Aturan tambang rakyat di NTB, antara PAD dan dampak lingkungan

Dilema Regulasi Tambang Rakyat NTB: Mengejar PAD atau Melindungi Ekosistem?

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memfinalisasi regulasi baru yang akan mengatur sektor Pertambangan Rakyat. Kebijakan ini dirancang untuk melegalkan aktivitas pertambangan skala kecil sekaligus menjadikannya mesin baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, rencana ini memicu perdebatan sengit mengenai kesiapan pemerintah dalam memitigasi dampak kerusakan lingkungan.

1. Fokus Regulasi: Legalitas dan Retribusi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, di bawah pimpinan Syamsudin, sedang merampungkan draf aturan tarif Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Poin-poin utama dalam rancangan ini meliputi:

• Penentuan Tarif: Besaran retribusi akan dihitung berdasarkan variabel luas wilayah, nilai produksi, dan proyeksi dampak lingkungan.
• Kepastian Hukum: Memberikan payung hukum bagi penambang lokal agar dapat beroperasi secara legal.
• Status Terkini: Draf telah siap secara teknis dan sedang menunggu jadwal pembahasan bersama DPRD NTB per April 2026.

2. Potensi Ekonomi vs. Realita Lapangan

Meskipun potensinya besar, terdapat ketimpangan yang signifikan antara jumlah wilayah yang tersedia dengan izin yang telah terbit:

Indikator	Data Statistik
Total Blok Wilayah Pertambangan Rakyat	± 60 Blok
Blok yang Memiliki Izin Resmi	16 Blok
Blok Tanpa Izin/Ilegal	± 44 Blok

Pemerintah memandang legalisasi blok-blok yang tersisa sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan memperkuat fiskal daerah.

3. Alarm dari Masyarakat Sipil: Risiko Ekologis

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB memberikan peringatan keras bahwa transisi dari tambang ilegal menjadi tambang rakyat yang berizin tidak secara otomatis menghilangkan risiko lingkungan.

“Dampak lingkungan dari tambang, terutama yang berawal dari aktivitas ilegal, sangat berbahaya. Tanpa aturan perlindungan yang ketat, regulasi ini hanya akan menjadi pintu masuk eksploitasi tak terkendali,” tegas Amri Nuryadin, Direktur WALHI NTB.

Ancaman utama yang disoroti meliputi:

• Degradasi Lahan: Penurunan kualitas tanah yang memicu risiko longsor.
• Pencemaran Air: Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pemurnian mineral.
• Bencana Ekologis: Risiko banjir bandang akibat rusaknya daerah aliran sungai di sekitar lokasi tambang.

4. Menuju Tata Kelola yang Berkelanjutan

Pemerintah NTB mengklaim bahwa regulasi ini tidak akan hanya fokus pada aspek tarif. Belajar dari pengalaman bencana masa lalu, kebijakan baru ini dikabarkan akan mencakup:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkungan: Pengawasan ketat pada aktivitas penggalian.
2. Rencana Pascatambang: Kewajiban reklamasi untuk memastikan lahan tetap produktif setelah aktivitas tambang berakhir.
3. Keselamatan Kerja: Perlindungan bagi para penambang rakyat yang seringkali bekerja dengan peralatan terbatas.

Langkah Pemprov NTB dalam mengatur Izin Pertambangan Rakyat adalah upaya ambisius untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan penegakan hukum. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada seberapa kuat aspek pengawasan lingkungan diintegrasikan ke dalam aturan tarif tersebut. Tanpa pengawasan yang kredibel, ambisi meningkatkan PAD berisiko dibayar mahal dengan biaya pemulihan bencana di masa depan.

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2026/04/aturan-tambang-rakyat-di-ntb-antara-pad-dan-dampak-lingkungan/