Tata kelola data SDG’s untuk pemerintah daerah / sekretariat SDG’s tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia memerlukan pengelolaan data yang efektif, terutama di tingkat daerah. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian SDGs, proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) hingga Rencana Aksi Daerah (RAD). Namun, pengelolaan data pembangunan yang berelasi dengan SDGs di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Tantangan Pengelolaan Data SDGs di Daerah

1. Ketersediaan Data yang Terbatas:
   • Banyak daerah menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan SDGs.
2. Ketidakmerataan Pemahaman Indikator:
   • Tingkat pemahaman terhadap indikator dan metadata SDGs bervariasi di antara aktor pembangunan, termasuk pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Tingginya Turnover Sumber Daya Manusia (SDM):
   • Pergantian personel yang tinggi menyebabkan hilangnya pengetahuan kelembagaan, menghambat konsistensi dan kesinambungan pengelolaan data.
4. Kebijakan Tata Kelola yang Belum Efektif:
   • Belum adanya kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk tata kelola data pembangunan mengakibatkan kurangnya akurasi dan konsistensi dalam pelaporan.
5. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM:
   • SDM pengelola data di tingkat daerah memerlukan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan standar internasional.

Solusi: Buku Panduan Praktis Tata Kelola Data SDGs

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, Buku Panduan Praktis Tata Kelola Data SDGs telah disusun untuk membantu pemerintah daerah, khususnya Sekretariat SDGs di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Buku ini bertujuan untuk:

• Memberikan Wawasan Mendalam:
  • Menjelaskan konsep dan prinsip tata kelola data yang efektif untuk SDGs.
• Panduan Langkah-Langkah Praktis:
  • Menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data SDGs.
• Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas:
  • Memberikan rekomendasi pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM pengelola data.

Peran Sekretariat Nasional SDGs – Bappenas

Buku panduan ini melengkapi berbagai dokumen yang telah diterbitkan oleh Sekretariat Nasional SDGs – Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah memiliki panduan yang konsisten dalam pengelolaan data, sehingga mampu mendukung pencapaian target SDGs secara nasional.

Tata kelola data yang efektif merupakan kunci dalam mencapai SDGs di tingkat daerah. Dengan memahami tantangan dan menerapkan langkah-langkah praktis yang disarankan dalam buku panduan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas data dan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

sumber :
https://www.linkedin.com/posts/andi-setyo-pambudi-23853549_sdgs-tata-kelola-data-daerah-ugcPost-7307934989155807233-jc5J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4