UNDP Soroti Kesiapan Negara Menghadapi Era Pelaporan Keberlanjutan, Iklim, dan Risiko Alam

Pelaporan keberlanjutan kini bergerak dari sekadar praktik sukarela menuju bagian penting dalam tata kelola ekonomi dan keuangan. Perusahaan, lembaga keuangan, regulator, dan pemerintah semakin dituntut untuk mampu mengungkapkan bagaimana perubahan iklim, kerusakan alam, serta isu keberlanjutan memengaruhi bisnis dan perekonomian.

UNDP melalui laporan terbarunya membahas kesiapan berbagai negara dalam menerapkan sustainability, climate, and nature-related disclosure, atau pengungkapan informasi terkait keberlanjutan, iklim, dan alam.

Laporan tersebut disusun berdasarkan asesmen kesiapan di Mongolia, Peru, Kazakhstan, dan Rwanda. Meski masing-masing negara memiliki karakter ekonomi dan regulasi yang berbeda, UNDP menemukan sejumlah pola, kesenjangan, dan tantangan yang serupa dalam proses implementasi.

Pelaporan Keberlanjutan Tidak Cukup Hanya dengan Regulasi

Salah satu pelajaran penting adalah bahwa penerapan sistem pengungkapan keberlanjutan tidak cukup hanya dengan menerbitkan aturan.

Negara juga membutuhkan kapasitas institusi, standar data, tenaga profesional, sistem pengawasan, serta pemahaman yang cukup dari perusahaan dan lembaga keuangan.

Tanpa kesiapan tersebut, kewajiban pelaporan berisiko hanya menjadi proses administratif dan belum menghasilkan informasi yang benar-benar berguna bagi investor maupun pembuat kebijakan.

Pengungkapan yang baik seharusnya membantu menjawab pertanyaan penting: seberapa besar sebuah perusahaan terpapar risiko perubahan iklim, seberapa bergantung operasinya terhadap sumber daya alam, dan bagaimana risiko tersebut dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Risiko Alam Mulai Mendapat Perhatian Lebih Besar

Selama beberapa tahun terakhir, fokus pelaporan keberlanjutan banyak diarahkan pada emisi karbon dan perubahan iklim.

Namun, perhatian kini semakin meluas ke persoalan nature-related risks, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, kelangkaan air, degradasi tanah, dan ketergantungan perusahaan terhadap jasa alam.

Hal ini penting karena banyak sektor ekonomi sangat bergantung pada kondisi ekosistem.

Pertanian membutuhkan tanah dan air yang sehat. Industri makanan bergantung pada keberlanjutan produksi bahan baku. Pertambangan membutuhkan pengelolaan lingkungan yang baik. Sementara sektor keuangan dapat ikut terdampak jika perusahaan yang mereka biayai menghadapi kerusakan lingkungan atau perubahan regulasi.

Karena itu, risiko lingkungan pada akhirnya juga dapat berubah menjadi risiko finansial.

Data Menjadi Fondasi Utama

Salah satu tantangan besar dalam pelaporan keberlanjutan adalah ketersediaan data yang akurat dan dapat dibandingkan.

Perusahaan perlu mengetahui emisi, konsumsi energi, penggunaan air, dampak terhadap ekosistem, hingga risiko fisik yang mungkin muncul akibat perubahan iklim.

Namun, kualitas data antarperusahaan dan antarnegara masih sangat beragam.

Tanpa metodologi yang konsisten, investor akan kesulitan membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Karena itu, pembangunan sistem data, metodologi pengukuran, dan mekanisme verifikasi menjadi bagian penting dalam kesiapan sebuah negara menerapkan standar disclosure.

Perusahaan Juga Membutuhkan Kapasitas Baru

Transisi menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif membutuhkan perubahan di dalam perusahaan.

Isu iklim dan lingkungan tidak lagi cukup hanya dikelola oleh divisi CSR atau sustainability.

Manajemen risiko, keuangan, operasional, procurement, legal, hingga manajemen puncak perlu memahami bagaimana faktor lingkungan dapat memengaruhi kegiatan bisnis.

Pada akhirnya, informasi keberlanjutan harus semakin terintegrasi dengan laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan perusahaan.

Penting bagi Negara Berkembang

Temuan UNDP menjadi sangat relevan bagi negara berkembang.

Banyak negara sedang berusaha menarik investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan. Namun investor membutuhkan informasi yang jelas untuk memahami risiko lingkungan dan iklim yang melekat pada suatu proyek atau perusahaan.

Jika sistem disclosure kuat, transparansi meningkat dan risiko dapat dinilai dengan lebih baik.

Sebaliknya, jika informasi terbatas atau tidak konsisten, investor dapat menghadapi ketidakpastian lebih besar dan biaya pembiayaan berpotensi meningkat.

Dengan demikian, kemampuan melakukan pelaporan keberlanjutan bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga dapat memengaruhi akses terhadap pembiayaan dan daya saing ekonomi.

Menuju Standar yang Lebih Terintegrasi

Arah global menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan, perubahan iklim, dan alam semakin terhubung.

Perusahaan tidak lagi hanya diminta menjelaskan berapa besar emisi yang mereka hasilkan.

Pertanyaan berkembang menjadi lebih luas: bagaimana perubahan iklim memengaruhi bisnis, bagaimana aktivitas bisnis memengaruhi alam, seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap ekosistem, dan bagaimana seluruh risiko tersebut dikelola.

Era berikutnya dari sustainability bukan hanya tentang perusahaan mengatakan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan, tetapi tentang kemampuan membuktikannya melalui data yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan UNDP menunjukkan bahwa kesiapan menuju sistem tersebut membutuhkan lebih dari sekadar standar baru. Diperlukan regulasi yang jelas, institusi yang kuat, data berkualitas, kapasitas profesional, serta koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan.

Pada akhirnya, disclosure yang baik bukanlah tujuan akhir. Informasi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk mengarahkan modal menuju kegiatan ekonomi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lebih bertanggung jawab terhadap alam.

Sumber: UNDP Sustainable Finance Hub — Readiness for Sustainability, Climate and Nature-related Disclosure: Cross-jurisdictional Insights for Implementation
https://sdgfinance.undp.org/resource-library/readiness-sustainability-climate-and-nature-related-disclosure-cross