Pulau Jawa tak layak huni di masa depan jika tambang tidak segera disetop

Krisis Daya Dukung Lingkungan: Mengapa Pulau Jawa Terancam Tak Layak Huni di Masa Depan?

Pulau Jawa saat ini menampung beban populasi yang sangat masif, yaitu 151,59 juta jiwa atau sekitar 56,1% dari total 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Namun, kepadatan demografi ini tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alamnya. Jawa menyumbang setengah dari produksi beras nasional (lumbung pangan), tetapi hanya memiliki 5,9% dari total cadangan air nasional.

Ketimpangan ekstrem ini diperparah oleh ekspansi industri ekstraktif pertambangan di kawasan pesisir dan batuan kapur (karst). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 bahkan telah memperingatkan bahwa jika eksploitasi tidak dihentikan, tutupan lahan dan ketersediaan air di Jawa akan mencapai titik kritis (langka).

Dua Ancaman Utama: Ekosistem Karst dan Koridor Pesisir

Pertambangan di Jawa merusak dua benteng pertahanan ekologis yang paling vital:

1. Pertambangan Karst: Penghancuran Tabung Air Alami

Kawasan karst berfungsi sebagai penyangga alami penampung cadangan air tanah. Penghancuran wilayah ini memicu krisis air bersih permanen dan kerugian ekonomi yang masif.

• Studi Kasus CAT Watuputih (Rembank, Jawa Tengah): Peta citra satelit periode 2013–2024 menunjukkan bukit kapur alami Watuputih telah terkikis menjadi kawasan industri semen. Berdasarkan studi CELIOS, total kerugian ekonomi akibat hilangnya fungsi ekosistem, krisis air, dan dampak kesehatan di wilayah ini mencapai Rp35,9 triliun (periode 2014–2025).
• Kasus Tambang Pasir (Yogyakarta): Merusak sumber air bawah tanah dan memperparah kekeringan dengan estimasi kerugian lingkungan mencapai Rp2,58 triliun per tahun.

2. Pertambangan Pesisir: Mempercepat Tenggelamnya Pantura

Kombinasi antara eksploitasi pesisir, penyedotan air tanah, dan krisis iklim membuat 34 kota/kabupaten pesisir di Jawa berstatus sangat rawan bencana.

• Laju Penurunan Muka Tanah: Jakarta dan Semarang mengalami penurunan tanah berkisar 1–15 cm per tahun (jauh lebih cepat dibanding wilayah luar Jawa yang berkisar 1–8 cm per tahun).
• Skenario Katastrofe: Kenaikan muka air laut global sebesar 50 cm yang terjadi bersamaan dengan penurunan tanah diproyeksikan akan menggenangi kawasan padat penduduk di Pantai Utara (Pantura) Jawa secara permanen.

Benang Kusut Tata Kelola dan Pelanggaran Tambang (2019–2024)

Analisis CELIOS dari data Kementerian ESDM, BPS, dan Pemerintah Daerah mencatat terdapat 2.195 Izin Usaha Pertambangan (IUP/WIUP) di wilayah Jawa dan Madura. Ironisnya, aktivitas ini dipenuhi pelanggaran struktural dan salah kelola:

• 85% tambang di pesisir tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah.
• 86% tambang tidak didampingi oleh Kepala Teknik Tambang (KTT).
• 14% dokumen perizinan memuat manipulasi atau kesalahan informasi fatal terkait luas lahan dan jumlah cadangan riil di lapangan.
• Ditemukan lebih dari 60 pelanggaran regulasi sepanjang periode 2019–2024.

Solusi Strategis: Moratorium Total Lewat Inpres

Aktivitas pertambangan di Jawa dinilai kontradiktif karena pemerintah pusat telah menetapkan Pulau Jawa sebagai koridor ekonomi berbasis inovasi, riset, dan teknologi tinggi, bukan zona industri ekstraktif.

Untuk menyelamatkan ruang hidup ratusan juta penduduk, langkah hukum tercepat dan paling efektif yang harus diambil adalah:

Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Moratorium Tambang

Presiden memiliki wewenang hukum untuk menghentikan sementara pemberian izin tambang baru di Pulau Jawa melalui Inpres berkaca pada kesuksesan kebijakan serupa pada Inpres No. 5 Tahun 2019 yang berhasil menghentikan izin baru di hutan primer dan lahan gambut.

Manfaat Moratorium Lewat Inpres	Tujuan Jangka Panjang
Kecepatan Regulasi	Menghentikan izin tanpa harus menunggu proses revisi UU yang memakan waktu lama.
Prinsip Kehati-hatian	Mencegah kerusakan lingkungan meluas ke zona karst penampung air yang tersisa.
Transisi Ekonomi	Menggeser fokus pembangunan dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi restoratif (pemulihan lingkungan).

Ekosistem Pulau Jawa tidak lagi memiliki ruang penyangga untuk menoleransi industri keruk. Penghentian tambang bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah wajib demi menegakkan keadilan ekologis dan melindungi hak asasi manusia atas air dan tempat tinggal yang layak bagi generasi masa depan.

sumber:
https://theconversation.com/pulau-jawa-tak-layak-huni-di-masa-depan-jika-tambang-tidak-segera-disetop-262227