Setahun Prabowo: Mengulang 3 dekade kegagalan ‘food estate’

Mengapa Program Lumbung Pangan Skala Besar Selalu Gagal?

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kembali menggulirkan proyek food estate (lumbung pangan skala besar). Melalui proyek ini, target swasembada pangan yang semula dicanangkan pada 2029 dipercepat secara ambisius menjadi 2027.

Meski digaungkan sebagai solusi jangka panjang ketahanan pangan selama hampir tiga dekade, riset menunjukkan bahwa proyek ini memiliki rekam jejak kegagalan yang konsisten serta mewariskan kerugian besar di sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Sejarah Rapor Merah Food Estate (1995–2024)

Food estate bukanlah konsep baru. Diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 lewat Megaproyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare, proyek ini terus direplikasi oleh presiden-presiden berikutnya dengan realisasi lahan produktif yang sangat minim:

• Era Soeharto (PLG 1995): Hanya 0,2% lahan yang berhasil produktif.
• Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Hanya 8,6% lahan yang berhasil produktif.
• Era Joko Widodo (Jokowi): Hanya 2,4% lahan yang berhasil produktif.

Catatan Kritis tentang Swasembada:

Secara definisi, swasembada tercapai jika negara mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan pangan domestik. Indonesia secara angka produksi beberapa kali mencapai swasembada beras. Namun, “swasembada” tersebut sering kali hanya menjadi simbol politik yang tidak menjamin aksesibilitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh rakyat.

Mengapa Food Estate Selalu Gagal? (3 Akar Masalah)

1. Ketidaksesuaian Karakteristik Lahan (Krisis Produktivitas)

Banyak lokasi proyek seperti lahan gambut di Kalimantan Tengah merupakan lahan marginal yang miskin unsur hara serta rentan banjir dan kekeringan. Akibatnya, produktivitasnya sangat rendah:

• Produktivitas Food Estate: Hanya 2,7 – 3,2 ton beras per hektare.
• Rata-rata Nasional: 5,1 ton per hektare.
• Potensi Lahan Mineral Biasa: 7 – 10 ton per hektare.

2. Dampak Ekologis dan Deforestasi Masif

Alih-alih menyerap karbon, pembabatan hutan skala besar untuk komoditas pangan justru melepaskan emisi gas rumah kaca secara masif dan merusak keanekaragaman hayati:

• Kasus Merauke (Papua Selatan): Sekitar 2 juta hektare hutan hujan dibabat. Studi tahun 2024 memperkirakan emisi karbon dari wilayah ini mencapai 782,45 juta ton $CO_2$.
• Kasus Kalimantan Tengah: Data citra satelit The Gecko Project mengonfirmasi sebagian besar lokasi proyek adalah bekas hutan hujan yang menjadi habitat kritis orangutan.
• Ancaman Target Global: Hambatan besar bagi komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission (Nol Emisi Bersih) pada tahun 2050.

3. Konflik Sosial dan Agraria

Proyek yang bersifat top-down (arahan pusat) sering kali menggusur wilayah kelola masyarakat. Salah satu contoh nyata terjadi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, di mana kehadiran food estate memperparah konflik tenurial (hak kepemilikan lahan) di kalangan masyarakat adat setempat.

4 Solusi Strategis Menuju Ketahanan Pangan Sejati

Sebagai alternatif dari model ekspansi lahan (food estate), pemerintah disarankan mengalihkan fokus kebijakan pada empat pilar berikut:

1. Intensifikasi Lahan yang Sudah Ada (Bukan Ekspansi)

Indonesia memiliki 10 juta hektare lahan sawah dan 20 juta hektare lahan tidur (bekas pertanian) yang belum optimal.

• Komparasi Global: Rata-rata produksi padi Indonesia (5,1 ton/ha) tertinggal dari China, Korea, dan Jepang yang mencapai >7 ton/ha. Negara-negara tersebut maju karena memperbaiki irigasi dan teknologi, bukan membuka hutan baru.
• Potensi Keuntungan: Jika Indonesia menaikkan produktivitas ke angka 6–7 ton/ha lewat intensifikasi, produksi beras nasional bisa bertambah 4,5 juta ton per tahun (dua kali lipat dari target food estate yang hanya 2 juta ton).

2. Modernisasi Pertanian Berkeadilan

Modernisasi tidak boleh sebatas mekanisasi (alat berat), melainkan harus menyentuh aspek:

• Akses permodalan/pembiayaan bagi petani kecil.
• Pelatihan teknologi digital yang inklusif.
• Regenerasi petani, mengingat mayoritas petani Indonesia saat ini sudah berusia di atas 45 tahun.

3. Tata Kelola Berbasis Rakyat (Bottom-Up)

Mengembalikan peran utama kedaulatan pangan kepada masyarakat lokal melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan menyerahkannya pada korporasi besar atau kendali penuh pusat yang programatis.

4. Diversifikasi Pangan Berkelanjutan

Mengurangi ketergantungan ekstrem pada komoditas beras dengan mengoptimalkan kekayaan pangan lokal. Langkah ini merupakan strategi adaptasi terbaik menghadapi krisis iklim dan gangguan rantai pasok global.

• Sumber Karbohidrat Lokal: Sagu, singkong, jagung, dan porang.
• Sumber Protein Lokal: Berbagai jenis kacang-kacangan dan polong-polongan.

Menjelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi total proyek food estate. Ketahanan pangan sejati tidak diukur dari luasnya hutan yang dikonversi secara paksa, melainkan dari optimalisasi lahan yang ada, pemberdayaan hak-hak petani, serta kebijakan yang adil dan berwawasan lingkungan.

sumber:
https://theconversation.com/setahun-prabowo-mengulang-3-dekade-kegagalan-food-estate-266057