Banjir Kalimantan Selatan bukan kebetulan: jejak tambang illegal dan pembiaran Negara kembali terungkap
Analisis Krisis Ekologis Kalsel: Banjir Bandang Akibat Deforestasi dan Pembiaran Tambang Ilegal
Banjir bandang yang kembali melanda wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada akhir Desember 2025 mempertegas bahwa bencana ini bukanlah fenomena alam biasa, melainkan dampak dari krisis ekologis yang terstruktur. Empat kabupaten terdampak paling parah meliputi Banjar, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, dengan kerugian mencapai puluhan ribu rumah terendam dan ratusan ribu jiwa terdampak.
Fakta Kritis: Tekanan Ekologis dan Deforestasi
Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia (FWI), terdapat korelasi langsung antara hilangnya tutupan hutan dengan frekuensi banjir di wilayah ini:
- Laju Deforestasi (2017โ2024): Mencapai ยฑ385.000 hektare.
- Sisa Hutan Primer: Kini hanya tersisa kurang dari 50.000 hektare, jumlah yang sangat minim untuk menjalankan fungsi hidrologis (penyerapan air).
- Beban Izin Industri: Lebih dari 51% luas wilayah Kalsel telah dialokasikan untuk industri ekstraktif, termasuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi kehutanan.
Akar Masalah: Tambang Tanpa Izin (PETI) dan Penegakan Hukum
Masalah utama yang diidentifikasi bukan hanya pada industri legal, melainkan pada lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas ilegal di kawasan lindung:
- Pelanggaran Kawasan Hutan: Tercatat sedikitnya 36 perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sah.
- Pembiaran Tambang Ilegal: Keberadaan tambang ilegal yang tidak direklamasi menciptakan lubang-lubang raksasa yang merusak sistem drainase alami dan mempercepat laju aliran permukaan (run-off) saat hujan deras.
- Lemahnya Penegakan Hukum: Meskipun regulasi tersedia, minimnya sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan menciptakan preseden buruk yang berulang setiap tahun.
Tabel Dampak Wilayah (Desember 2025)
| Kabupaten | Dampak Utama | Penyebab Ekologis Terdekat |
| Banjar | Pemukiman padat terendam | Deforestasi hulu sungai |
| Hulu Sungai Utara | Genangan air jangka panjang | Hilangnya daerah resapan air |
| Balangan | Arus banjir bandang kuat | Aktivitas tambang di lereng perbukitan |
| Tabalong | Kerusakan infrastruktur | Konversi hutan menjadi lahan terbuka |
Kesimpulan dan Desakan Kebijakan
Banjir di Kalimantan Selatan adalah bukti nyata bahwa daya dukung lingkungan telah melampaui batas. Pemerintah didorong untuk segera melakukan:
- Audit Investigatif terhadap seluruh izin pertambangan dan perkebunan di wilayah hulu.
- Penertiban Total terhadap 36 perusahaan yang melanggar aturan kehutanan serta tambang ilegal.
- Moratorium Izin Baru di wilayah yang memiliki fungsi konservasi tinggi.
Negara harus menentukan prioritas: memulihkan hak ekologis warga demi keselamatan jiwa, atau terus terjebak dalam siklus bencana akibat eksploitasi tanpa kendali.
sumber:
https://www.instagram.com/p/DTIU15mEugM/?igsh=MWxidmgzbXR0eDhxdA%3D%3D
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
