Peta jalan 100 % energi terbarukan
Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan minyak, gas, dan
terutama batu bara, sebagai sumber energi utama. Ketergantungan ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap ketahanan energi, namun juga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan melalui tingginya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) dan polutan lainnya. Meski demikian, bauran pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan (ET) masih relatif minim. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia mencanangkan target untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer negara menjadi 23% pada tahun 2025. Selain itu, dalam dokumen Enhanced Nationally etermined
Contribution (NDC) yang diserahkan kepada the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC/Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menyampaikan targetnya untuk mengurangi emisi GRK sebesar 31,89% dibandingkan dengan skenario BAU (business-as-usual) di tahun 2030.
Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan target ini menjadi 43,20% terbatas pada ketersediaan dukungan internasional untuk pendanaan, transfer dan pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas. Sektor kehutanan dan energi mendominasi target penurunan emisi GRK dengan penurunan masing-masing sebesar 314 GtCO2-eq dan 497 GtCO2-eq pada skenario unconditional. Dalam mendukung komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengambil peran utama. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan komitmennya menuju Net Zero Emission pada tahun 2050 pada acara Committee on Parties ke-26 (COP26) UNFCC di Glasgow.
Mendukung upaya tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bekerja sama dengan ICLEI – Local Governments for Sustainability melaksanakan proyek 100% Renewables Cities and Regions Roadmap (100% RE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) melalui International Climate Initiative (IKI), proyek ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan pemangku kepentingan masyarakat terkait lainnya.
Proyek ini bertujuan untuk membantu Nusa Tenggara Barat dalam mempercepat capaian target energi
terbarukan, efisiensi energi, dan rasio elektrifikasi, dengan merumuskan strategi atau ‘roadmap’ yang mengarah pada 100% penggunaan energi terbarukan di wilayahnya. Pengalaman Nusa Tenggara Barat juga diharapkan dapat menjadi model untuk mereplikasi upaya pengembangan energi terbarukan di provinsi lain di Indonesia.
Berdasarkan kegiatan proyek dan melalui konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan utama dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, ormas/LSM, masyarakat, akademisi dan lembaga penelitian, Peta Jalan 100% Energi Terbarukan untuk Nusa Tenggara Barat (“Roadmap”) dikembangkan.
i. Peta Jalan ini menguraikan strategi dan tindakan lokal bagi Nusa Tenggara Barat untuk
mencapai tujuan 100% energi terbarukan pada tahun 2050, dengan:
ii. Menetapkan rencana aksi dan strategi sektoral menuju 100% Energi Terbarukan pada sektor
rumah tangga, komersial, industri, transportasi dan ketenagalistrikan.
iii. Memberikan panduan langkah-langkah teknis untuk mencapai 100% Energi Terbarukan di
Provinsi NTB.
iv. Mengidentifikasi mekanisme kelembagaan, kolaborasi, dan pendanaan pengembangan dan
pengelolaan 100% Energi Terbarukan di Provinsi NTB.
v. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung aksi dan
strategi menuju 100% Energi Terbarukan di NTB
Bab 1 Peta Jalan ini memberikan gambaran umum mengenai konteks regional NTB, termasuk kondisi dasar energi dan perekonomiannya.
Bab 2 menguraikan proses pengembangan peta jalan, termasuk skenario utama, serta tantangan implementasi.
Bab 3 menguraikan prioritas dan aksi utama yang dapat dilakukan NTB untuk mewujudkan visi 100% energi terbarukan.
Bab 4 memberikan gambaran umum mengenai pembiayaan dan sumber pendanaan yang tersedia bagi NTB untuk melaksanakan berbagai aksi.
Bab 5 merangkum beberapa rekomendasi kebijakan lokal yang memungkinkan penerapan peta jalan ini.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
