Kerangka kerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LTS)

Langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan Indonesia melalui kerangka kerja ESG untuk fasilitas pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam mencapai target pengurangan emisi dan keberlanjutan infrastruktur. Berikut adalah poin-poin utama dari kerangka kerja ini:

Komitmen Indonesia Terhadap Penurunan Emisi

• Target ENDC 2030:
  • Pengurangan emisi tak bersyarat sebesar 31,89%.
  • Pengurangan emisi bersyarat hingga 43,2%.
• Fokus pada pengintegrasian aspek ESG dalam proyek infrastruktur untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam investasi berkelanjutan.

Tahapan Penerapan Kerangka Kerja ESG

1. 2022:
   • Penyusunan kerangka kerja ESG dan manual pelaksanaan.
   • Pelaksanaan proyek percontohan di Kementerian PUPR untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) dan perumahan.
2. 2023:
   • Implementasi pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
3. 2024:
   • Perluasan implementasi pada seluruh proyek KPBU.
4. 2025:
   • Implementasi pada proyek non-KPBU, termasuk proyek strategis nasional (PSN), dukungan BUMN/BUMD, dan proyek pemulihan ekonomi.

Referensi Internasional dalam Penyusunan Kerangka

Kerangka ini dibangun berdasarkan tujuh referensi internasional terkemuka untuk memastikan standar global dipenuhi:

1. UNDP SES: 8 standar lingkungan dan sosial.
2. World Bank ESF: 10 standar lingkungan dan sosial.
3. IFC Performance Standards: 8 standar kinerja.
4. GRI Standards: 36 indikator pelaporan keberlanjutan.
5. MSCI ESG Score: 35 indikator penilaian risiko ESG.
6. Schroders ESG Risk Framework: 18 parameter analisis risiko.
7. SASB: 26 standar pelaporan berbasis sektor.

Integrasi ESG dengan SDGs

Kerangka kerja ini menjabarkan integrasi tiga pilar ESG (lingkungan, sosial, tata kelola) dengan 17 tujuan SDGs:

• Lingkungan: Fokus pada pengurangan emisi, pelestarian sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
• Sosial: Memastikan keadilan sosial, inklusivitas, dan perlindungan hak masyarakat.
• Tata Kelola: Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko.

Dampak dan Harapan

Kerangka kerja ESG ini diharapkan menjadi katalisator:

• Penurunan emisi nasional sesuai target ENDC.
• Meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi dalam proyek infrastruktur pemerintah.
• Pelestarian biodiversitas dan sumber daya alam sebagai warisan masa depan Indonesia.

Kerangka kerja ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin di kawasan dalam hal pengintegrasian keberlanjutan dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target Paris Agreement.

sumber :

https://www.linkedin.com/posts/diparesamohamat_kerangka-kerja-esg-kementrian-keuangan-activity-7266338699859095552-QaDy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop