Menjembatani krisis dan keadilan: mengapa Indonesia perlu climate framework law
Tulisan ini bertolak dari satu pertanyaan mendasar: Bagaimana Indonesia dapat membangun kerangka hukum iklim yang relevan, adil, dan mampu bertahan lintas rezim pemerintahan? Untuk menjawabnya, tulisan ini menggabungkan pendekatan analisis teoretis tentang peran hukum dalam krisis iklim, studi lintas negara tentang Climate Framework Law (CFL), serta refleksi atas tantangan kelembagaan di Indonesia. Tujuannya adalah membangun argumentasi awal tentang perlunya CFL yang kontekstual dan
konstitusional. Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga seri tulisan yang membahas peluang dan tantangan pembentukan Climate Framework Law (CFL) di Indonesia. Bagian pertama ini menyoroti alasan normatif dan persoalan struktural yang menghambat efektivitas kebijakan iklim di Indonesia, sekaligus menawarkan CFL sebagai solusi kerangka hukum lintas rezim.
Tulisan kedua akan menjadi refleksi kelembagaan dan normatif atas bagaimana CFL perlu dirancang: mulai dari isi norma, pendekatan etis, hingga desain kelembagaan yang adaptif dan inklusif. Tulisan ketiga akan memetakan strategi advokasi dan pendekatan transisi yang memungkinkan CFL dilahirkan dalam konteks politik dan hukum Indonesia yang kompleks. Frasa “krisis iklim” saat ini sudah tidak lagi asing di telinga publik. la sering muncul dalam dokumen perencanaan pembangunan, pidato kepala
negara, hingga presentasi perusahaan multinasional. Berbeda dengan tahun 2007 saat COP UNFCCC digelar di Bali, frasa ini masih terbatas pada kalangan NGO saja. Namun, gaungnya yang besar saat ini tidak serta-merta mencerminkan perubahan nyata di lapangan. Emisi masih terus meningkat, sementara upaya penanganan krisis iklim keraр berbenturan dengan struktur hukum, tata kelola sektoral, dan proses
politik nasional yang terfragmentasi.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
