Berita

Badak Jawa Akan Dipindahkan dari Ujung Kulon: Demi Keselamatan dari Tsunami atau Ada Kepentingan Tambang Emas?

Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo memunculkan dua pertanyaan besar: apakah relokasi benar-benar diperlukan untuk melindungi satwa langka dari ancaman bencana alam, ataukah ada kepentingan lain di baliknya, terutama setelah perairan sekitar Ujung Kulon ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)?

Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi perhatian publik setelah disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Rencana tersebut mengarah pada pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya membangun habitat kedua agar kelangsungan hidup spesies yang sangat terancam punah tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada satu kawasan.

Namun, rencana itu memunculkan kecurigaan dan pertanyaan baru. Terlebih, pada Februari 2026, Kementerian ESDM menetapkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kedekatan waktu antara penetapan WUP dan wacana relokasi badak membuat sejumlah pihak mempertanyakan apakah kedua kebijakan tersebut saling berkaitan.

Alasan pemerintah: Menghindari kepunahan akibat bencana

Salah satu alasan yang disampaikan Hashim adalah kerentanan seluruh populasi badak Jawa terhadap bencana besar, khususnya tsunami yang berpotensi dipicu aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda.

Kawasan Ujung Kulon berada relatif dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Jika terjadi erupsi besar yang memicu tsunami, sebagian wilayah pesisir taman nasional berpotensi terdampak. Karena seluruh populasi liar badak Jawa saat ini hanya ditemukan di Ujung Kulon, bencana berskala besar dapat mengancam keberadaan spesies tersebut secara keseluruhan.

Selain ancaman bencana, populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan juga menghadapi persoalan keragaman genetik. Perkawinan sedarah atau inbreeding menjadi salah satu risiko konservasi yang perlu diperhatikan karena dapat menurunkan variasi genetik dan meningkatkan kerentanan populasi.

Karena itu, membangun populasi kedua di kawasan berbeda dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan. Apabila terjadi bencana besar di Ujung Kulon, populasi yang berada di habitat lain diharapkan tetap dapat bertahan.

Gagasan membangun habitat kedua sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah telah membahas sejumlah lokasi alternatif sejak dekade 1980-an, termasuk Gunung Honje dan Cikepuh. Alas Purwo kini disebut sebagai salah satu kawasan yang berpotensi dikaji.

Mengapa muncul dugaan ada kepentingan tambang emas?

Kecurigaan publik tidak muncul tanpa konteks. Sebelumnya, wilayah sekitar Ujung Kulon memang memiliki sejarah kegiatan pertambangan emas. Salah satunya adalah operasi PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), di wilayah Cibaliung, Pandeglang.

Kegiatan pertambangan tersebut pernah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan memasuki tahap pascatambang pada 2021. Riwayat ini membuat isu potensi mineral di sekitar Ujung Kulon kembali menjadi perhatian ketika pemerintah mengemukakan rencana pemindahan badak Jawa.

Kecurigaan semakin menguat setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Berdasarkan peta lampirannya, sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kategori WUP.

Kombinasi dua perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar: apakah pemindahan sebagian badak Jawa akan membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) termasuk pihak yang menyuarakan kekhawatiran tersebut. WALHI menilai penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi, bersamaan dengan munculnya wacana relokasi badak, perlu dijelaskan secara terbuka. Organisasi tersebut mengingatkan agar pemindahan satwa tidak menjadi alasan untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan.

Meski demikian, dugaan bahwa relokasi badak sengaja dirancang untuk membuka jalan bagi tambang emas belum terbukti. Kedekatan waktu antara dua kebijakan tersebut merupakan alasan untuk meminta transparansi dan pengawasan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat atau kepentingan tersembunyi.

Apakah benar ada cadangan emas di dalam Taman Nasional Ujung Kulon?

Pertanyaan ini penting karena status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan begitu saja di dalam kawasan taman nasional.

Menanggapi isu tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam kawasan konservasi Ujung Kulon. Karena itu, lembaga tersebut belum memiliki data yang dapat memastikan potensi maupun besaran sumber daya mineral di dalam kawasan taman nasional.

