Produsen harus bertanggung jawab dalam mengurangi sampah plastik

Produsen Wajib Bertanggung Jawab: Mendorong Sistem Guna Ulang sebagai Solusi Krisis Plastik Indonesia

Krisis sampah plastik di Indonesia telah melampaui isu kebersihan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik. Penemuan mikroplastik dalam air, udara, dan produk konsumsi seperti Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menunjukkan bahwa masalah ini berakar pada model produksi yang tidak berkelanjutan.

I. Skala Krisis dan Kegagalan Penanganan Hilir

Indonesia, sebagai negara kepulauan, menyumbang volume sampah plastik yang sangat besar, dengan data World Bank (2021) menunjukkan:

• Produksi Sampah Plastik Tahunan: Sekitar 7,8 juta ton setiap tahun.
• Sampah Tidak Tertangani: Sekitar 4,9 juta ton tidak tertangani dengan baik (tidak dikumpulkan, dibuang terbuka, atau bocor dari TPA).
• Pencemaran Laut: Sekitar 83% sampah plastik laut berasal dari aliran sungai, dengan sisanya 17% hanyut dari wilayah pesisir.

Kondisi ini menegaskan bahwa solusi tambal-sulam di hilir (seperti TPA yang kelebihan kapasitas) tidak memadai. Akar masalahnya terletak pada hulu: produksi plastik sekali pakai yang terus meningkat.

II. Tantangan Implementasi Peraturan Produsen

Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi ini merupakan langkah awal penerapan prinsip Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility / EPR).

Namun, enam tahun pasca-penerbitan, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan serius:

• Minimnya Penegakan Hukum: Ketiadaan sanksi nyata membuat peraturan sulit dipaksakan.
• Kurangnya Target Ambisius Guna Ulang: Komitmen produsen masih berfokus pada daur ulang konvensional, sementara pengurangan kemasan sekali pakai (seperti saset multilayer) belum menjadi prioritas.
• Solusi Belum Terbukti: Klaim solusi daur ulang kimia oleh industri belum terbukti berjalan efektif di lapangan.

III. Advokasi Greenpeace: Mendorong EPR dan Transisi Guna Ulang

Greenpeace Indonesia menanggapi kondisi ini dengan menyelenggarakan Multi Stakeholder Forum: Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah. Forum ini bertujuan mendesak produsen untuk mengambil tanggung jawab penuh atas krisis plastik.

A. Peran Kunci EPR

EPR harus diperkuat menjadi skema yang memastikan produsen bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup produk mereka:

• Desain Produk: Mendorong desain yang lebih mudah didaur ulang atau guna ulang.
• Distribusi: Mengatur pengembalian kemasan pasca-konsumsi.
• Transparansi dan Sanksi: Tanpa transparansi dan sanksi nyata, EPR hanya akan menjadi janji kosong di atas kertas.

B. Guna Ulang sebagai Solusi Nyata

Greenpeace menekankan bahwa sistem guna ulang adalah alternatif nyata dan berkelanjutan terhadap model sekali pakai. Sistem ini memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan:

• Nilai Ekonomi: Jika didukung kebijakan yang tepat, sistem guna ulang untuk sachet dan pouch sekali pakai berpotensi menyumbang nilai ekonomi bersih hingga Rp 1,5 triliun pada tahun 2030 (Sumber: AZWI, 2024).
• Penciptaan Lapangan Kerja: Dapat menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja bersih secara kumulatif selama periode 2021–2030, di mana 75% di antaranya berpotensi diisi oleh perempuan (Sumber: Bappenas, UNDP, Kedubes Denmark).

“Kita tidak bisa terus menambal krisis plastik dengan solusi tambal-sulam di hilir. Akar masalahnya ada di hulu, di produksi plastik sekali pakai yang terus digenjot tanpa kendali,” tegas Ibar Akbar, Juru Kampanye Bebas Plastik Greenpeace Indonesia.

Krisis sampah plastik memerlukan kolaborasi nyata antara pemerintah (untuk penegakan regulasi), industri (untuk transisi ke guna ulang), dan masyarakat sipil (untuk advokasi dan implementasi). Forum Multi Stakeholder ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen terhadap masa depan yang lebih bersih dan sehat.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2025/07/greenpeace-produsen-harus-bertanggung-jawab-dalam-mengurangi-sampah-plastik/