Proyek Strategis Nasional dan lima kasus krisis keadilan ekologis

PSN dan Kontradiksi Keadilan Ekologis: Studi Kasus Perampasan Ruang Hidup

Sejak diluncurkan pada tahun 2016, Proyek Strategis Nasional (PSN) dicanangkan sebagai motor penggerak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: alih-alih kemajuan, PSN justru memicu krisis keadilan ekologis dan kesulitan bagi masyarakat lokal.

Penolakan terhadap PSN terjadi secara masif mulai dari Rempang, Merauke, hingga Kalimantan Utara karena proyek dinilai berjalan secara sepihak, mengabaikan hak-hak masyarakat adat, dan menyebabkan perampasan lahan, kerusakan lingkungan, serta peningkatan konflik sosial dan kriminalisasi.

Masyarakat dari berbagai daerah kini menuntut penghentian proyek PSN dan revisi UU Cipta Kerja agar pembangunan menjadi adil, transparan, dan berkelanjutan.

Berikut adalah lima kasus krisis keadilan ekologis yang terjadi di balik gemerlap janji PSN:

1. PSN Rempang Eco City (Riau): Trauma Kekerasan dan Hilangnya Tanah Leluhur

Konflik di Pulau Rempang menjadi sorotan utama kegagalan PSN dalam melindungi hak masyarakat. Insiden kekerasan pada 7 September 2023 menjadi titik panas pemaksaan penguasaan ruang hidup.

• Isu Utama: Warga yang telah mendiami Rempang sebelum kemerdekaan menolak relokasi dan penggusuran demi PSN Rempang Eco City.
• Dampak: Trauma mendalam, ancaman kerusakan lingkungan, serta perubahan drastis pada tatanan sistem sosial dan ekonomi warga.
• Data KPA: Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat, antara tahun 2020–2024, proyek ini telah mengorbankan 110.066 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat adat menuntut pembatalan proyek dan perlindungan hak atas tanah leluhur.

2. PSN Tanjung Sauh (Kepulauan Riau): Nasib Suku Laut dan Kerusakan Pesisir

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Panbil Group di Pulau Tanjung Sauh Kecil dan Besar mengancam keberlangsungan hidup Suku Laut.

• Isu Utama: Sekitar 40 keluarga Suku Laut menolak relokasi karena pulau tersebut adalah tempat tinggal turun-temurun, lokasi makam leluhur, dan berisiko memutus tali persaudaraan.
• Dampak Lingkungan: Reklamasi telah menyebabkan pulau menjadi rata, air laut keruh, dan nelayan sulit mendapatkan ikan. Akar Bhumi Indonesia mengidentifikasi sekitar 10 hektar hutan mangrove telah rusak, dan bukit serta hutan daratan dibuka habis, mengancam masa depan masyarakat pesisir.

3. PSN PIK 2 (Banten): Proyek Pariwisata di Hutan Lindung

Proyek pariwisata Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tropical Coastland, disoroti karena dugaan melanggar status kawasan.

• Isu Utama: Sebagian besar area proyek, yaitu 1.500 hektar dari total 1.705 hektar, berada di kawasan hutan lindung. Proyek ini diduga belum memiliki perubahan status hutan yang resmi.
• Dampak Sosial & Hukum: Proyek ini merenggut ruang hidup masyarakat pesisir. Koalisi masyarakat sipil mengkritik adanya dugaan perluasan wilayah di luar area resmi PSN, memicu ketimpangan ekonomi, dan berujung pada intimidasi terhadap warga yang menolak.

4. PSN Food Estate Merauke (Papua): Ancaman terhadap Hutan dan Identitas Adat

Di Papua, Proyek food estate Merauke, yang berkedok ketahanan pangan, menimbulkan penolakan keras dari masyarakat adat.

• Isu Utama: Hutan adat dibagi menjadi lima zona untuk perkebunan tebu dan bioetanol tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat adat setempat.
• Dampak Lingkungan: Data Auriga Nusantara menunjukkan, tanah Papua telah kehilangan 688.438 hektar hutan alam dalam dua dekade terakhir (2000–2022), sebagian besar disebabkan oleh PSN.
• Dampak Sosial: Simon Petrus Balagaize dari Forum Masyarakat Adat Malin Anim menyatakan hilangnya hutan adat berarti hilangnya kehidupan dan identitas. Dampak yang sudah terlihat adalah banjir, tanah longsor, hilangnya sumber pangan, dan menurunnya perekonomian warga.

5. PSN Lainnya: Peningkatan Konflik dan Kriminalisasi

Secara umum, PSN telah menciptakan pola di mana masyarakat adat merasa terabaikan. Kasus-kasus ini menunjukkan dilema pembangunan di Indonesia, di mana janji kemajuan ekonomi sering kali berubah menjadi penderitaan dan perampasan hak asasi masyarakat adat.

Kriminalisasi, intimidasi, dan konflik sosial terus meningkat sebagai konsekuensi langsung dari implementasi PSN yang top-down dan tidak transparan.

sumber:
https://mongabay.co.id/2025/10/29/proyek-strategis-nasional-dan-lima-kasus-krisis-keadilan-ekologis/