Penerapan etanol 10% kontradiktif dengan swasembada energi Prabowo, kok bisa?
Kontradiksi Mandatori Etanol 10% (E10) dengan Swasembada Energi
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan mandatori campuran etanol 10% dengan bensin (E10) sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor BBM, meniru kesuksesan program biodiesel (B40). Namun, wacana ini dinilai kontradiktif dengan semangat swasembada energi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama karena ekosistem industri etanol nasional belum terbentuk.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa penerapan E10 tidak akan dilakukan tahun depan (2026) karena masih membutuhkan persiapan bahan baku dan pengolahan.
“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Tujuannya agar kita tidak impor banyak,” kata Bahlil.
Paradoks Ketahanan Energi: Risiko Impor Etanol
Kritik utama terhadap kebijakan E10 adalah risiko terjebak dalam paradoks ketahanan energi. Putra Adhiguna, Direktur Eksekutif Energy Shift Institute, menyoroti bahwa jika etanol masih harus diimpor, kebijakan ini justru berpotensi membebani keuangan negara dan bertolak belakang dengan semangat kemandirian energi.
Poin-Poin Kritis Mengenai Etanol Impor:
- Biaya Lebih Mahal: Etanol impor relatif lebih mahal. Per 6 Oktober 2025, harga rata-rata etanol global adalah US$1,39 per liter, lebih tinggi dari harga rata-rata bensin (Oktan 95) global yang sebesar US$1,30 per liter.
- Ketergantungan Baru: Ketergantungan pada etanol impor akan menjadi lubang pemborosan baru, alih-alih menguatkan kemandirian energi.
- Subsidi Delta Price: Muncul pertanyaan mendasar mengenai sumber etanol dan siapa yang akan menanggung delta price (subsidi) jika harganya lebih mahal dari bensin.
Perbedaan Tantangan Etanol vs. Biodiesel (B40)
Meskipun kebijakan E10 ingin meniru keberhasilan B40 yang menggunakan minyak sawit (CPO), Putra Adhiguna menekankan bahwa fondasi industri etanol sangat lemah dibandingkan biodiesel.
| Komponen | Kebijakan Biodiesel (B40) | Kebijakan Etanol (E10) |
| Pilar Industri | Sektor sawit sudah mapan dan memiliki pilar pendanaan yang kuat. | Industri etanol nasional belum terbentuk dan masih sebatas wacana. |
| Dukungan Pendanaan | Didukung oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang memiliki backup industri sawit. | Skema pendanaan tidak dapat dijiplak karena tidak ada basis industri yang kuat. |
| Kebutuhan Offtaker | Jelas, didukung oleh industri sawit. | Pertanyaan besar mengenai industri dalam negeri yang akan menjadi offtaker (pembeli). |
Bioetanol sebagai Instrumen Strategis Negara
Penerapan E10 baru akan mendukung ketahanan energi jika fasilitas produksi etanol telah berdiri di dalam negeri. Guru Besar Fakultas Teknik UI, Andy N. Sommeng, mencontohkan bagaimana bioetanol di negara lain dijadikan instrumen strategis yang menyinergikan energi dan pangan:
- Brasil: Sejak krisis minyak 1970-an, Brasil memanfaatkan keunggulan tebu untuk memproduksi etanol. Hal ini melahirkan mobil flex-fuel (bahan bakar ganda) dan menjadi kebanggaan nasional serta instrumen diplomasi energi.
- Amerika Serikat: Jagung dijadikan tulang punggung etanol. Penerapan E10 di AS merupakan sinergi politik energi, politik pangan, dan politik negara bagian penghasil jagung, bukan semata alasan teknis atau lingkungan.
Peta Jalan dan Persiapan Industri Etanol
Pemerintah menyadari perlunya pembentukan ekosistem industri. Saat ini, beberapa fasilitas produksi sedang disiapkan:
- Pabrik Etanol Tebu: Direncanakan dibangun di Merauke.
- Pabrik Etanol Singkong: Lokasinya masih dicari.
- Studi Kelayakan Pertamina & PTPN III: PT Pertamina (Persero) dan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) tengah melakukan studi kelayakan pembangunan pabrik etanol kedua untuk bioetanol di Jawa Timur.
Pemerintah bertekad segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10%.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
