Sultan HB X Dorong OPD DIY Lakukan Penghijauan Melalui Program Rukti Bumi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya penghijauan di lingkungan kantor-kantor pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Sultan saat meluncurkan program Rukti Bumi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Rabu (tanggal acara).

Dalam arahannya, Sultan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemda DIY untuk tidak hanya berfokus pada urusan administratif, tetapi juga memberi perhatian terhadap kelestarian lingkungan di sekitar kantor masing-masing. Menurutnya, ruang terbuka yang panas, gersang, dan hanya dipenuhi tembok putih akan terasa tidak nyaman, baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke kantor dinas.

“Harapan saya, dinas-dinas itu yang kira-kira kalau untuk parkir saja panas, ya, diteduhkan. Dalam arti, senang untuk menanam. Istilahnya Rukti Bumi,” kata Sultan.

Makna Program Rukti Bumi

Rukti Bumi sendiri merupakan akronim dari Reformasi Hijau Kompleks Kepatihan-Birokrasi Berbudaya Ramah Lingkungan. Program ini menjadi salah satu inisiatif Pemda DIY untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan di kalangan birokrasi. Melalui gerakan ini, setiap OPD diharapkan dapat menjadikan kantor mereka lebih hijau, sejuk, serta mampu memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Menurut Sultan, keberadaan tanaman hijau dapat meningkatkan kenyamanan suasana kerja. Ketika pegawai atau masyarakat melihat banyak pepohonan di sekitar kantor, tentu akan memberikan rasa sejuk, damai, dan lebih menyenangkan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga ramah lingkungan.

“Jadi, mata kita itu melihatnya ya kalau banyak tanaman, kan lebih nyaman gitu,” ujar Sultan.

Contoh di Kompleks Kepatihan

Sultan mencontohkan kondisi di kawasan selatan Kompleks Kepatihan yang terasa sangat panas jika tidak ditanami pepohonan. Ia berharap kondisi seperti itu tidak terjadi di lingkungan OPD lain, sehingga ruang kerja tidak sekadar didominasi tembok putih yang silau, melainkan dipadukan dengan pepohonan rindang, tanaman hias, maupun ruang terbuka hijau yang menyejukkan.

Selain penghijauan, Sultan juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan penyediaan sumur resapan air hujan. Ia menilai bahwa kantor pemerintah harus menjadi teladan dalam hal pengelolaan lingkungan. Dengan adanya sumur resapan, kebutuhan air untuk penyiraman tanaman tidak perlu bergantung pada PDAM, sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan.

“Saya kira tidak hanya sampah, tetapi juga daya tampung untuk air hujan, sehingga menyirami tidak perlu dari PDAM. Bikin sumur resapan, permukaan tanah juga akan stabil,” jelasnya.

Implementasi di Lapangan

Pada kesempatan peluncuran program tersebut, Sultan juga meninjau langsung beberapa sudut Kompleks Kepatihan. Ia melihat kondisi penghijauan, mengamati proses pengolahan sampah organik menggunakan komposter, serta turut menanam bibit pohon kantil atau cempaka putih sebagai simbol dimulainya gerakan ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur. Kusno menyebut bahwa setiap OPD memiliki tantangan berbeda dalam hal pengelolaan sampah maupun penghijauan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi lanjutan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing dinas.

“Kalau untuk OPD-OPD, seperti yang disampaikan Ngarsa Dalem (Sultan HB X), bahwa intinya juga tergantung dari timbunan sampah di masing-masing OPD, karena masing-masing OPD tidak sama antara satu dengan yang lain,” ujar Kusno.

Selain pengelolaan sampah, DLHK DIY juga mendorong OPD untuk membuat biopori, memperbanyak tanaman peneduh, dan menata ruang terbuka agar lebih hijau. Bahkan, pihaknya juga berencana memperluas gerakan ini ke sekolah-sekolah agar generasi muda dapat lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini.

Penyediaan Bibit Tanaman

Terkait kebutuhan bibit pohon, Kusno menegaskan bahwa DLHK DIY setiap tahun menyiapkan sekitar 10.000 hingga 15.000 bibit pohon untuk dibagikan kepada masyarakat maupun instansi. Namun, distribusi bibit pohon umumnya dilakukan saat memasuki musim hujan, yakni pada bulan November hingga Desember. Hal ini untuk memastikan bibit dapat tumbuh dengan baik dan tidak mati karena kekeringan.

“Kalau bibit pohon, kami setiap tahun menyiapkan bibit pohon yang kami bantukan ke masyarakat. Namun, untuk kesiapannya kita menunggu musim hujan kira-kira pada November-Desember. Kami khawatir kalau belum musim hujan sudah diberikan bibit, nanti malah mati,” tambahnya.

Penutup

Dengan adanya program Rukti Bumi, Pemda DIY ingin menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga lingkungan. Upaya penghijauan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan sumur resapan diharapkan dapat menjadi budaya baru dalam birokrasi DIY.

Gerakan ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berkunjung ke kantor pemerintah. Dengan lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman, pelayanan publik pun diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

---

Sumber berita: Antara News