Pemerintah Tangani Emisi Metana dari Sampah Organik

Seiring meningkatnya kesadaran dan dukungan publik terhadap aksi penanggulangan krisis iklim, berbagai organisasi lingkungan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan kebijakan nasional yang lebih ambisius, khususnya dalam mengurangi emisi gas metana yang berasal dari sampah organik. Seruan ini muncul seiring dengan dirilisnya survei global terbaru dari Global Methane Hub yang memperlihatkan tingginya tingkat kepedulian dan dukungan masyarakat Indonesia terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), David Sutasurya, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (5/5/2025), menyatakan bahwa hasil survei tersebut harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh dalam melakukan perubahan sistemik pada sektor pengelolaan sampah. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sampah selama ini masih terfokus pada pendekatan akhir pipa (end-of-pipe), seperti pengangkutan dan penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa menyentuh aspek penting seperti pemilahan dan pengolahan di sumber.

Berdasarkan survei yang melibatkan 17 negara termasuk Indonesia, ditemukan bahwa 91 persen masyarakat Indonesia mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 persen menyatakan dukungan kuat (sangat mendukung), sebuah angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata global. Khusus terkait pengurangan emisi metana, yang merupakan salah satu gas rumah kaca paling berbahaya setelah karbon dioksida, 89 persen masyarakat Indonesia menyatakan dukungan, dengan 59 persen di antaranya sangat mendukung.

David menekankan bahwa temuan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah organik. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah mendorong pemisahan sampah organik langsung dari sumber, seperti rumah tangga dan pelaku usaha makanan, serta mendorong sistem pengolahan terdesentralisasi seperti kompos lokal, biodigester, dan fasilitas pengolahan organik berskala kecil.

Langkah ini menurutnya sangat relevan dengan rencana pemerintah yang ingin menutup sekitar 343 dari 550 TPA di seluruh Indonesia. Penutupan TPA tanpa strategi alternatif pengelolaan sampah yang efektif, justru berisiko memperburuk krisis persampahan di perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, David menyarankan agar pemerintah secara serius mengintegrasikan target pengurangan emisi metana, terutama dari sektor persampahan, ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional Indonesia berikutnya, yang akan dilaporkan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Senada dengan David, Direktur Eksekutif Viriya Energy, Nature and Biodiversity (Viriya ENB), Suzanty Sitorus, juga menekankan bahaya besar yang ditimbulkan oleh gas metana. Ia menjelaskan bahwa metana memiliki kemampuan memerangkap panas lebih besar dari karbon dioksida dalam jangka pendek, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas dalam strategi menuju emisi nol bersih (net zero emissions) yang adil dan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh upaya penanganan gas rumah kaca, terutama metana, sebagai bagian dari peta jalan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Suzanty.

Lebih jauh, survei digital yang dilakukan oleh Global Methane Hub juga mengungkap bahwa dukungan publik terhadap pengurangan emisi metana bersifat sektoral dan merata di berbagai bidang. Sebanyak 90 persen responden menyatakan mendukung pengurangan emisi metana di sektor energi, dengan 52 persen sangat mendukung. Di sektor pengelolaan sampah, tingkat dukungan mencapai 89 persen (60 persen sangat mendukung), dan di sektor pertanian sebesar 88 persen (46 persen sangat mendukung).

Survei ini juga memberikan gambaran menarik tentang persepsi publik terhadap aktor-aktor yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Masyarakat Indonesia menilai bahwa perusahaan minyak dan gas, korporasi besar pengelola sampah, serta produsen besar di sektor pertanian merupakan penyumbang utama terhadap kerusakan lingkungan. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah, lembaga internasional, dan pelaku industri energi dinilai memiliki kapasitas terbesar untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Peningkatan kesadaran publik yang dibarengi dengan dukungan kuat terhadap kebijakan iklim ini dinilai sebagai peluang strategis bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat agenda lingkungan hidup. Momentum ini tidak boleh disia-siakan, terlebih saat dunia tengah berupaya keras menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius.

Integrasi target pengurangan metana ke dalam kebijakan nasional bukan hanya akan membantu Indonesia mencapai target iklimnya, tetapi juga membuka peluang untuk mengakses pendanaan iklim internasional, memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Penanganan metana dari sampah organik, jika dilakukan secara sistemik dan berkeadilan, berpotensi menjadi solusi multipihak yang berdampak jangka panjang.

Sumber berita:
Kompas.com: “Picu Krisis Iklim, Metana dari Sampah Harus Segera Diatasi”.