Best Practices Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan CSO untuk Pembangunan Rendah Karbon

Buku Putih “Best Practices Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan CSO untuk Pembangunan Rendah Karbon” @2021 menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Indonesia, sebagai penandatangan Kesepakatan Paris 2015, berkomitmen untuk memangkas emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Upaya pengurangan emisi ini harus seimbang dengan faktor ekonomi dan kesejahteraan rakyat agar inisiatif aksi rendah karbon tidak mendapat penentangan. Oleh karena itu, pembangunan rendah karbon menjadi strategi penting dalam Prioritas Nasional ke-6 RPJMN 2020-2024, yang juga menekankan peningkatan kualitas hidup dan keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan (CSO), akademisi, dan warga lokal sangat krusial karena setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kelebihan berbeda yang dapat dioptimalkan.

Buku putih ini menyajikan etalase empat program kolaborasi pilihan yang dianggap sukses dalam melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Program-program ini mencakup pelestarian lahan gambut melalui budidaya ikan gabus di Kabupaten Siak, Riau, yang terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat sambil menjaga gambut tetap basah dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Contoh lainnya adalah perhutanan sosial melalui pengelolaan wisata alam Kalibiru di Yogyakarta, di mana masyarakat, pemerintah, dan CSO berkolaborasi mewujudkan kawasan wisata ramah lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi warga, bahkan mengurangi urbanisasi. Selain itu, penerapan skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) di Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil menggembirakan, di mana dana insentif desa digunakan untuk merevitalisasi penanaman kakao, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga hutan tetap terjaga. Terakhir, kolaborasi evaluasi perizinan sawit di Papua Barat melibatkan puluhan instansi pemerintah pusat dan daerah bersama CSO untuk meninjau ulang izin perkebunan sawit guna mempertahankan tutupan hutan dan mengembalikan lahan yang belum dimanfaatkan kepada masyarakat adat atau pemilik hak ulayat untuk kesejahteraan mereka.

Inisiatif-inisiatif kolaboratif di berbagai daerah ini membuktikan bahwa pembangunan rendah karbon yang seimbang antara aspek kelestarian lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Praktik-praktik yang bertumpu pada konservasi lingkungan justru memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Source:

https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_bukuputihbest-practices-kolaborasi-lcdi-activity-7330125059790905344-yX9s/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4