Konektivitas Transportasi Publik Jakarta Mencapai 93 Persen, tetapi Apakah Warga Sudah Benar-Benar Beralih?

Angka konektivitas transportasi publik Jakarta yang mencapai 93 persen menjadi pencapaian penting dalam pembangunan sistem mobilitas perkotaan. Namun, di balik angka tersebut terdapat pesan yang lebih besar: keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari luasnya jaringan dan banyaknya moda yang tersedia, tetapi juga dari seberapa mudah, cepat, nyaman, dan terjangkau masyarakat menggunakannya.

Jakarta selama bertahun-tahun menghadapi persoalan kemacetan, polusi udara, dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk dari wilayah penyangga membuat kebutuhan transportasi semakin besar, sementara kapasitas jalan memiliki keterbatasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan jaringan transportasi publik yang menghubungkan berbagai kawasan di ibu kota dan sekitarnya. Sistem tersebut mencakup Transjakarta, Mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga layanan Transjabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa konektivitas transportasi publik Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen. Capaian ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan dan keterhubungan jaringan transportasi umum.

Namun, angka konektivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perubahan perilaku masyarakat. Penggunaan transportasi publik masih menghadapi tantangan, terutama karena kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama bagi banyak warga dan komuter dari kawasan penyangga.

93 persen konektivitas bukan berarti 93 persen warga menggunakan transportasi umum

Penting untuk memahami bahwa konektivitas dan tingkat penggunaan transportasi publik merupakan dua indikator yang berbeda.

Konektivitas menggambarkan seberapa luas wilayah yang terjangkau jaringan transportasi serta keterhubungan antarmoda. Sementara itu, tingkat penggunaan menunjukkan seberapa besar perjalanan masyarakat yang benar-benar dilakukan menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah DKI Jakarta tahun 2025, persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik mencapai 23,63 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 22,19 persen pada 2024 dan 18,86 persen pada 2023.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan penggunaan transportasi umum, tetapi mayoritas perjalanan masyarakat masih menggunakan moda selain angkutan publik.

Dengan demikian, pekerjaan rumah Jakarta bukan hanya memperluas jaringan transportasi, melainkan memastikan jaringan tersebut benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tantangan sebenarnya ada pada perjalanan dari pintu ke pintu

Salah satu persoalan yang sering dihadapi pengguna transportasi publik adalah perjalanan dari rumah menuju halte atau stasiun, serta perjalanan lanjutan dari titik pemberhentian menuju tempat tujuan.

Dalam perencanaan transportasi, persoalan ini dikenal sebagai first mile dan last mile.

Seseorang mungkin tinggal tidak jauh dari stasiun KRL, tetapi tetap memilih sepeda motor karena akses menuju stasiun sulit, trotoar tidak memadai, atau tidak tersedia angkutan pengumpan yang sesuai.

Begitu pula setelah turun dari MRT atau Transjakarta, pengguna masih harus berjalan cukup jauh atau kembali menggunakan transportasi daring untuk mencapai tujuan akhir.

Akibatnya, meskipun jaringan transportasi publik tersedia, perjalanan secara keseluruhan dapat terasa lebih panjang dan tidak praktis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 yang dikutip dalam pemberitaan mengenai konektivitas Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 79,02 persen komuter menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan pengguna angkutan umum sekitar 19,52 persen. Sebanyak 83,1 persen responden juga menilai angkutan umum kurang praktis atau membutuhkan waktu perjalanan terlalu lama.

Data tersebut memperlihatkan bahwa keputusan masyarakat memilih moda transportasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan halte, stasiun, atau jalur bus. Waktu tempuh, waktu tunggu, jumlah perpindahan moda, dan kemudahan akses juga sangat menentukan.

Integrasi antarmoda harus semakin nyata

Jakarta telah memiliki berbagai moda transportasi yang saling melengkapi. Namun, integrasi tidak boleh berhenti pada kedekatan lokasi halte dan stasiun.

Integrasi yang baik harus menciptakan pengalaman perjalanan yang mudah bagi pengguna, mulai dari perencanaan rute, pembayaran, perpindahan moda, hingga kepastian jadwal.

Beberapa hal yang perlu terus diperkuat antara lain:

1. Integrasi fisik dan akses pejalan kaki

Halte dan stasiun perlu terhubung melalui jalur pedestrian yang aman, nyaman, teduh, dan ramah bagi penyandang disabilitas. Jarak perpindahan antarmoda juga perlu dibuat sependek mungkin.

2. Integrasi jadwal dan frekuensi layanan

Waktu kedatangan bus, kereta, dan angkutan pengumpan perlu diselaraskan agar penumpang tidak harus menunggu terlalu lama ketika berpindah moda.

3. Integrasi tarif dan pembayaran

Sistem pembayaran yang semakin terintegrasi dapat mengurangi hambatan ketika masyarakat menggunakan beberapa moda dalam satu perjalanan. Pengguna perlu mendapatkan kemudahan transaksi tanpa harus menghadapi prosedur pembayaran yang berbeda-beda.

4. Penguatan angkutan pengumpan

Mikrotrans dan layanan pengumpan lainnya harus mampu menjangkau kawasan permukiman yang belum terlayani secara optimal oleh MRT, LRT, KRL, maupun Transjakarta.

5. Informasi perjalanan yang terpadu

Masyarakat membutuhkan informasi rute, jadwal, estimasi waktu perjalanan, tarif, dan gangguan layanan yang mudah diakses melalui satu ekosistem informasi.

Transportasi publik juga harus mampu mengubah pola perjalanan masyarakat

Pengembangan transportasi publik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan tata ruang dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi.

Selama kawasan permukiman, perkantoran, pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi berkembang tanpa dukungan transportasi publik yang memadai, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi akan sulit dikurangi.

Konsep Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan. Melalui konsep ini, kawasan di sekitar stasiun dan simpul transportasi dikembangkan sebagai lingkungan yang mendukung mobilitas menggunakan angkutan umum, berjalan kaki, dan bersepeda.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas transportasi publik tersedia di kawasan dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, termasuk wilayah penyangga Jakarta.

Pengendalian kendaraan pribadi juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas angkutan umum. Masyarakat akan lebih mudah beralih apabila tersedia alternatif perjalanan yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.

Jakarta membutuhkan transportasi yang terintegrasi sebagai satu ekosistem

Salah satu perkembangan penting adalah meningkatnya koordinasi antarpengelola transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama operator transportasi publik telah memperkuat kerja sama dalam menjaga keberlangsungan layanan dan menangani gangguan operasional antarmoda.

Pada Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman mengenai peningkatan resiliensi dan tanggap darurat transportasi publik bersama sejumlah operator. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, penyediaan rute alternatif, dan koordinasi ketika terjadi gangguan layanan.

Langkah tersebut penting karena semakin terintegrasinya jaringan transportasi membuat gangguan pada satu moda berpotensi memengaruhi perjalanan pengguna moda lainnya.

Ke depan, sistem transportasi Jakarta membutuhkan koordinasi yang lebih kuat melalui pengelolaan informasi dan operasional secara terpadu. Dengan demikian, transportasi publik tidak lagi berjalan sebagai layanan yang terpisah, tetapi menjadi satu ekosistem mobilitas perkotaan.

Keberhasilan transportasi harus diukur dari pengalaman masyarakat

Capaian konektivitas 93 persen merupakan indikator kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, angka tersebut seharusnya menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menjadi ukuran akhir keberhasilan pembangunan transportasi publik.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan jaringan yang luas. Mereka membutuhkan perjalanan yang dapat diprediksi, waktu tunggu yang singkat, tarif yang terjangkau, akses yang mudah, serta fasilitas yang aman dan nyaman.

Pemerintah juga perlu terus mengukur kepuasan pengguna, ketepatan waktu, frekuensi layanan, keterjangkauan akses, dan perubahan proporsi perjalanan menggunakan angkutan umum.

Pada akhirnya, keberhasilan transportasi publik Jakarta bukan ditentukan oleh seberapa banyak moda yang dibangun atau seberapa tinggi persentase konektivitas yang diumumkan. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika masyarakat mulai meninggalkan kendaraan pribadi karena transportasi umum memang menjadi pilihan yang lebih praktis dan menguntungkan.

93 persen konektivitas adalah sebuah kemajuan. Namun, tantangan berikutnya adalah mengubah konektivitas tersebut menjadi kebiasaan baru masyarakat. Jakarta tidak hanya membutuhkan transportasi yang saling terhubung, tetapi juga sistem mobilitas yang membuat setiap orang merasa bahwa menggunakan transportasi publik merupakan pilihan terbaik untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Referensi Utama

1. Kompas.id – Ada Pesan di Balik 93 Persen Konektivitas Transportasi Publik Jakarta
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – Pemprov DKI Teken MoU Resiliensi Transportasi, Perkuat Sistem Tanggap Darurat Antarmoda (18 Agustus 2026)
4. CNN Indonesia – Pramono: Konektivitas Transportasi DKI Sudah 93%, Pengguna Belum 30% (6 Juni 2026)
5. detikNews – Pramono Mau Makin Banyak yang Pakai Angkutan Umum: Konektivitas DKI Sudah 93% (3 Juli 2026)