Kayu ilegal dari hutan Sipora Mentawai berlayar hingga Gresik

Laporan Khusus: Pengungkapan Jaringan Pembalakan Liar Mentawai-Gresik (Oktober 2025)

Operasi intelijen gabungan yang dipimpin oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menggagalkan penyelundupan kayu ilegal dalam jumlah masif dari Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, menuju pelabuhan di Jawa Timur. Kasus ini menyingkap modus operandi “pencucian kayu” yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

1. Profil Penyitaan dan Nilai Ekonomi

Pada 11 Oktober 2025, tim gabungan mengadang Tugboat (TB) Jenebora I dan Tongkang Kencana Sanjaya di perairan Karang Jamuang, Gresik.

Parameter	Data Teknis
Volume Muatan	4.610 $m^3$ (Log Bulat)
Jenis Kayu	Meranti dan Rimba Campuran
Estimasi Kerugian Negara	Rp240 Miliar (Nilai kayu + Kerusakan ekologis)
Luas Area Terdampak	589,56 Hektare (Setara 600 lapangan sepak bola)
Perusahaan Terkait	PT Berkah Rimba Nusantara (BRN)

2. Kronologi Operasi “Jaring Laba-Laba”

Penyergapan ini merupakan hasil pemantauan satelit dan intelijen lapangan selama tiga tahun (2022–2025).

• 4 Oktober 2025: Satgas PKH Garuda melakukan penyegelan area operasional PT BRN di Unit Manajemen Hutan Sipora (HPT).
• 11 Oktober 2025: Penangkapan kapal di perairan Karang Jamuang, Gresik, setelah menempuh perjalanan dari Samudra Hindia melintasi Selat Sunda.
• 14 Oktober 2025: Konferensi pers resmi di Dermaga 2 Jasatama Gresik oleh Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

3. Modus Operandi: Kamuflase di Balik SIPUH

Penyidik mengungkapkan bahwa PT BRN tidak menggunakan cara konvensional, melainkan manipulasi sistem administrasi negara:

• Penyalahgunaan SKSHH: Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melegitimasi kayu hasil jarahan.
• Manipulasi Lokasi (Asal-Usul): Kayu ditebang di dalam Kawasan Hutan Negara (Hutan Produksi Tetap), namun didaftarkan dalam sistem seolah-olah berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) milik masyarakat adat menggunakan koordinat palsu.
• Pencucian Uang: Pembayaran pajak (PSDH/DR) sebesar Rp1,2 miliar digunakan sebagai alibi legalitas untuk melindungi muatan kayu yang bernilai puluhan kali lipat dari pajak yang dibayarkan.

4. Dampak Ekologis dan Kemanusiaan di Pulau Sipora

Pulau Sipora memiliki karakteristik pulau kecil dengan tingkat endemisme tinggi. Kehilangan tutupan hutan primer memicu rantai bencana bagi penduduk lokal:

• Hilangnya Benteng Alam: Sipora berada di zona Megathrust. Deforestasi menghilangkan bio-shield alami terhadap ancaman tsunami dan longsor saat gempa.
• Krisis Air Bersih: Di Desa Tuapejat, kerusakan catchment area menyebabkan mata air mengering, memaksa warga mengeluarkan biaya tinggi untuk sistem penampungan air mandiri.
• Bencana Hidrometeorologi: Desa Saureinu kini mengalami banjir rutin meski intensitas hujan sedang, akibat hilangnya kemampuan infiltrasi tanah.
• Kerusakan Ekonomi Tradisional: Pencemaran sungai akibat lumpur logging mematikan budidaya toek (cacing kayu), komoditas ekonomi lokal warga Mentawai.

5. Penegakan Hukum: Strategi “Follow the Money”

Pemerintah tidak hanya menerapkan UU Kehutanan, tetapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

• Tersangka Utama: Direktur PT BRN berinisial IM telah ditahan.
• Tujuan TPPU: Melacak aliran dana ke beneficial owner (pemilik modal) dan menyita aset korporasi untuk memulihkan kerugian negara.
• Post-Audit: Mengevaluasi celah pada sistem SIPUH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang bersifat self-assessment agar tidak disalahgunakan di masa depan.

Pemulihan hutan tropis primer yang kompleks di Sipora diperkirakan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, jauh melampaui durasi hukuman pidana bagi para pelakunya.

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2025/12/kayu-ilegal-dari-hutan-sipora-mentawai-berlayar-hingga-gresik/