Pendanaan Konservasi Semakin Menyusut, Masa Depan Keanekaragaman Hayati Terancam

Di tengah meningkatnya ancaman terhadap hutan, laut, dan habitat satwa liar, dunia justru menghadapi persoalan lain: pendanaan untuk melindungi alam semakin berkurang. Kesenjangan antara kebutuhan konservasi dan dana yang tersedia terus melebar, sementara target perlindungan keanekaragaman hayati 2030 semakin dekat.

Dana Konservasi Global Terus Menurun

Perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan komitmen jangka panjang, termasuk dukungan pendanaan yang memadai. Namun, tren pendanaan internasional justru menunjukkan arah yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan analisis Campaign for Nature, Pew Charitable Trusts, dan Rainforest Foundation Norway, pendanaan bilateral internasional untuk perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati turun dari US$1,2 miliar pada 2023 menjadi US$1 miliar pada 2025.

Penurunan tersebut memperbesar kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan komitmen global. Padahal, negara-negara telah menyepakati target pendanaan sebesar US$6 miliar per tahun untuk mendukung pelaksanaan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework/KMGBF).

Kondisi ini menjadi semakin mendesak karena tenggat pencapaian target 2030 hanya tinggal beberapa tahun. Tanpa peningkatan dukungan keuangan, berbagai program perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, dan penyelamatan spesies akan semakin sulit dilaksanakan.

Brian O’Donnell, Direktur Campaign for Nature, menyoroti ketimpangan prioritas pendanaan. Menurutnya, negara-negara kaya menghabiskan lebih dari sepuluh kali lipat dana untuk permen karet setiap tahun dibandingkan dengan jumlah yang mereka keluarkan untuk mendukung inisiatif 30×30 di negara berkembang.

Target 30×30 Terancam Tidak Tercapai

Salah satu komitmen penting dalam KMGBF adalah target 30×30, yaitu melindungi setidaknya 30 persen wilayah daratan, perairan darat, pesisir, dan laut pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar upaya memperluas kawasan konservasi. Perlindungan ekosistem diperlukan untuk mempertahankan habitat satwa liar, menjaga fungsi hutan, melindungi sumber air, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan yang menopang kehidupan manusia.

Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan biaya besar. Negara-negara berkembang, yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi, sering kali menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengelola kawasan konservasi dan melindungi habitat alamnya.

Ironisnya, ketika negara-negara tersebut berupaya memperkuat konservasi, dukungan pendanaan internasional justru mengalami penurunan. Steven Guilbeault, Penasihat Senior Campaign for Nature, menilai terdapat ketimpangan antara meningkatnya upaya konservasi di negara-negara Global Selatan dan kewajiban pendanaan yang belum dipenuhi oleh pihak-pihak yang telah berkomitmen.

Dampaknya terlihat pada penurunan dana konservasi di berbagai wilayah. Pendanaan untuk Afrika pada 2025 tercatat 32 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata 2022–2024. Dana dari negara maju turun 28 persen, sedangkan pendanaan dari filantropi berkurang 24 persen dibandingkan rata-rata selama empat tahun.

Dunia Menghabiskan Lebih Banyak Dana untuk Merusak Alam

Persoalan pendanaan konservasi tidak hanya berkaitan dengan sedikitnya uang yang tersedia. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana sistem ekonomi dan kebijakan keuangan masih memberikan dukungan besar terhadap aktivitas yang berpotensi merusak alam.

International Institute for Sustainable Development (IISD) mencatat bahwa subsidi yang merugikan keanekaragaman hayati mencapai sekitar US$2 triliun setiap tahun.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan ketimpangan antara pembiayaan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam dan investasi untuk melindungi serta memulihkan ekosistem. Astrid Schomaker, Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati, menggambarkan situasi tersebut seperti membayar 30 orang untuk merobohkan sebuah rumah, sementara hanya satu orang dipekerjakan untuk membangunnya kembali.

Perbandingan tersebut menggambarkan tantangan besar dalam kebijakan ekonomi global. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan dana untuk konservasi, tetapi di sisi lain masih terdapat berbagai insentif fiskal dan dukungan keuangan yang dapat mendorong deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan habitat.

