Berita

Raja Juli Perpres nilai ekonomi karbon buka potensi penerimaan negara hingga Rp120 triliun

Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Diharapkan Dongkrak Investasi dan Penerimaan Negara

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi tonggak penting yang akan mendorong investasi hijau di Indonesia. Perpres ini dinilai memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dan investor, baik lokal maupun internasional, yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan restorasi hutan.

Hal ini disampaikan Raja Juli usai Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. Ia berterima kasih kepada Presiden, menyebut bahwa kepastian hukum ini akan mengatasi hambatan yang dialami bursa karbon sebelumnya.

Potensi Ekonomi Karbon yang Fantastis

Dengan adanya dasar hukum baru ini, pemerintah optimis dapat menarik lebih banyak investor hijau. Investor yang dulunya berbisnis penebangan diharapkan beralih menjadi penanaman untuk mendapatkan harga karbon yang lebih baik, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menanam 12 juta pohon di lahan kritis.

Raja Juli menyoroti potensi ekonomi karbon Indonesia yang sangat besar:

  • Total potensi emisi terserap: Diperkirakan mencapai 13,4 miliar ton $\text{CO}_2$ ekuivalen.
  • Potensi penerimaan negara: Jika harga 1 ton karbon diasumsikan US$5, nilai perdagangan karbon Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp41 triliun hingga Rp120 triliun per tahun, tergantung harga pasar.

Penurunan Signifikan Kasus Karhutla

Selain soal NEK, Raja Juli juga melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara signifikan di tahun 2025.

  • Penurunan: Luas karhutla berhasil diturunkan drastis dari 376.000 hektare pada 2024 menjadi hanya 213.000 hektare tahun 2025.

Penurunan ini dikaitkan dengan kepemimpinan tegas Presiden Prabowo, yang dua kali memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla, serta sinergi kuat antara TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan Manggala Agni. Menurutnya, keberhasilan ini adalah prestasi yang penting, mengingat dampak karhutla tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan, pendidikan, dan reputasi internasional.

sumber:

https://hijau.bisnis.com/read/20251021/651/1922025/wmo-mayoritas-negara-berkembang-tak-punya-peringatan-dini-bencana-iklim

Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO