Terjebak Gas Fosil, Potensi Energi Surya Indonesia Justru Terabaikan

Di tengah melimpahnya potensi sinar matahari, Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada energi gas fosil. Investasi infrastruktur gas jangka panjang berisiko memperlambat transisi energi, sementara pengembangan pembangkit listrik tenaga surya belum berjalan optimal.
Indonesia memiliki modal alam yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Sebagai negara tropis yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sinar matahari tersedia sepanjang tahun dan dapat dimanfaatkan melalui berbagai teknologi, mulai dari panel surya atap, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar, hingga PLTS terapung di waduk.
Namun, potensi tersebut belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Di saat sejumlah negara berlomba mempercepat pembangunan energi bersih, kebijakan energi Indonesia masih memberikan ruang besar bagi pengembangan bahan bakar fosil, termasuk gas alam.
Laporan yang disusun Greenpeace Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti risiko dari arah kebijakan tersebut. Ketergantungan pada infrastruktur gas dinilai dapat menciptakan beban ekonomi jangka panjang sekaligus menghambat kemandirian energi berbasis sumber terbarukan.
Infrastruktur Gas Berisiko Mengunci Ketergantungan Fosil
Pembangunan infrastruktur gas bukan sekadar investasi jangka pendek. Jaringan pipa transmisi, terminal penerima dan regasifikasi LNG, serta pembangkit listrik tenaga gas membutuhkan modal besar dan umumnya dirancang untuk beroperasi dalam waktu panjang.
Ketika investasi tersebut sudah berjalan, pemerintah dan perusahaan energi memiliki dorongan untuk terus menggunakan fasilitasnya agar biaya pembangunan dapat kembali. Kontrak pembelian gas jangka panjang dan kewajiban pasokan juga dapat membatasi fleksibilitas sistem energi untuk beralih ke sumber yang lebih bersih.
Kondisi ini dikenal sebagai fossil fuel lock-in, yakni situasi ketika keputusan investasi dan kebijakan hari ini membuat suatu negara terus bergantung pada bahan bakar fosil selama bertahun-tahun.
Risikonya semakin besar apabila kapasitas pembangkit gas yang dibangun ternyata tidak lagi ekonomis ketika harga energi terbarukan semakin kompetitif. Infrastruktur yang kehilangan nilai ekonominya sebelum masa operasional berakhir dapat menjadi aset terlantar atau stranded assets. Pada akhirnya, investasi yang seharusnya mendukung ketahanan energi justru berpotensi membebani keuangan negara dan perusahaan listrik.
Gas alam juga kerap dipromosikan sebagai bahan bakar transisi karena emisi karbon saat pembakaran umumnya lebih rendah dibandingkan batu bara. Namun, penilaian tersebut tidak boleh hanya melihat emisi di pembangkit. Kebocoran metana selama proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi perlu diperhitungkan.
Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki daya pemanasan jauh lebih kuat daripada karbon dioksida dalam jangka pendek. Karena itu, kebocoran dalam rantai pasokan gas dapat mengurangi, bahkan dalam kondisi tertentu menghapus, keunggulan iklim yang diklaim dari penggunaan gas.
Ketergantungan pada gas juga membuat sistem energi rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Apabila pasokan berasal dari pasar internasional, gejolak geopolitik dan perubahan harga dapat memengaruhi biaya pembangkitan listrik, kondisi keuangan PLN, hingga beban yang pada akhirnya ditanggung konsumen.
Potensi Surya Besar, Realisasi Masih Tertinggal
Indonesia memiliki potensi teknis energi surya yang sangat besar. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam Indonesia Solar Energy Outlook 2027 memperkirakan potensinya melampaui 3.200 gigawatt (GW). Sumbernya tersebar di berbagai wilayah, baik melalui pemanfaatan atap bangunan, lahan yang sesuai, maupun permukaan waduk dan perairan untuk pembangkit terapung.
Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang masih relatif kecil. Data IESR menunjukkan kapasitas terpasang tenaga surya Indonesia mencapai sekitar 1,59 gigawatt peak (GWp) pada kuartal pertama 2026. Angka tersebut baru menyumbang sekitar 1,5 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional dan sekitar 0,3 persen dari produksi listrik.
Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan sumber daya alam atau teknologi. Hambatan kebijakan, kepastian regulasi, kesiapan jaringan listrik, serta skema pembiayaan turut menentukan seberapa cepat energi surya dapat berkembang.
Salah satu persoalan penting adalah kemampuan jaringan transmisi dan distribusi untuk menerima tambahan listrik dari pembangkit surya. Produksi listrik tenaga surya bergantung pada intensitas sinar matahari sehingga membutuhkan sistem jaringan yang lebih fleksibel, pengelolaan beban, serta dukungan penyimpanan energi seperti baterai.
Selain itu, kepastian aturan dan insentif juga berpengaruh terhadap minat investasi. Pengembang membutuhkan mekanisme pengadaan listrik yang jelas, proses perizinan yang tidak berbelit, serta skema harga dan kontrak yang memberikan kepastian pengembalian investasi.
Tanpa pembenahan tersebut, potensi surya yang besar akan sulit diterjemahkan menjadi kapasitas pembangkit dan pasokan listrik yang nyata.
Energi Surya Bisa Memperkuat Kemandirian Daerah
Percepatan energi surya bukan hanya agenda pengurangan emisi, tetapi juga peluang untuk memperkuat ketahanan energi di berbagai wilayah Indonesia.
Di sejumlah daerah luar Jawa, pasokan listrik masih menghadapi tantangan geografis dan biaya distribusi bahan bakar. Pembangkit diesel, misalnya, membutuhkan pasokan bahan bakar yang harus diangkut secara rutin ke lokasi pembangkit. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya operasional dan membuat sistem kelistrikan rentan terhadap gangguan logistik maupun perubahan harga minyak.
Dalam situasi tersebut, PLTS dapat menjadi alternatif yang menjanjikan, terutama jika dikembangkan bersama sistem penyimpanan baterai dan jaringan listrik lokal. Kombinasi ini memungkinkan listrik diproduksi lebih dekat dengan konsumen, mengurangi kebutuhan pengiriman bahan bakar, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan di wilayah terpencil.
Pemanfaatan panel surya atap pada rumah, gedung perkantoran, fasilitas publik, kawasan industri, dan bangunan komersial juga dapat membantu memperluas kapasitas energi bersih tanpa selalu membutuhkan pembangunan pembangkit berskala besar.
Sementara itu, PLTS terapung membuka peluang pemanfaatan permukaan waduk dan bendungan. Meski demikian, pengembangannya tetap perlu memperhatikan fungsi utama waduk, kualitas air, ekosistem perairan, serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Dengan perencanaan yang tepat, energi surya dapat menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan yang lebih tersebar, tangguh, dan tidak terlalu bergantung pada pasokan bahan bakar fosil.
Perlu Mengubah Arah Perencanaan Energi
Tantangan transisi energi Indonesia bukan hanya memperbanyak proyek energi terbarukan, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan dan investasi bergerak menuju tujuan yang sama.
Rencana pembangunan pembangkit, kontrak pengadaan energi, investasi jaringan transmisi, dan kebijakan subsidi perlu diselaraskan agar tidak saling bertentangan. Penambahan kapasitas pembangkit gas yang tidak benar-benar dibutuhkan dapat mengurangi ruang investasi bagi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Di sisi lain, percepatan PLTS harus disertai investasi pada jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pengelolaan beban. Pemerintah juga perlu memperkuat kepastian regulasi dan membuka mekanisme pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pengembang maupun masyarakat.
Transisi energi juga harus berlangsung secara adil. Pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada industri fosil perlu mendapatkan perlindungan, kesempatan pelatihan, serta akses terhadap peluang ekonomi baru dalam sektor energi bersih.
Momentum COP31 di Antalya, Turki, kembali mengingatkan bahwa dunia membutuhkan langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang konsisten, bukan sekadar pernyataan di forum internasional.
Jangan Sampai Investasi Hari Ini Menjadi Beban Masa Depan
Gas alam mungkin masih memiliki peran terbatas dalam sistem energi selama masa transisi, terutama untuk menjaga keandalan pasokan ketika energi terbarukan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan. Namun, peran tersebut harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur, bukan menjadi alasan untuk terus memperluas infrastruktur fosil tanpa batas waktu.
Indonesia perlu berhati-hati agar investasi energi hari ini tidak menciptakan ketergantungan yang mahal untuk generasi mendatang. Infrastruktur yang dibangun sekarang akan menentukan arah sistem energi selama puluhan tahun ke depan.
Potensi energi surya yang melimpah seharusnya menjadi keunggulan strategis Indonesia. Dengan kebijakan yang konsisten, jaringan listrik yang siap, dan pembiayaan yang memadai, matahari dapat menjadi sumber energi yang memperkuat kemandirian nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap iklim.
Transisi energi bukan sekadar mengganti satu jenis pembangkit dengan pembangkit lainnya. Lebih dari itu, transisi energi adalah perubahan arah pembangunan agar kebutuhan listrik masa depan tidak terus bergantung pada sumber energi yang memperburuk krisis iklim.
Referensi Utama
- Ekuatorial – Terbuai Energi Gas Fosil, Negara Enggan Akselerasi Tenaga Surya
- IESR – Indonesia Solar Energy Outlook 2027
- IESR – Limited Solar PV Capacity Puts Regulation and Electricity Demand in Focus
- The Jakarta Post – Indonesia’s Solar Push Stutters on Fossil Fuel Dependence, Tight Funding
- OECD – Economic Analysis of Enhanced NDC Implementation in Indonesia




