Indonesia Menanti Persetujuan Second NDC untuk Target Iklim Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) telah menyampaikan draf dokumen target iklim nasional dalam Second National Determined Contribution (NDC) kepada Presiden Prabowo Subianto. Dokumen ini menunggu persetujuan untuk memperbaharui target iklim Indonesia yang sebelumnya telah tertuang dalam Enhanced NDC.

Dalam kunjungannya ke Antara Heritage Center (AHC) di Jakarta, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Sasmita Nugroho, menyatakan bahwa Second NDC telah disiapkan oleh pihaknya dan telah diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai penanggung jawab materi.

“Posisi terakhir sudah kami serahkan ke Presiden dari Pak Menteri sebagai penanggung jawab bahan materi, mempersiapkan rancangannya sudah,” kata Sasmita. Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap persetujuan dapat segera diberikan dalam waktu dekat.

Memasukkan Sektor Kelautan dan Hulu Migas

Salah satu aspek penting dalam rancangan Second NDC ini adalah dimasukkannya sektor kelautan serta subsektor hulu migas dalam target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Sebelumnya, dalam Enhanced NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Dalam dokumen tersebut, sektor-sektor yang menjadi fokus pengurangan emisi mencakup energi, kehutanan, sampah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use/IPPU). Dengan adanya Second NDC, diharapkan ada peningkatan komitmen serta strategi yang lebih komprehensif dalam upaya menekan laju emisi.

Upaya Perdagangan Karbon dan Pendanaan Iklim

Dalam rangka mencapai target pengurangan emisi, Indonesia juga telah mulai menerapkan sistem perdagangan karbon internasional yang diluncurkan pada Januari lalu. Sistem ini memungkinkan mekanisme pasar untuk mendorong pengurangan emisi melalui pembelian dan penjualan kredit karbon.

Selain perdagangan karbon, Indonesia juga aktif mendukung upaya pendanaan iklim melalui skema pembayaran berbasis kinerja (results-based payment). Skema ini telah diterapkan dengan beberapa mitra kerja sama dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang dapat mendukung pencapaian target iklim nasional.

Dengan dokumen Second NDC yang menanti persetujuan Presiden, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi krisis iklim serta memperkuat komitmen untuk mencapai target pengurangan emisi secara lebih ambisius.

Sumber: Antaranews