Mitigasi perubahan iklim butuh dana hingga Rp3.500 triliun, APBN hanya mampu 15%
Kesenjangan Pembiayaan Hijau: Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun, APBN Hanya Mampu 15%
Indonesia menghadapi tantangan monumental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai angka masif, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menanggung sebagian kecilnya.
Skala Kebutuhan dan Defisit Pembiayaan
Kementerian PPN/Bappenas mencatat bahwa total kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia mencapai US$28 miliar, atau sekitar Rp3.500 triliun.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa pembiayaan adalah elemen paling krusial dalam diskusi perubahan iklim. Kesenjangan pendanaan ini sangat besar:
- Kontribusi APBN: APBN saat ini hanya mampu menutup sekitar 15% dari total kebutuhan dana tersebut.
- Sumber Pendanaan Alternatif: Sisa kebutuhan dana (85%) harus dipenuhi melalui pendanaan kolaboratif yang berasal dari sumber multilateral, sektor swasta, dan donor global.
Havas menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menunggu bantuan, tetapi proaktif memimpin melalui diplomasi ekonomi yang berfokus pada efisiensi dan inovasi untuk memperkuat eco-financing.
Arah Pembangunan dan Mesin Ekonomi Hijau
Deputi Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional Indonesia telah sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan.
SDGs (Sustainable Development Goals) kini menjadi kompas arah pembangunan, sementara green economy dan circular economy menjadi mesin utamanya.
Leonardo menambahkan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci agar “kompas dan mesin” ini dapat berjalan. Kemitraan publik-swasta dinilai krusial untuk memperkuat pembiayaan transisi hijau dan memastikan pembangunan yang inklusif.
Inovasi Pembiayaan dan Dukungan PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia menutup kesenjangan dana melalui inovasi pembiayaan.
UN Resident Coordinator in Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan bahwa sudah saatnya untuk bertindak berani dan menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis sektor swasta.
Dukungan PBB meliputi mobilisasi instrumen:
- Corporate SDG Bonds
- Blue Bonds
- Green Sukuk
Model investasi ini tidak hanya mendukung pembangunan nasional tetapi juga meningkatkan daya saing ESG (Environmental, Social, Governance) perusahaan Indonesia di pasar global.
Peran Strategis Dunia Usaha (IGCN)
Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Y.W. Junardy, menilai dunia usaha memegang peran strategis dalam menutup kesenjangan pendanaan.
Junardy menyerukan bahwa tahun 2025 adalah momentum aksi, di mana nilai-nilai kemanusiaan, integritas, dan kepedulian lingkungan harus tertanam dalam model bisnis. IGCN berkomitmen memperkuat kolaborasi melalui edukasi dan pengembangan kebijakan untuk mempercepat integrasi prinsip keberlanjutan di sektor bisnis. Artikel ini menyoroti bahwa transisi hijau Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menarik dan mengelola dana di luar APBN.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