Direktur TuK INDONESIA, Linda Rosalina, mendorong reformasi struktur ekonomi agar dukungan keuangan publik tidak lagi memfasilitasi kegiatan industri yang merusak lingkungan. Pemerintah perlu meninjau kembali insentif fiskal dan fasilitas kredit yang diberikan kepada industri ekstraktif, terutama apabila aktivitasnya tidak disertai perlindungan lingkungan yang memadai.

Indonesia Menghadapi Kesenjangan Pendanaan Konservasi

Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hutan tropis, ekosistem laut, lahan basah, serta berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di negara lain.

Namun, kebutuhan pembiayaan konservasi di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dalam laporan Ekuatorial lainnya yang membahas pembiayaan konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut kebutuhan anggaran pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia berkisar Rp118 triliun hingga Rp164 triliun per tahun. Sementara itu, alokasi anggaran pemerintah hanya sekitar Rp22 triliun per tahun.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBN. Dibutuhkan sumber pembiayaan tambahan, termasuk kerja sama internasional, filantropi, pembiayaan inovatif, dan keterlibatan sektor swasta.

Salah satu instrumen yang tengah didorong pemerintah adalah biodiversity credit, yaitu mekanisme pembiayaan yang mengaitkan pendanaan dengan hasil positif yang terukur bagi keanekaragaman hayati.

Meski menawarkan peluang untuk memobilisasi sumber dana baru, penerapannya membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta jaminan bahwa manfaat konservasi benar-benar dirasakan oleh ekosistem dan masyarakat lokal.

Pembiayaan inovatif juga tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha dalam mencegah kerusakan lingkungan. Upaya menghimpun dana untuk konservasi harus berjalan bersama penegakan hukum dan pengendalian aktivitas yang mengancam keanekaragaman hayati.

Konservasi Bukan Sekadar Pengeluaran, tetapi Investasi Masa Depan

Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Inger Andersen, mengingatkan bahwa alam bukanlah kemewahan yang hanya perlu dilindungi ketika kondisi ekonomi memungkinkan. Alam justru menjadi fondasi bagi keberlangsungan perekonomian itu sendiri.

Hutan menyediakan air, menyerap karbon, dan menjaga kesuburan tanah. Laut menopang kehidupan masyarakat pesisir dan menyediakan sumber pangan. Keanekaragaman hayati juga menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung pertanian, perikanan, kesehatan, dan berbagai aktivitas ekonomi.

Ketika ekosistem rusak, biaya yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah dapat jauh lebih besar dibandingkan investasi yang diperlukan untuk melindunginya sejak awal. Kerusakan hutan, hilangnya habitat, penurunan populasi satwa, dan degradasi ekosistem laut pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan, meningkatkan risiko bencana, serta mengurangi sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, konservasi seharusnya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pos pengeluaran dalam anggaran pemerintah.

Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati Membutuhkan Perubahan Prioritas

Penurunan pendanaan konservasi menjadi peringatan bahwa komitmen global tidak cukup berhenti pada kesepakatan dan target. Tanpa dukungan anggaran yang nyata, target perlindungan 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030 berisiko sulit diwujudkan.

Pemerintah berbagai negara perlu meningkatkan kontribusi pendanaan internasional, memperkuat kerja sama, dan memastikan negara-negara dengan kekayaan biodiversitas tinggi memperoleh dukungan yang sepadan dengan tanggung jawab konservasinya.

Di tingkat nasional, Indonesia perlu memastikan anggaran konservasi menjadi prioritas, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, serta meninjau kebijakan fiskal yang berpotensi mendorong kerusakan lingkungan. Sektor swasta juga harus mengambil tanggung jawab lebih besar melalui praktik bisnis yang tidak merusak habitat dan mendukung pemulihan ekosistem.

Pada akhirnya, persoalan konservasi bukan semata-mata tentang ketersediaan uang, melainkan tentang pilihan dan prioritas pembangunan. Dunia tidak mungkin terus membiayai aktivitas yang merusak alam dalam jumlah besar, sementara upaya untuk melindunginya justru kekurangan dana.

Keanekaragaman hayati tidak dapat menunggu sampai kondisi ekonomi membaik. Jika pendanaan konservasi terus menyusut, yang hilang bukan hanya spesies dan habitat, tetapi juga fondasi kehidupan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Sumber: Ekuatorial – Pendanaan Semakin Seret, Konservasi Keanekaragaman Hayati di Ujung Tanduk