Jejaring kayu ilegal mengungkap dugaan kejahatan korporasi di hutan Papua Barat Daya

Investigasi Jejaring Kayu Ilegal di Papua Barat Daya (Dugaan Kejahatan Korporasi Mega Masindo Grup)

Laporan terbaru dari Kaoem Telapak mengungkap praktik penebangan liar yang terorganisir di Provinsi Papua Barat Daya. Kejahatan ini diduga bukan sekadar aksi individu, melainkan jejaring sistematis yang melibatkan pemodal kecil sebagai penyuplai bahan baku ilegal kepada industri kehutanan besar.

1. Dampak Ekologis dan Kerugian Negara

Papua Barat Daya menghadapi ancaman deforestasi yang masif. Data Global Forest Watch (GFW) dan analisis ekonomi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan:

• Kehilangan Hutan: Sebesar 241.000 hektar hutan primer hilang dalam periode 2022–2024.
• Kerugian Finansial Negara: Potensi kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp250 miliar per tahun.
  • Rp95 miliar dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
  • Rp154,7 miliar ($11,05 juta USD) dari Dana Reboisasi (DR).

2. Modus Operandi: Hubungan PT MAM dan PT SKS

Investigasi lapangan di Distrik Sayosa dan Maudus mengidentifikasi dugaan keterlibatan dua perusahaan yang berada di bawah naungan Mega Masindo Grup:

Perusahaan	Peran dalam Dugaan Kasus
PT Mancaraya Agro Mandiri (PT MAM)	Memegang izin konsesi 97.820 Ha. Diduga membiarkan penebangan liar di dalam konsesinya (blok RKT 2020-2024) dan memfasilitasi kayu dari luar konsesi untuk masuk ke rantai pasok mereka.
PT Siliwangi (PT SKS)	Industri pengolahan yang diduga menerima dan memodali pengusaha kecil (Saleh, Idon, Bujang) untuk mengumpulkan kayu olahan ilegal dari area PT MAM.

Temuan Kunci: Meskipun kontrak resmi hanya mencatat suplai kayu bulat sebesar 4.561 m³, fakta lapangan menunjukkan adanya aliran kayu olahan ilegal dalam jumlah besar yang disuplai oleh pedagang kayu lokal ke PT SKS.

3. Pelanggaran Regulasi dan Infrastruktur Ilegal

Selain masalah penebangan, ditemukan pelanggaran administratif dan operasional yang serius:

• Pelabuhan Ilegal: Kapal “Armada V” (diduga milik grup yang sama) mengangkut kayu melalui pelabuhan di Kampung Samosa. Investigasi mengungkap pelabuhan ini beroperasi tanpa izin Terminal Khusus (Tersus) selama setahun (2024-2025), melanggar UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.
• Penyalahgunaan Lahan: Ditemukan pembangunan jalan trans Papua Barat (41 km) dan pemukiman di dalam area izin PT MAM tanpa prosedur perizinan KLHK yang sah.

4. Ketidakadilan bagi Masyarakat Adat Moi

Ekstraksi kayu ini berdampak buruk secara struktural bagi masyarakat adat Moi:

• Ketimpangan Harga: Masyarakat hanya menerima kompensasi sebesar Rp100.000 – Rp150.000 per m³ untuk kayu Merbau (kayu besi). Padahal, nilai pasar ekspor kayu tersebut mencapai Rp10 juta – Rp15 juta per m³.
• Kriminalisasi & Intimidasi: Penolakan masyarakat melalui “palang adat” sering kali dibongkar paksa oleh aparat keamanan yang cenderung memihak kepentingan korporasi.
• Pelanggaran FPIC: Perusahaan mengabaikan prinsip Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent) dalam beroperasi di wilayah adat.

5. Rekomendasi Penegakan Hukum

Potret kasus di Papua Barat Daya ini menunjukkan lemahnya pengawasan lintas sektor. Diperlukan langkah tegas dari pemerintah untuk:

1. Mengaudit Investigatif seluruh grup perusahaan yang berafiliasi dengan Mega Masindo Grup.
2. Menindak Aktor Intelektual (Level Direktur/Korporasi), mengingat 69% kasus di PN Sorong saat ini masih didominasi oleh aktor kelas menengah.
3. Mengevaluasi Izin PBPH PT MAM atas kelalaian menjaga kawasan konsesi dan pelanggaran administratif pelabuhan.

sumber:
https://kaoemtelapak.org/id/jejaring-kayu-ilegal-mengungkap-dugaan-kejahatan-korporasi-di-hutan-papua-barat-daya/