Danantara Siapkan Skema De-Risking Proyek Waste-to-Energy: Mampukah Mengatasi Krisis Sampah Indonesia?
Persoalan sampah di Indonesia telah berkembang menjadi tantangan besar yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan keberlanjutan pembangunan perkotaan. Di berbagai daerah, tempat pemrosesan akhir (TPA) menghadapi tekanan akibat meningkatnya volume sampah, sementara kemampuan pengurangan dan pengolahan dari sumbernya belum mampu mengimbangi pertumbuhan timbulan. Kondisi ini mendorong pemerintah mencari pendekatan baru, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WTE).
Namun, pembangunan fasilitas WTE membutuhkan investasi besar, teknologi yang sesuai, serta kepastian operasional dalam jangka panjang. Proyek tidak cukup hanya memiliki lahan dan mesin pengolah sampah. Investor juga membutuhkan kepastian mengenai pasokan bahan baku, pendapatan, pembagian risiko, serta dukungan pemerintah daerah. Tanpa kepastian tersebut, proyek yang secara teknis menjanjikan sekalipun dapat mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.
Untuk menjawab tantangan itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan pendekatan de-risking, yakni strategi mengurangi risiko investasi agar proyek WTE lebih menarik bagi investor domestik maupun internasional.
Langkah tersebut disampaikan Managing Director Global Relations & Communications BPI Danantara, Pahala Mansury, dalam acara Bisnis Indonesia Group: Downstream Insight 2026 pada 6 Oktober 2026. Danantara menegaskan bahwa perannya tidak hanya terbatas sebagai investor atau pihak yang ikut menanamkan modal, tetapi juga sebagai mitra yang membantu mengatasi berbagai hambatan investasi.
Pendekatan ini membuka peluang percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana risiko dibagi, bagaimana kepentingan masyarakat dilindungi, serta apakah teknologi yang dipilih benar-benar mampu mengurangi beban lingkungan.
Krisis Sampah Membutuhkan Investasi Infrastruktur yang Besar
Pengelolaan sampah perkotaan merupakan layanan publik yang membutuhkan infrastruktur kompleks. Sampah harus dikumpulkan dari sumbernya, diangkut melalui jaringan logistik, dipilah berdasarkan karakteristik material, kemudian diolah menggunakan teknologi yang sesuai. Material yang tidak dapat dimanfaatkan tetap memerlukan fasilitas pemrosesan akhir yang aman.
Dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada pengangkutan sampah menuju TPA. Ketika jumlah sampah meningkat, kebutuhan lahan penimbunan juga bertambah. Di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang, kondisi ini dapat memicu persoalan serius.
Penumpukan sampah berpotensi menghasilkan air lindi, gas metana, bau, dan berbagai dampak lingkungan lainnya apabila tidak dikelola dengan baik. Risiko kebakaran serta gangguan stabilitas timbunan juga dapat meningkat pada kondisi tertentu.
Teknologi WTE kemudian dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi volume sampah residu sekaligus menghasilkan energi.
Akan tetapi, fasilitas WTE bukan infrastruktur murah. Pembangunannya memerlukan investasi untuk sistem penerimaan sampah, teknologi pengolahan, pembangkit energi, pengendalian emisi, pengelolaan residu, serta fasilitas pendukung.
Setelah beroperasi, fasilitas juga membutuhkan tenaga ahli, pemeliharaan, pengujian kualitas lingkungan, dan sistem pengawasan yang konsisten.
Karena itu, persoalan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah proyek dapat dibangun dan beroperasi secara berkelanjutan.
Apa Itu De-Risking dalam Investasi Waste-to-Energy?
Secara sederhana, de-risking merupakan upaya mengidentifikasi, mengurangi, mengendalikan, atau membagi risiko yang dapat menghambat keberhasilan investasi.
Dalam proyek infrastruktur, investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan. Mereka juga mengevaluasi berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi kemampuan proyek menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembiayaan.
Pada proyek WTE, risiko dapat muncul dari berbagai sumber, seperti ketidakpastian pasokan sampah, perubahan kualitas bahan baku, keterlambatan konstruksi, gangguan teknologi, perizinan, pembiayaan, serta ketidakpastian pendapatan.
Apabila risiko tersebut dianggap terlalu tinggi, investor dapat meminta tingkat pengembalian yang lebih besar, mengenakan persyaratan pembiayaan lebih ketat, atau memilih tidak berinvestasi.
Melalui pendekatan de-risking, berbagai ketidakpastian tersebut diupayakan menjadi lebih terkendali.
Contohnya, kepastian pasokan sampah dapat diperkuat melalui kontrak dengan pemerintah daerah. Risiko teknologi dapat dikurangi melalui pemilihan penyedia teknologi yang memiliki pengalaman operasional. Risiko konstruksi dapat dikelola melalui kontrak dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Dengan demikian, tujuan de-risking bukan menghilangkan seluruh risiko, melainkan memastikan risiko dapat dipahami, dikendalikan, dan ditanggung oleh pihak yang paling mampu mengelolanya.
Kepastian Pasokan Sampah Menjadi Perhatian Utama Danantara
Salah satu persoalan yang secara khusus disoroti Danantara adalah kepastian pasokan sampah.
Fasilitas WTE dirancang untuk beroperasi pada kapasitas tertentu. Agar investasi dapat menghasilkan manfaat sesuai perencanaan, fasilitas membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup dan konsisten.
Apabila jumlah sampah yang diterima jauh lebih rendah daripada kapasitas yang direncanakan, utilisasi fasilitas dapat menurun. Akibatnya, biaya pengolahan per ton berpotensi meningkat dan proyeksi pendapatan dapat terganggu.
Sebaliknya, apabila pasokan terlalu besar atau karakteristik sampah tidak sesuai dengan desain teknologi, fasilitas juga dapat menghadapi persoalan operasional.
Danantara berencana mengurangi risiko tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota. Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah kontrak yang memberikan kepastian mengenai ketersediaan sampah sebagai bahan baku.
Pendekatan ini penting karena pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan layanan persampahan.
Namun, kepastian pasokan tidak cukup hanya dinyatakan dalam jumlah tonase.
Kontrak juga perlu mempertimbangkan kualitas sampah, kadar air, komposisi material, pola pengiriman, serta tanggung jawab apabila terjadi perubahan karakteristik bahan baku.
Tanpa pengaturan yang memadai, fasilitas dapat menerima jumlah sampah sesuai kontrak tetapi tetap mengalami kesulitan operasional karena kualitas bahan bakunya tidak sesuai.
Kontrak Pasokan Sampah Tidak Boleh Menghambat Pengurangan Sampah
Kepastian pasokan merupakan kebutuhan penting bagi investor. Namun, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan dari perspektif lingkungan.
Jika pemerintah daerah diwajibkan menyediakan jumlah sampah minimum selama puluhan tahun tanpa fleksibilitas yang memadai, kontrak tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan kebijakan pengurangan sampah.
Sebagai contoh, keberhasilan program pemilahan, pengomposan, penggunaan kembali, dan daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang perlu dikirim ke fasilitas WTE.
Dari sudut pandang lingkungan, kondisi tersebut merupakan perkembangan positif.
Namun, apabila kontrak mewajibkan pasokan sampah dalam jumlah tetap, pemerintah daerah dapat menghadapi konsekuensi finansial ketika volume sampah residu menurun.
Oleh karena itu, kontrak pasokan perlu dirancang secara hati-hati.
Kepastian investasi harus tetap diberikan tanpa menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap produksi sampah.
Salah satu prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah memprioritaskan pengolahan fraksi residu yang tidak layak digunakan kembali atau didaur ulang secara material.
Dengan pendekatan tersebut, WTE dapat menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terintegrasi tanpa melemahkan upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
Danantara Tidak Hanya Menjadi Penyedia Modal
Dalam pemberitaan Bisnis.com, Pahala Mansury menjelaskan bahwa Danantara dapat berperan sebagai mitra bagi investor asing yang membutuhkan dukungan dalam memasuki pasar Indonesia.
Peran ini penting karena pengembangan infrastruktur melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab berbeda.
Investor menyediakan modal, pengembang menyiapkan proyek, penyedia teknologi membangun fasilitas, operator menjalankan kegiatan pengolahan, sementara pemerintah daerah memastikan keterhubungan proyek dengan sistem pelayanan persampahan.
Ketika koordinasi antaraktor tidak berjalan dengan baik, risiko proyek dapat meningkat.
Danantara berupaya mengambil peran dalam memperkuat koordinasi tersebut sehingga investor memperoleh kejelasan mengenai struktur proyek dan pihak yang bertanggung jawab atas berbagai risiko.
Pendekatan ini dikenal dalam pembiayaan pembangunan sebagai upaya menarik keterlibatan modal tambahan atau crowding in.
Dengan mengurangi hambatan tertentu, lembaga investasi dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih memungkinkan bagi investor lain untuk berpartisipasi.
Namun, keberhasilan pendekatan ini tetap memerlukan tata kelola yang transparan, pembagian risiko yang proporsional, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
Denera Menjadi Platform Pengembangan Proyek WTE
Dalam pengembangan program WTE, Danantara juga membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera.
Perusahaan ini dibentuk pada April 2026 sebagai platform pengembangan dan pengelolaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Denera dirancang menjadi bagian dari struktur investasi yang mempertemukan Danantara dengan mitra pengembang dan operator proyek.
Keberadaan platform tersebut berpotensi membantu standardisasi proses pengembangan proyek, mulai dari pemilihan mitra, penyusunan struktur investasi, hingga koordinasi pelaksanaan.
Melalui pendekatan platform, proyek di berbagai daerah tidak harus selalu dikembangkan menggunakan struktur kelembagaan yang sepenuhnya berbeda.
Namun, setiap lokasi tetap memiliki karakteristik tersendiri.
Komposisi sampah, ketersediaan lahan, kondisi jaringan listrik, kemampuan fiskal pemerintah daerah, dan penerimaan masyarakat dapat berbeda secara signifikan.
Karena itu, standardisasi kelembagaan tetap perlu diimbangi dengan kajian kelayakan yang spesifik untuk setiap proyek.
Pembagian Risiko Menentukan Kelayakan Investasi
Dalam proyek WTE, tidak semua risiko seharusnya ditanggung oleh pemerintah atau lembaga investasi negara.
Risiko konstruksi, misalnya, pada prinsipnya perlu dialokasikan kepada pihak yang memiliki kemampuan mengelola pekerjaan pembangunan.
Risiko kinerja teknologi perlu menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kompetensi teknis dan operasional.
Sementara itu, risiko terkait penyediaan sampah dan sistem pengangkutan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Risiko pendapatan dan pembiayaan perlu diatur berdasarkan struktur komersial proyek.
Pembagian risiko yang tepat dapat membantu meningkatkan kepastian bagi seluruh pihak.
Sebaliknya, pembagian risiko yang tidak seimbang dapat menimbulkan persoalan jangka panjang.
Apabila terlalu banyak risiko dialihkan kepada pemerintah, proyek berpotensi menciptakan kewajiban fiskal yang besar.
Namun, apabila seluruh risiko dibebankan kepada investor tanpa mekanisme mitigasi yang memadai, proyek dapat menjadi tidak menarik secara finansial.
Karena itu, keberhasilan de-risking perlu dinilai berdasarkan kemampuan menciptakan keseimbangan antara kelayakan investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Waste-to-Energy Tidak Hanya Berkaitan dengan Produksi Listrik
Istilah waste-to-energy sering menimbulkan kesan bahwa tujuan utama proyek adalah menghasilkan listrik dari sampah.
Padahal, dalam konteks pengelolaan lingkungan, tujuan yang lebih mendasar adalah mengurangi dampak sampah yang tidak dapat ditangani melalui pendekatan lain secara layak.
Energi merupakan salah satu produk yang dapat dihasilkan dari proses pengolahan tersebut.
Berbagai teknologi dapat digunakan untuk mengonversi material sampah menjadi energi, bergantung pada karakteristik bahan baku dan kebutuhan proyek.
Teknologi termal dapat memanfaatkan panas dari pengolahan sampah untuk menghasilkan uap dan menggerakkan pembangkit listrik.
Sementara itu, pengolahan biologis seperti digesti anaerobik dapat menghasilkan biogas dari material organik yang sesuai.
Setiap teknologi memiliki kebutuhan bahan baku, biaya, risiko, serta dampak lingkungan yang berbeda.
Karena itu, pemilihan teknologi tidak seharusnya hanya didasarkan pada besarnya kapasitas pengolahan atau jumlah listrik yang dijanjikan.
Kajian perlu memastikan kesesuaian antara teknologi, karakteristik sampah, kebutuhan energi, biaya operasional, serta kemampuan pengendalian dampak lingkungan.
Risiko Lingkungan Tidak Boleh Diabaikan dalam De-Risking
Pembahasan de-risking sering berfokus pada risiko keuangan dan investasi.
Namun, proyek WTE juga memiliki risiko lingkungan yang perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
Pada fasilitas pengolahan termal, misalnya, sistem pengendalian emisi menjadi komponen penting untuk memastikan pelepasan polutan memenuhi ketentuan.
Fasilitas juga perlu mengelola residu padat hasil pengolahan, termasuk abu dan material lain yang karakteristiknya harus diuji sebelum ditangani lebih lanjut.
Pengangkutan sampah dapat menimbulkan dampak berupa lalu lintas kendaraan berat, kebisingan, bau, serta potensi gangguan terhadap masyarakat sekitar.
Selain itu, pengoperasian fasilitas memerlukan sistem pemantauan yang konsisten agar gangguan teknis dapat segera diketahui.
Karena itu, de-risking tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya melindungi investor dari kerugian finansial.
Strategi pengurangan risiko yang baik juga harus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak proyek.
Pengendalian Emisi Harus Menjadi Bagian dari Kelayakan Proyek
Fasilitas WTE berbasis pengolahan termal membutuhkan teknologi pengendalian emisi yang sesuai dengan proses dan karakteristik sampah.
Jenis polutan yang perlu dikendalikan dapat mencakup partikulat, gas asam, nitrogen oksida, logam tertentu, serta senyawa berbahaya yang mungkin terbentuk dalam kondisi operasi tertentu.
Sistem pengendalian emisi perlu dirancang sebagai bagian integral dari fasilitas, bukan tambahan setelah konstruksi selesai.
Pemantauan juga harus dilakukan berdasarkan persyaratan lingkungan yang berlaku.
Selain emisi cerobong, evaluasi lingkungan perlu mempertimbangkan pengelolaan residu, penggunaan air, konsumsi energi, serta emisi gas rumah kaca sepanjang siklus hidup proyek.
Penting pula membandingkan dampak WTE dengan alternatif pengelolaan sampah yang realistis, bukan hanya dengan kondisi ideal yang tidak tersedia di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, manfaat lingkungan dapat dinilai secara lebih objektif.
Pemerintah Daerah Memegang Peran Strategis
Salah satu alasan proyek WTE membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah adalah karena pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan berjalan secara berkesinambungan.
Apabila sampah tidak terkumpul dengan baik, fasilitas WTE dapat kekurangan bahan baku meskipun timbulan sampah di wilayah tersebut sebenarnya tinggi.
Sebaliknya, jika pengangkutan tidak terorganisasi, fasilitas dapat menerima sampah dalam jumlah yang tidak stabil.
Karena itu, pembangunan WTE harus diintegrasikan dengan sistem persampahan daerah.
Integrasi tersebut mencakup perencanaan rute pengangkutan, fasilitas pemilahan, pengolahan sampah organik, pengelolaan material daur ulang, serta penanganan residu.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kemampuan pembiayaan layanan persampahan dalam jangka panjang.
Pembangunan fasilitas modern tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sistem pengumpulan dan pelayanan dasar masih mengalami berbagai kelemahan.
Pembiayaan WTE Harus Memperhitungkan Biaya Sepanjang Umur Proyek
Proyek WTE umumnya memiliki umur operasional yang panjang.
Karena itu, kajian kelayakan tidak cukup hanya menghitung biaya pembangunan.
Investor dan pemerintah perlu memperhitungkan biaya pengoperasian, pemeliharaan, penggantian komponen, pengelolaan residu, pemantauan lingkungan, serta kewajiban ketika fasilitas mencapai akhir masa operasionalnya.
Proyeksi pendapatan juga harus realistis.
Pada fasilitas yang menghasilkan listrik, pendapatan dapat dipengaruhi oleh produksi energi, efisiensi pembangkit, ketersediaan jaringan, serta ketentuan jual beli listrik.
Di sisi lain, keberlanjutan keuangan proyek dapat bergantung pada struktur pembayaran layanan pengolahan sampah.
Oleh karena itu, skema pembiayaan harus memastikan bahwa proyek tetap mampu beroperasi ketika menghadapi variasi jumlah sampah, perubahan kualitas bahan baku, dan kebutuhan pemeliharaan.
Perencanaan yang hanya menekankan biaya investasi awal berisiko mengabaikan beban operasional jangka panjang.
Transparansi Menjadi Syarat Penting Penggunaan Modal
Ketika lembaga investasi negara terlibat dalam pengembangan proyek strategis, transparansi menjadi aspek yang sangat penting.
Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat proyek, potensi dampak lingkungan, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan investor.
Dalam konteks WTE, informasi yang relevan mencakup kapasitas pengolahan, teknologi yang digunakan, perkiraan biaya, mekanisme pembiayaan, kewajiban pemerintah daerah, serta standar lingkungan.
Transparansi juga diperlukan dalam proses pemilihan mitra dan evaluasi kinerja fasilitas.
Tanpa pengawasan yang memadai, proyek infrastruktur berskala besar dapat menghadapi risiko pembengkakan biaya, konflik kepentingan, atau kinerja yang tidak sesuai perencanaan.
Karena itu, tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari strategi de-risking itu sendiri.
Kepastian hukum dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat perlindungan kepentingan publik.
WTE Harus Berjalan Bersama Ekonomi Sirkular
Pengembangan WTE perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan sampah yang lebih luas.
Dalam pendekatan ekonomi sirkular, material diupayakan tetap memiliki nilai guna selama mungkin melalui pengurangan konsumsi material, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang.
Pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi pilihan untuk fraksi residu tertentu yang tidak layak dimanfaatkan kembali secara material.
Namun, WTE tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemilahan dan pengurangan sampah.
Sampah organik yang sesuai dapat dikelola melalui pengomposan atau pengolahan biologis.
Material seperti logam, kertas, dan plastik tertentu dapat diarahkan ke sistem daur ulang apabila memenuhi persyaratan teknis dan ekonomi.
Sementara itu, residu yang tidak dapat dimanfaatkan memerlukan pengolahan dan pemrosesan akhir yang aman.
Dengan pendekatan tersebut, WTE menjadi salah satu komponen dalam sistem pengelolaan sampah terintegrasi, bukan satu-satunya solusi.
Mengukur Keberhasilan Proyek dari Dampak Nyata
Keberhasilan program WTE tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah investasi yang berhasil dihimpun atau banyaknya fasilitas yang dibangun.
Indikator yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap sistem pengelolaan sampah.
Apakah jumlah sampah yang ditimbun di TPA berkurang secara signifikan?
Apakah fasilitas mampu beroperasi sesuai kapasitas dan standar lingkungan?
Apakah biaya pengolahan dapat dipertahankan pada tingkat yang berkelanjutan?
Apakah pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pengurangan sampah dari sumbernya?
Apakah masyarakat memperoleh manfaat berupa lingkungan yang lebih bersih dan berkurangnya risiko pencemaran?
Pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi proyek sejak tahap perencanaan.
Tanpa indikator yang jelas, keberhasilan investasi dapat terlihat baik secara finansial tetapi belum tentu menghasilkan perbaikan lingkungan yang sepadan.
De-Risking Harus Menciptakan Nilai bagi Investor dan Masyarakat
Strategi Danantara untuk mengurangi risiko investasi WTE merupakan langkah yang dapat membantu mengatasi salah satu hambatan utama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah di Indonesia.
Kepastian pasokan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pembentukan platform investasi dapat memberikan struktur yang lebih jelas bagi investor.
Namun, pengurangan risiko harus dirancang secara seimbang.
Risiko tidak boleh sekadar dipindahkan dari investor kepada pemerintah atau masyarakat.
Kontrak pasokan sampah perlu mempertimbangkan tujuan pengurangan sampah jangka panjang. Struktur pembiayaan harus memperhatikan kemampuan fiskal. Teknologi harus sesuai dengan karakteristik sampah. Sementara itu, standar lingkungan harus diterapkan secara konsisten.
Dengan demikian, manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas.
Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia Tidak Bergantung pada Satu Teknologi
Persoalan sampah Indonesia merupakan tantangan sistemik yang membutuhkan perubahan dari hulu hingga hilir.
Pembangunan WTE dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap penimbunan sampah, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan pengurangan sampah, pemilahan, daur ulang, dan pengelolaan organik.
Demikian pula, keberhasilan pembiayaan proyek tidak otomatis menjamin keberhasilan pengelolaan lingkungan.
Danantara memiliki peluang untuk membantu memperkuat investasi infrastruktur persampahan melalui pendekatan de-risking. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kualitas perencanaan, tata kelola, pemilihan teknologi, pembagian risiko, serta integrasi dengan pelayanan persampahan daerah.
Investasi yang berhasil bukan sekadar investasi yang mampu menarik modal, melainkan investasi yang menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.
Jika pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten, pengembangan WTE dapat menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah Indonesia.
Sebaliknya, apabila proyek hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan kepastian keuntungan investor tanpa memperhatikan sistem persampahan secara keseluruhan, persoalan sampah berpotensi tetap berulang.
Pada akhirnya, tujuan utama pengelolaan sampah bukan menghasilkan energi sebanyak mungkin dari sampah, melainkan mencegah pencemaran, mengurangi timbulan, memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.
Sumber: Bisnis.com — Danantara Siapkan Skema De-Risking Proyek Pengolahan Sampah WTE (6 Oktober 2026)
