi energi dengan demikian bukan sekadar agenda lingkungan.

Ia juga merupakan kesempatan untuk membangun sistem ketenagalistrikan Indonesia yang lebih efisien, lebih tangguh, lebih modern, dan lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi potensi beban keuangan negara pada masa mendatang.

Sumber:
CERAH — Potensi Penghematan Negara dari Penghentian Pembangunan PLTU, 15 Oktober 2026.
Baca publikasi CERAH