Cuaca makin ekstrem, saatnya rombak sistem tata kelola air kita

Darurat Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Merombak Total Sistem Tata Kelola Air?

Sistem tata kelola air di Indonesia saat ini berada di ambang batas. Mayoritas infrastruktur vital seperti bendungan, tanggul, dan jaringan irigasi masih dirancang berdasarkan asumsi iklim stabil masa lalu.

Akibatnya, ketika cuaca ekstrem akibat perubahan iklim melanda, sistem konvensional ini mudah kolaps. Manifestasinya terlihat jelas: jalan protokol tergenang hanya dalam hitungan jam saat hujan lebat, sementara kekeringan parah dan krisis air bersih langsung mengancam saat kemarau tiba.

Untuk membangun ketahanan jangka panjang, Indonesia harus menggeser paradigma dari sekadar “mengatasi krisis” menjadi “membangun pemulihan” melalui tiga pilar pendekatan baru:

1. Sistem yang Luwes (Adaptif & Fleksibel)

Sistem air masa depan harus meninggalkan kalender musiman yang kaku dan mulai beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu contoh sukses modifikasi ini adalah adopsi metode intermittent flooding (nyorog) atau pengairan selang-seling oleh komunitas Subak di Bali.

Studi Kasus: Keberhasilan Subak Guama, Bali

Dengan membagi jadwal tanam menjadi empat kelompok bergilir per setengah bulan, hasil yang didapat sangat signifikan:

• Efisiensi Air: Meningkat dari 69,05% menjadi 86,52%.
• Produktivitas Panen: Naik hingga 72% (menghasilkan rata-rata 10,9 ton/hektare, jauh melampaui sistem pengairan terus-menerus yang hanya 6,35 ton/hektare).
• Dampak Lingkungan: Mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 85%.

2. Desentralisasi Pengelolaan Air

Ketergantungan penuh pada satu sumber air terpusat (seperti sungai besar atau bendungan utama) membuat sistem sangat rentan terhadap bencana. Desentralisasi mendorong pengelolaan mandiri di tingkat lokal dan individu melalui sumur resapan dan sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting).

Beberapa wilayah di Indonesia telah membuktikan efektivitas pendekatan ini:

• DI Yogyakarta: Pemerintah daerah membangun lebih dari 2.700 sumur resapan di pemukiman. Dampaknya, limpasan air hujan di kawasan Pogung Baru (Sleman) berkurang hingga 70%, dan debit air permukaan di area kampus UGM menurun antara 5–11%.
• Lampung: Tim Institut Teknologi Sumatra (ITERA) menginisiasi sistem pemanenan air hujan di sekolah-sekolah dasar. Hasilnya mampu memenuhi kebutuhan domestik sekolah secara mandiri sekaligus mengurangi eksploitasi air tanah.

3. Integrasi Lintas Sektor dan Wilayah

Air tidak mengenal batas administrasi. Sayangnya, pengelolaan air di Indonesia masih terkotak-kotak antarinstansi dan wilayah. Meskipun sudah memiliki UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, implementasinya di lapangan dinilai masih lemah.

Sebagai perbandingan, Indonesia bisa mencontoh Singapura yang sukses mengintegrasikan pengelolaan airnya lewat dua program utama:

• Four Taps Strategy: Diversifikasi sumber air nasional secara masif yang meliputi daerah tangkapan air lokal, air impor, air daur ulang berkualitas tinggi (NEWater), dan desalinasi air laut.
• ABC Waters Programme: Mengubah fungsi infrastruktur air tidak hanya sebagai drainase penampung, tetapi juga diintegrasikan dengan fungsi estetika, ruang rekreasi publik, dan pelestarian lingkungan.

Langkah Strategis ke Depan

Menghadapi ancaman krisis air yang kian nyata, langkah mendesak yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat meliputi:

• Adopsi Infrastruktur Hijau: Mewajibkan perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik membangun rain tank dan sumur resapan.
• Gerakan Berbasis Komunitas: Melibatkan masyarakat secara aktif agar pengelolaan air dipandang sebagai hak dasar sekaligus tanggung jawab kolektif.

Menunda pembenahan tata kelola air di tengah krisis iklim bukanlah pilihan. Investasi pada sistem yang lentur, kolaboratif, dan adaptif harus dimulai dari sekarang sebelum krisis air benar-benar melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi nasional.

sumber:
https://theconversation.com/cuaca-makin-ekstrem-saatnya-rombak-sistem-tata-kelola-air-kita-258696