Inisiatif pembangunan ramah lingkungan tanpa meminggirkan perempuan cerita dari 7 kota
Inovasi “Bupati Hijau”: Menyatukan Anggaran Ekologi dan Keadilan Gender di 7 Daerah
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia membutuhkan pendanaan yang fantastis. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menaksir total kebutuhan dana mencapai Rp67.000 triliun, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini baru berkisar di angka Rp3.000 triliun.
Menghadapi celah pendanaan (funding gap) yang besar ini, sejumlah kepala daerah—yang dijuluki “Bupati Hijau”—mengambil langkah mandiri. Mereka mengintegrasikan prinsip ekologi dengan aspek Gender dan Inklusi Sosial (GESI) melalui kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Kebijakan ini adalah skema insentif keuangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa yang berhasil menjaga kelestarian alam sekaligus membuka akses bagi perempuan dan kelompok rentan.
Implementasi Integrasi GESI-EFT di 7 Kabupaten/Kota
Berikut adalah potret keberhasilan inovasi kebijakan EFT di berbagai daerah dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dan pengentasan kemiskinan:
| Daerah | Instrumen & Porsi Anggaran | Dampak Nyata di Lapangan |
| Kab. Maros (Sulawesi Selatan) | Diintegrasikan ke dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2014. | Partisipasi perempuan dalam musyawarah desa meningkat 25%; Maros meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). |
| Kota Sabang (Aceh) | 5% indikator Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ekologi dialokasikan untuk GESI. | Pengarusutamaan gender masuk dalam kriteria penilaian dan penganggaran wajib desa. |
| Kab. Siak (Riau) | Mensyaratkan 60% peserta program pemberdayaan berbasis EFT berasal dari rumah tangga miskin (Data DTKS). | Di Desa Dayun, kelompok perempuan dilibatkan penuh sebagai aktor utama pertanian berkelanjutan. |
| Kab. Kubu Raya (Kalimantan Barat) | Indikator responsif gender menyumbang 15% dari total skema skoring EFT. | 100% dana dari indikator ini wajib digunakan untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
| Kab. Bulungan (Kalimantan Utara) | Skema “Bulungan Hijau” melalui insentif Kelompok Wanita Tani (KWT). | Pembagian peran adil: perempuan mengelola pascapanen/bisnis, laki-laki fokus budi daya. Kini ada 2–3 KWT aktif di setiap kecamatan. |
| Kab. Trenggalek (Jawa Timur) | Insentif fiskal ekologi melalui Program Adipura Desa. | Pendapatan desa dari kebersihan lingkungan digunakan untuk membiayai program “Bumil” (transportasi gratis ibu hamil ke faskes) guna mencegah stunting. |
| Kab. Aceh Barat Daya (Aceh) | 5% dana EFT dialokasikan khusus untuk pemenuhan indikator Desa Ramah Ibu dan Anak. | 93,4% desa di kabupaten ini sukses masuk kategori ramah ibu & anak berdasarkan penilaian KemenPPPA dan Kemendes PDTT. |
2 Manfaat Ganda Integrasi Ekologi dan Inklusi Sosial
Praktik baik dari tujuh daerah di atas membuktikan bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh hanya bersifat teknis (seperti menghitung luas reboisasi atau efisiensi energi), melainkan harus menyentuh realitas sosial.
1. Demokratisasi Dana Publik
Pendekatan ini menjamin anggaran daerah mengalir langsung ke kelompok yang selama ini terpinggirkan (perempuan, kelompok miskin ekstrem, dan masyarakat rentan). Kebijakan ini menempatkan mereka bukan lagi sebagai objek atau penerima manfaat pasif, melainkan sebagai aktor utama penentu kebijakan lingkungan di tingkat tapak (desa).
2. Penguatan Dampak Kebijakan Lingkungan
Indikator keberhasilan program lingkungan kini mengalami perluasan makna. Keberhasilan tidak lagi sekadar diukur dari output fisik (jumlah pohon yang ditanam atau volume sampah yang terkelola), melainkan dari transformasi sosial berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di ruang publik serta penurunan angka kemiskinan lokal.
Inovasi EFT yang responsif gender membuktikan bahwa keterbatasan dana pusat bukan penghalang bagi daerah untuk bergerak maju. Komitmen pelestarian alam justru berjalan lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan ketika disatukan dengan prinsip keadilan sosial. Lingkungan yang sehat hanya mungkin tercipta jika seluruh warganya terlibat tanpa ada yang ditinggalkan.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
