Bangun green jobs dan inklusi tenaga kerja, kemnaker tegaskan komitmen transisi ekonomi hijau di Indonesia
Kemnaker Tegaskan Komitmen Transisi Ekonomi Hijau: Fokus pada Green Jobs dan Inklusi Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi ketenagakerjaan nasional menuju model ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Komitmen ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, dalam acara Indonesia Jobs and Skills Accelerator yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Prinsip dan Tantangan Transisi
Anwar Sanusi menjelaskan bahwa inisiatif ini menyelaraskan pembangunan ekonomi Indonesia dengan pelestarian lingkungan. Transisi ini sangat penting mengingat adanya krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada kesejahteraan manusia.
- Perubahan Struktur Ketenagakerjaan: Transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan akan mengubah struktur pekerjaan secara signifikan, di mana sejumlah pekerjaan konvensional akan berkurang, sementara pekerjaan baru akan bermunculan dalam lima tahun ke depan (berdasarkan proyeksi World Economic Forum).
- Green Jobs sebagai Kunci: Pekerjaan hijau (green jobs) dianggap sebagai kunci untuk menghadapi perubahan ini.
- Just Transition (Transisi yang Adil): Pemerintah berkomitmen menjalankan prinsip transisi yang adil (just transition) untuk memastikan semua pekerja memperoleh manfaat yang setara dan menjalankan prinsip “no one left behind” agar tidak ada pekerja yang tertinggal dalam proses transisi energi dan ekonomi.
Langkah-Langkah Nyata Kemnaker
Kemnaker telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mendukung transisi ini, yang terbagi dalam aspek perencanaan, pelatihan, standar kompetensi, dan perlindungan:
1. Integrasi Perencanaan dan Standar
- Integrasi Agenda: Mengintegrasikan agenda pekerjaan hijau ke dalam perencanaan ketenagakerjaan nasional.
- Penyusunan Roadmap: Menyusun roadmap bersama Bappenas untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Penetapan SKKNI: Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor-sektor kunci, meliputi:
- Energi terbarukan
- Pengelolaan limbah
- Manufaktur ramah lingkungan
2. Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Vokasi
- Penguatan Pelatihan Vokasi: Memperkuat pelatihan vokasi dengan memperbarui alat, metode, dan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan sektor hijau.
- Perluasan Akses Kompetensi: Mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di seluruh Indonesia untuk memperluas akses peningkatan kompetensi.
3. Dukungan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Inkubasi Wirausaha Hijau: Mendorong program inkubasi wirausaha hijau bagi pekerja sektor informal guna memperluas lapangan kerja yang berkelanjutan.
- Perlindungan Pekerja: Meningkatkan perlindungan bagi pekerja yang terdampak oleh transisi.
- Dialog Sosial: Memperkuat dialog sosial dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan kebijakan upah.
Kolaborasi dan Visi Jangka Panjang
Anwar Sanusi menekankan bahwa program peningkatan kompetensi di BLK/BLKK menjadi wadah kolaborasi penting antara dunia industri dan lembaga pelatihan untuk mempercepat investasi sumber daya manusia. Ia meyakini, pendekatan yang didukung oleh data, informasi, dan kemitraan global (seperti Indonesia Jobs and Skills Accelerator) dapat mempercepat terciptanya pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.
Visi akhir dari transformasi dunia kerja ini adalah tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
