Berita

Kebakaran Berulang TPA Jatibarang: Alarm Darurat atas Krisis Pengelolaan Sampah di Indonesia

Empat kali kebakaran dalam satu bulan menjadikan TPA Jatibarang di Semarang sebagai peringatan serius bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengumpulkan dan menimbunnya di tempat pembuangan akhir. Tanpa perubahan sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir, gunungan sampah dapat berubah menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan setelah mengalami kebakaran berulang sepanjang September 2026. Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden kebakaran biasa, melainkan gambaran tentang besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola sampah perkotaan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), TPA Jatibarang mengalami empat kali kebakaran selama September 2026. Bahkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sedikitnya 76 TPA di berbagai wilayah Indonesia mengalami kebakaran.

Kondisi ini mendorong Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, melakukan peninjauan langsung ke TPA Jatibarang pada 12 November 2026 untuk mengevaluasi penyebab kebakaran dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Gunungan Sampah yang Menyimpan Risiko Kebakaran

TPA Jatibarang menghadapi tekanan besar akibat volume sampah yang terus bertambah. Berdasarkan keterangan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, timbunan sampah di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 3,7 juta ton, sementara sampah yang masuk setiap harinya mencapai kurang lebih 1.600 ton.

Dengan jumlah tersebut, timbunan sampah akan terus bertambah apabila tidak diimbangi pengurangan dan pengolahan secara signifikan.

Kebakaran di TPA memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran pada umumnya. Sampah organik yang membusuk menghasilkan gas, termasuk metana, melalui proses penguraian tanpa oksigen. Proses biologis dan kondisi di dalam timbunan sampah dapat menghasilkan panas, sementara gas mudah terbakar serta material kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Api juga dapat merambat dan bertahan di bagian dalam timbunan sampah. Akibatnya, meskipun api di permukaan berhasil dipadamkan, bara tersembunyi di bawahnya masih berpotensi memicu kebakaran kembali.

Dalam laporan BNPB mengenai kebakaran TPA Jatibarang pada 30 September 2026, luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 10 hektare. Pada saat penanganan, api di permukaan telah berkurang, tetapi bara di bawah permukaan masih menjadi perhatian.

Karakteristik inilah yang membuat penanganan kebakaran TPA membutuhkan pendekatan khusus dan tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan timbunan.

Mengapa Kebakaran Terus Berulang?

Dalam kunjungannya, Wamen LH Diaz Hendropriyono menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pengelola TPA Jatibarang terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran TPA telah mencapai sekitar 90 persen.

Namun, kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam. Kepatuhan terhadap prosedur belum tentu menjamin seluruh risiko teknis telah tertangani.

KLH/BPLH kemudian mengevaluasi sejumlah aspek, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan efektivitas fasilitas penangkapan gas metana.

Pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri, selang, serta nozzle injeksi air. Peralatan ini memungkinkan petugas mengalirkan air langsung ke bagian dalam timbunan sampah yang berpotensi menyimpan titik panas tersembunyi.

Pendekatan tersebut penting karena pemadaman harus memastikan bahwa sumber panas di dalam tumpukan benar-benar dapat dikendalikan, bukan hanya menghilangkan api yang terlihat dari permukaan.

Dampak Kebakaran TPA Tidak Hanya Berhenti pada Api

Kebakaran tempat pemrosesan akhir dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang luas.

1. Pencemaran udara

Pembakaran sampah, terutama sampah yang bercampur plastik dan berbagai bahan kimia, dapat menghasilkan asap serta partikel berbahaya. Paparan asap dapat mengganggu sistem pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.

2. Pencemaran air dan tanah

Air hujan yang melewati timbunan sampah dapat membawa air lindi, yaitu cairan yang mengandung berbagai bahan pencemar. Apabila sistem penampungan dan pengolahannya tidak memadai, air lindi berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya.

3. Emisi gas rumah kaca

Timbunan sampah organik yang membusuk menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang memiliki daya pemanasan jauh lebih besar daripada karbon dioksida dalam jangka waktu tertentu. Kebakaran dan pengelolaan gas yang buruk dapat memperburuk persoalan emisi dari sektor persampahan.

4. Ancaman terhadap masyarakat sekitar

Asap, bau, dan potensi pencemaran dapat mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi TPA. Dalam kondisi tertentu, kebakaran juga dapat mengancam fasilitas dan kawasan permukiman di sekitarnya.

Karena itu, pengelolaan TPA harus memperhatikan keselamatan petugas, perlindungan masyarakat, serta pengendalian dampak lingkungan secara bersamaan.

Mengurangi Beban TPA: Tidak Cukup Mengandalkan Teknologi

Pemerintah Kota Semarang berharap pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dapat segera mengurangi beban TPA Jatibarang.

Teknologi pengolahan sampah menjadi energi memang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang harus ditimbun. Namun, fasilitas tersebut bukan satu-satunya jawaban atas persoalan persampahan.

Apabila masyarakat masih menghasilkan sampah dalam jumlah besar tanpa melakukan pemilahan, sementara fasilitas pengolahan memiliki kapasitas terbatas, TPA akan tetap menerima beban yang tinggi.

Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui beberapa langkah:

  • Mengurangi sampah: Membatasi penggunaan barang sekali pakai dan menghindari produk dengan kemasan berlebihan.
  • Memilah sampah: Memisahkan sampah organik, anorganik yang dapat didaur ulang, dan residu sejak dari rumah, perkantoran, pasar, serta kawasan komersial.
  • Mengolah sampah organik: Mengembangkan pengomposan dan budidaya maggot untuk mengolah sisa makanan dan limbah organik yang sesuai.
  • Memperkuat daur ulang: Meningkatkan peran bank sampah, pengumpul, industri daur ulang, dan produsen dalam rantai pemanfaatan material.
  • Mengelola residu: Memastikan hanya sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir.

KLH/BPLH juga mendorong pengolahan sampah organik dari sektor hotel, restoran, dan kafe melalui budidaya maggot. Langkah ini penting karena sampah makanan merupakan salah satu sumber utama sampah organik perkotaan.

Tanggung Jawab Produsen Melalui Extended Producer Responsibility

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri mengenai Extended Producer Responsibility (EPR).

EPR merupakan pendekatan yang menempatkan tanggung jawab produsen terhadap dampak lingkungan dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan, termasuk setelah produk tersebut dikonsumsi.

Melalui pendekatan ini, produsen diharapkan ikut membangun sistem pengumpulan, penggunaan kembali, dan daur ulang kemasan. Dengan demikian, beban pengelolaan sampah tidak hanya ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Penguatan EPR juga berpotensi memperbesar dukungan pendanaan bagi bank sampah dan industri daur ulang.

Langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai 100 persen sampah terkelola pada 2029. Target ini tentu membutuhkan kerja sama yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Belajar dari Kebakaran Jatibarang

Peristiwa di TPA Jatibarang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pendekatan pengelolaan sampah di berbagai daerah.

Selama ini, banyak kota masih mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Sampah dikumpulkan dari rumah dan kawasan usaha, diangkut menggunakan kendaraan, kemudian ditimbun di TPA. Pola tersebut semakin sulit dipertahankan ketika volume sampah terus meningkat dan kapasitas lahan semakin terbatas.

TPA seharusnya menjadi tempat pemrosesan akhir bagi residu, bukan menjadi tujuan seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat.

Perubahan sistem membutuhkan investasi infrastruktur, teknologi pengolahan, pengawasan lingkungan, serta edukasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa fasilitas pengolahan yang dibangun benar-benar beroperasi optimal, bukan sekadar menjadi proyek infrastruktur.

Kebakaran berulang di Jatibarang dan puluhan TPA lainnya menunjukkan bahwa persoalan sampah telah menjadi tantangan nasional yang membutuhkan penanganan lebih serius.

Sampah tidak akan pernah benar-benar selesai hanya dengan memindahkannya dari rumah ke TPA. Solusi sesungguhnya dimulai ketika kita mengurangi sampah, memilahnya, mengolahnya, dan memastikan residu yang tersisa dikelola dengan aman.

Jika tidak ada perubahan mendasar, gunungan sampah yang terus bertambah bukan hanya akan menghabiskan ruang, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pencemaran, emisi, dan bencana lingkungan bagi masyarakat.

Referensi Utama

  1. Kementerian Lingkungan Hidup – Kebakaran Berulang TPA Jatibarang Jadi Alarm, Wamen LH Desak Perbaikan Serius Tata Kelola Sampah di Jawa Tengah
  2. ANTARA – Wamen LH Desak Perbaikan Tata Kelola Sampah Jateng Cegah Kebakaran TPA
  3. BNPB – Buletin Info Bencana September 2026: Kebakaran TPA Jatibarang
  4. detikJateng – Wamen LH Dalami Penyebab TPA Jatibarang Berulang Kali Terbakar
  5. ANTARA – Wamen LH Sebut Sudah 76 TPA Alami Kebakaran

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO