Cerita baik penanganan kumuh kota Pekalongan
Hak atas tempat tinggal yang layak adalah kebutuhan dasar setiap individu. Namun, dengan populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa pada tahun 2024 (BPS 2024), kebutuhan hunian semakin meningkat. Kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan hunian berkualitas menjadi semakin lebar, terutama bagi pekerja sektor informal. Data dari Bappenas (2019) menunjukkan kebutuhan 11 juta unit rumah, tetapi hanya tersedia 1,1 juta unit, memaksa banyak orang tinggal di permukiman informal yang kumuh.
Tantangan Permukiman Kumuh di Pekalongan
Kota Pekalongan menghadapi masalah serius di kawasan pesisir akibat subsiden dan banjir rob, yang menyebabkan kawasan kumuh seluas 83,58 hektar. Wilayah terdampak mencakup Kelurahan Padukuhan Kraton, Panjang Baru, dan Krapyak. Kondisi ini menurunkan kualitas hidup warga dan memerlukan penanganan serius untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak.
Peran Dokumentasi dan Inspirasi
Caritra Indonesia turut mendokumentasikan perjuangan penanganan kawasan kumuh melalui buku berjudul “Penanganan Kumuh Perkotaan dengan Pendekatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat”. Buku ini memuat cerita sukses, termasuk dari Kota Pekalongan, yang memberikan inspirasi dalam mengatasi tantangan perkotaan melalui pendekatan kolaboratif.
Solusi melalui Program KOTAKU
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan solusi penting bagi Kota Pekalongan. Program ini mengimplementasikan pendekatan skala lingkungan dan kawasan dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dan program CSR dari dunia usaha. Dampak positif terlihat nyata, dengan penurunan kawasan kumuh dari 496,63 hektar pada tahun 2020 menjadi sekitar 280,1 hektar pada tahun 2022.
Keberhasilan di Setiap Kelurahan
1. Kelurahan Padukuhan Kraton
Salah satu proyek besar adalah pembangunan tanggul raksasa sepanjang 7,2 km pada tahun 2018 untuk mengatasi banjir rob. Meskipun mengalami kebocoran pada tahun 2022, masyarakat tetap berswadaya untuk menangani dampaknya, berkolaborasi dengan pemerintah melalui program KOTAKU. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jembatan, MCK, tandon air, dan perbaikan jalan serta drainase, meningkatkan kualitas hidup warga.
2. Kelurahan Panjang Baru
Sejak 2019, Kelurahan Panjang Baru menunjukkan perubahan signifikan dengan melibatkan masyarakat dalam perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan drainase. Kolaborasi antara warga dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun dirawat dengan baik. Kini, kawasan yang sebelumnya sering tergenang air berubah menjadi lingkungan yang lebih bersih dan tertata, dengan taman-taman yang mempercantik suasana.
3. Kelurahan Krapyak
Program KOTAKU di Kelurahan Krapyak berhasil mengatasi kawasan kumuh seluas 15,48 hektar. Selain perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan drainase, program ini juga mengembangkan potensi budaya lokal. Sejak 2017 hingga 2022, keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya mengurangi dampak banjir rob tetapi juga mempromosikan Krapyak sebagai destinasi wisata lokal.
Masa Depan Penanganan Kumuh yang Berkelanjutan
Perubahan kabinet pada tahun 2024 menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan pendekatan berkelanjutan dalam penanganan kawasan kumuh terus berlanjut. Sinergi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan perumahan layak yang terus meningkat.
Program KOTAKU menjadi contoh bagaimana pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi multi-pihak dapat menciptakan perubahan positif. Keberhasilan di Kota Pekalongan memberi harapan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak dan berkelanjutan.
sumber :
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