Keberadaan mineralisasi emas di wilayah Cibaliung tidak otomatis membuktikan bahwa terdapat cadangan emas yang dapat ditambang di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk menyatakan adanya cadangan, diperlukan data eksplorasi dan verifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon tidak berarti kawasan taman nasional berubah menjadi wilayah pertambangan. WUP merupakan penetapan wilayah dalam perencanaan pertambangan, bukan izin untuk langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.

Dengan demikian, ada dua hal yang harus dibedakan: potensi pertambangan di wilayah sekitar kawasan konservasi dan kegiatan pertambangan di dalam kawasan taman nasional. Keduanya memiliki batas wilayah dan ketentuan hukum yang berbeda.

Apakah Alas Purwo siap menjadi rumah baru badak Jawa?

Pemindahan badak Jawa bukan pekerjaan sederhana. Satwa ini memiliki kebutuhan ekologis yang spesifik, mulai dari ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kubangan, ruang jelajah, hingga kondisi habitat yang aman.

Taman Nasional Alas Purwo juga bukan kawasan kosong. Di dalamnya sudah terdapat ekosistem dan satwa liar yang memiliki keseimbangan tersendiri. Kehadiran badak Jawa harus dikaji agar tidak menimbulkan tekanan terhadap habitat maupun persaingan sumber daya dengan satwa yang telah hidup di sana, termasuk banteng.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo belum ditetapkan sebagai lokasi resmi pemindahan. Belum ada keputusan teknis mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, ataupun jadwal pelaksanaannya.

Pemerintah menyatakan kajian ilmiah harus memastikan ketersediaan pakan sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, keamanan, risiko penyakit, potensi konflik dengan masyarakat, serta dampaknya terhadap satwa lain. Tanpa bukti bahwa kawasan tersebut benar-benar layak, pemindahan tidak boleh dilakukan.

Jangan sampai konservasi menjadi alasan untuk membuka eksploitasi

Perlindungan badak Jawa seharusnya menjadi prioritas utama, baik di habitat aslinya maupun dalam rencana pembangunan habitat kedua. Jika ancaman bencana menjadi alasan utama, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kajian risiko, strategi mitigasi di Ujung Kulon, dan alasan pemilihan lokasi alternatif.

Pada saat yang sama, penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi juga harus disertai transparansi mengenai batas koordinat, potensi mineral, serta kemungkinan dampak kegiatan pertambangan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Wilayah perairan di sekitar taman nasional tidak dapat dipandang terpisah dari sistem ekologis yang menopang kehidupan kawasan tersebut.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh. Jangan sampai kekhawatiran terhadap keselamatan badak Jawa hanya dijawab dengan wacana pemindahan, sementara persoalan perlindungan habitat dan potensi tekanan industri ekstraktif di sekitarnya tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan hayati paling berharga yang masih dimiliki Indonesia. Menyelamatkannya bukan sekadar memindahkan sejumlah individu ke lokasi lain, melainkan memastikan bahwa habitat, ekosistem, dan masa depan spesies ini benar-benar terlindungi.

Relokasi mungkin menjadi salah satu pilihan konservasi, tetapi harus didasarkan pada bukti ilmiah, bukan kepentingan ekonomi. Dan jika memang tidak ada hubungan antara rencana pemindahan badak dengan kepentingan pertambangan, pemerintah perlu membuktikannya melalui keterbukaan data dan kebijakan yang dapat diawasi publik.

Referensi Utama

  1. Unggahan Instagram sumber informasi
  2. Tirto – Aroma Tambang di Balik Wacana Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon
  3. WALHI – Rencana Pemindahan Badak Jawa oleh Hashim Diduga untuk Perluasan Tambang Emas di Ujung Kulon
  4. Katadata – Rencana Relokasi Badak Bercula Satu dan Misteri Cadangan Emas Ujung Kulon
  5. Katadata – Isu Tambang di Ujung Kulon Mencuat Usai Wacana Pemindahan Badak, Ini Kata ESDM
  6. detikNews – Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa Tanpa Kajian Lengkap
  7. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO