Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Kota Bandar Lampung teridentifikasi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana. Intensitas serta dampaknya diperkirakan akan semakin sering dan parah seiring dengan perubahan iklim. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan serta mengimplementasikan aksi adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan (resilience) baik pada skala komunitas maupun kota.

Tujuan riset ini adalah mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan kapasitas adaptif atau ketahanan daerah. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan The Adaptive Capacity Wheel yang menilai enam dimensi, yaitu: keberagaman, kapasitas pembelajaran, kewenangan untuk berubah, kepemimpinan, sumber daya, serta pemerintahan yang adil dan responsif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan ketahanan daerah sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari masuknya isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan formal serta adanya keberagaman tindakan adaptasi, baik pada tingkat kota maupun sektor. Kota ini juga memiliki kapasitas pembelajaran dengan mengambil pelajaran dari bencana yang pernah terjadi di masa lalu.

Dari sisi kepemimpinan, pemerintah mampu mendorong lahirnya berbagai aksi mulai dari perencanaan strategi, penyusunan kebijakan, implementasi, hingga kolaborasi. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan kelembagaan lokal khusus terkait perubahan iklim serta pemanfaatan keragaman sumber daya yang ada.

Meskipun belum optimal, keberadaan sejumlah peraturan daerah yang mengatur kelembagaan hingga kebijakan terkait perubahan iklim menjadi bukti adanya indikator pemerintahan yang adil dan responsif. Secara keseluruhan, dalam konteks tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim, Kota Bandar Lampung layak dijadikan contoh praktik terbaik (best practice) bagi daerah lain di Indonesia.

Sumber:

https://repository.unikom.ac.id/51324/1/1.maulana-mukhlis.pdf