10 Tahun Perjanjian Paris: Apakah Dunia Masih Berada di Jalur yang Benar Melawan Krisis Iklim?
Pada 2025, Perjanjian Paris genap berusia satu dekade sejak diadopsi dalam Konferensi Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 2015. Pakta iklim bersejarah yang melibatkan hampir 200 negara ini menjadi fondasi global dalam upaya membatasi kenaikan suhu Bumi. Namun, perjalanannya tak selalu mulus—terutama setelah Amerika Serikat (AS), salah satu pengemisi karbon terbesar, menarik diri di bawah pemerintahan Donald Trump .
Goncangan Awal: AS Keluar, Dunia Terkejut
Keputusan AS meninggalkan Perjanjian Paris pada awal 2025 sempat memicu kekhawatiran global. Sebagai kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK), langkah tersebut dinilai mengancam momentum transisi energi bersih. Kini, dari 196 pihak yang sebelumnya meratifikasi, tersisa 195 negara , dengan Iran, Libya, dan Yaman masih belum meneken dokumen tersebut.
Namun, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan optimistis: “Transisi energi dunia tak terhentikan, bahkan tanpa AS.” Banyak negara justru memperkuat komitmen, termasuk China dan Eropa, yang berlomba mencapai target karbon netral.
Target Kritis: Batasi Pemanasan Maksimal 1,5–2°C
Tujuan utama Perjanjian Paris adalah mencegah suhu global naik lebih dari 2°C dibandingkan era pra-industri, dengan aspirasi ideal 1,5°C . Angka ini bukan sembarang batas—para ilmuwan memperingatkan, jika dilewati, Bumi akan menghadapi bencana tak terkendali: kenaikan permukaan air laut, badai ekstrem, dan kepunahan massal spesies.
Untuk mencapainya, setiap negara wajib menyusun Nationally Determined Contributions (NDC) —rencana aksi iklim nasional yang merinci strategi pengurangan emisi GRK. NDC harus:
- Spesifik : Target pengurangan emisi di sektor energi, transportasi, dan industri.
- Ambisius : Menghapus subsidi bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan.
- Kredibel : Diperbarui setiap lima tahun untuk meningkatkan ambisi.
Dari Komitmen ke Aksi: Siapa yang Paling Siap?
Meski banyak negara telah mengajukan NDC, kesenjangan antara janji dan realitas masih lebar. Contoh:
- Eropa memimpin dengan target karbon netral 2050 dan investasi besar di energi surya dan angin.
- Negara berkembang seperti Indonesia dan India membutuhkan dukungan finansial untuk transisi—Perjanjian Paris mewajibkan negara maju menyediakan dana iklim $100 miliar per tahun hingga 2025.
Sayangnya, janji itu belum sepenuhnya terpenuhi, memicu kritik dari negara kepulauan yang terancam tenggelam, seperti Maladewa.
Tantangan Besar: Politik, Ekonomi, dan Teknologi
Perjanjian Paris tetap menjadi harapan, tetapi tiga tantangan utama menghadang:
- Politik : Kepentingan ekonomi jangka pendek sering mengalahkan urgensi iklim.
- Teknologi : Penyimpanan energi bersih dan karbon capture masih mahal dan terbatas.
- Keadilan Iklim : Negara miskin butuh bantuan untuk adaptasi, sementara negara kaya lambat memenuhi komitmen.
Refleksi 10 Tahun: Masih Ada Waktu, tapi Tidak Banyak
Dekade pertama Perjanjian Paris membuktikan bahwa kolaborasi global mungkin, tetapi ambisi harus dipercepat. “Kita tidak punya waktu untuk mundur. Setiap detik yang terbuang berarti nyawa yang hilang,” kata aktivis iklim Greta Thunberg.
Dengan tekanan ekonomi, politik, dan krisis lingkungan yang semakin nyata, apakah dunia mampu menjaga harapan? Jawabannya ada di tangan pemimpin hari ini—dan pilihan kita semua.
Sumber: Kompas.com .
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
