Berbagai kalangan ingatkan bahaya buka 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi

Rencana pemerintah membuka 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi menimbulkan kekhawatiran besar dari berbagai kalangan. Di bawah ini beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam wacana ini:

Kekhawatiran Utama

1. Kerusakan Lingkungan:
   • Pembukaan lahan sebesar dua kali Pulau Jawa akan memperparah deforestasi. Menurut Global Forest Watch, Indonesia telah kehilangan lebih dari 10 juta hektar hutan dalam dua dekade terakhir.
   • Proyek ini berpotensi mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati, dengan lebih dari 2.400 spesies flora dan fauna di Indonesia sudah terancam punah.
2. Kontradiksi Komitmen Iklim:
   • Langkah ini bertolak belakang dengan target net zero emission (NZE) dan strategi Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang bertujuan menjadikan serapan karbon lebih tinggi daripada emisi.
   • Pada COP29, Indonesia telah berkomitmen melakukan reforestasi 12,7 juta hektar, namun pembukaan 20 juta hektar hutan justru akan meningkatkan emisi dan risiko bencana ekologis.
3. Ancaman terhadap Masyarakat Adat:
   • Pembukaan hutan skala besar dapat menghilangkan wilayah adat dan ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap wilayah adat memperparah kerentanan mereka.
4. Risiko Bencana:
   • Kehilangan tutupan hutan meningkatkan risiko banjir, longsor, dan kekeringan. Deforestasi juga melemahkan daya dukung lingkungan untuk menahan tekanan ekologis.
5. Solusi Palsu untuk Pangan dan Energi:
   • Pembukaan hutan besar-besaran dinilai tidak menyelesaikan masalah pangan secara berkelanjutan. Ketergantungan pada korporasi untuk produksi pangan mengabaikan peran petani lokal dan kearifan tradisional.

Masukan dan Alternatif Solusi

• Pendekatan Berbasis Petani Lokal:
  Pemerintah diminta mendukung petani dengan menyediakan teknologi, akses ke lahan, dan sarana produksi, tanpa harus mengorbankan jutaan hektar hutan.
• Sumber Energi Alternatif:
  Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau mikrohidro bisa menjadi solusi tanpa mengorbankan ekosistem hutan.
• Peningkatan Efisiensi Lahan Eksisting:
  Optimalisasi lahan tidur atau lahan terdegradasi dapat dijadikan alternatif daripada membuka hutan primer.

Rekomendasi Kebijakan

• Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proyek ini terhadap lingkungan, masyarakat adat, dan komitmen internasional dalam mitigasi perubahan iklim.
• Keterbukaan data terkait emisi dari bioenergi dan dampak deforestasi harus ditingkatkan agar publik dapat mengevaluasi kebijakan dengan transparan.
• Pemberdayaan masyarakat lokal dan adopsi pendekatan berkelanjutan perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi.

Langkah ini adalah ujian besar bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

sumber :