Hentikan kehancuran alam akibat ekspansi nikel

Dalam pertemuan tingkat tinggi Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16) di Cali, Kolombia, masyarakat sipil Indonesia mendesak perlindungan segera terhadap alam dan keanekaragaman hayati yang semakin terancam oleh ekspansi tambang nikel. Tambang mineral ini menjadi topik hangat dalam perundingan karena dampaknya terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, serta hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di negara-negara produsen.

Ancaman Tambang Nikel terhadap Keanekaragaman Hayati

Saat ini, konsesi tambang nikel di Indonesia mencapai hampir 1 juta hektare, dengan 66% atau sekitar 640.000 hektare berada di hutan alam. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan global untuk pasokan baterai kendaraan listrik, dengan tujuan ekspor utama ke Tiongkok.

Timer Manurung, Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, menyoroti bahwa dari total 3,1 juta hektare deposit nikel di Indonesia, sekitar 2,5 juta hektare terkonsentrasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua—wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan tanah adat. Ekspansi ini mengancam setidaknya 18 spesies ikonik yang hidup di area tersebut. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan ‘No Go Zone’ pada area yang memiliki peran penting bagi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.

Usulan Pembatasan Ekspansi Tambang

Selain menetapkan ‘No Go Zone’, Timer juga menyarankan agar pemerintah menetapkan kuota ekspansi tambang nikel di luar zona larangan. Keputusan ini harus mempertimbangkan:

• Ketersediaan cadangan nikel di Indonesia
• Kebutuhan global yang realistis terhadap nikel
• Jangka waktu ekspansi yang aman bagi ekosistem
• Potensi ancaman terhadap ekosistem dan biodiversitas dari ekspansi yang berlebihan

Dampak terhadap Masyarakat Adat

Ekspansi tambang nikel juga berimplikasi pada kehidupan masyarakat adat. Di Morowali, misalnya, komunitas Taa (Wana) telah lama bergantung pada kayu bitti (Vitex cofassus), damar (Agathis alba), dan kumea (Manilkara celebica) untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, sumber daya ini kini terancam oleh operasi tambang yang masif.

Pius dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menambahkan bahwa banyak pengolahan nikel di Indonesia masih menggunakan energi dari batu bara, yang meningkatkan jejak karbon dan merusak ekosistem di Kalimantan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membatasi produksi nikel agar sejalan dengan kapasitas energi terbarukan demi mencapai target aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Perlunya Standar Tambang Bertanggung Jawab

Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan bahwa industri nikel sering kali membawa dampak negatif terhadap masyarakat adat, mulai dari banjir akibat kerusakan hutan hingga hilangnya akses komunitas terhadap tanah mereka. Oleh karena itu, Ogy Dwi Aulia dari FWI menekankan pentingnya penambangan yang bertanggung jawab dengan menerapkan standar seperti Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebagai bagian dari implementasi Kesepakatan Global Keanekaragaman Hayati (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework/KM-GBF).

Harmonisasi Kebijakan Iklim dan Biodiversitas

Salma Zakiyah, Program Officer Hutan dan Iklim dari Yayasan MADANI Berkelanjutan, menekankan bahwa transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim tidak boleh merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Target 8 dalam KM-GBF mewajibkan agar dampak aksi iklim terhadap biodiversitas diminimalkan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyelaraskan kebijakan iklimnya, seperti Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP).

Salma juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait iklim dan biodiversitas harus berlandaskan keadilan iklim, yang mencakup:

• Pengakuan dan perlindungan wilayah kelompok rentan
• Pelibatan penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan
• Perlindungan sosial
• Pemulihan hak-hak masyarakat adat dan lokal ketika terjadi kerusakan lingkungan

Dengan seruan kuat dari masyarakat sipil ini, diharapkan pemerintah Indonesia dan komunitas global dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa transisi energi hijau tidak mengorbankan keanekaragaman hayati dan hak masyarakat adat.

sumber :

Hentikan Kehancuran Alam Akibat Ekspansi Nikel