Deforestasi dan alih fungsi lahan, akar masalah bencana ekologis di Jabodetabek
Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya sejak awal Maret 2025 bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem, melainkan merupakan puncak dari krisis ekologis yang telah lama berlangsung. Bencana ini mencerminkan kegagalan sistem pengelolaan sumber daya alam, ketidakadilan dalam perizinan, serta lemahnya penegakan tata ruang yang menyebabkan kerusakan masif terhadap lingkungan dan ekosistem.
Akar Masalah: Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan di Kawasan Hulu
Salah satu penyebab utama banjir adalah rusaknya wilayah resapan air di daerah hulu, khususnya kawasan Bogor yang mencakup Puncak, Jonggol, Cikeas, Sentul, hingga Hambalang. Wilayah ini yang seharusnya menjadi zona lindung dan resapan air, justru mengalami alih fungsi besar-besaran menjadi kawasan pemukiman, perumahan elit, vila, kawasan wisata, hingga tambang batuan dan pasir.
Menurut WALHI Jawa Barat, tingkat kerusakan lingkungan di kawasan Puncak meningkat drastis dalam lima tahun terakhir—dari 45% pada tahun 2020 menjadi 65% di tahun 2025. Banyak dari pembangunan ini terjadi tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang memadai dan tanpa mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung wilayah.
Perizinan Tanpa Kendali dan Aktivitas Tambang Ilegal
WALHI menyoroti bahwa banyak izin usaha properti dan pariwisata diberikan tanpa pengawasan yang ketat. Tambang pasir dan batu yang ilegal juga terus bertumbuh, memperparah degradasi tanah dan meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan banjir. Citra satelit terkini menunjukkan ekspansi tambang karst yang luas di Kabupaten Bogor, terutama di wilayah dengan aliran sungai yang mengarah ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi, memperparah banjir di wilayah hilir.
Banjir Lebih Parah, Padahal Curah Hujan Tidak Ekstrem
Yang mengejutkan, curah hujan pada banjir kali ini tidak sebesar curah hujan saat banjir besar 2020. Namun dampaknya jauh lebih merusak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama bukanlah intensitas hujan, tetapi rusaknya daerah hulu yang tidak lagi mampu menampung air hujan.
Analisis citra Landsat 8 dari 2020 hingga 2025 menunjukkan perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan. Wilayah hulu kini didominasi bangunan dan kawasan terbangun, menggantikan fungsi resapan air. Hal ini mengakibatkan limpahan air dari hulu mengalir deras ke wilayah hilir seperti Bekasi dan Jakarta yang sudah merupakan kawasan kedap air.
Pernyataan WALHI: Kegagalan Pemerintah dan Desakan Aksi Tegas
Dwi Sawung, Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Nasional, menyatakan bahwa banjir ini bukan semata akibat krisis iklim, tetapi juga hasil dari perubahan tata ruang yang dikuasai kepentingan komersial jangka pendek, tanpa mempertimbangkan keselamatan dan daya dukung lingkungan jangka panjang. Ia menyerukan penghentian alih fungsi ruang dan mengembalikannya ke kondisi semula untuk mencegah bencana lebih besar di masa depan.
Senada dengan itu, Wahyudin Iwang, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan tiga kabupaten (Bogor, Cianjur, dan Sukabumi) telah diingatkan sejak dua tahun lalu untuk menertibkan bangunan liar dan menghentikan penerbitan izin tambang serta properti. Ia menuding banjir ini sebagai kesalahan pemerintah yang gagal mematuhi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi tata ruang. Ia juga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Banjir yang melanda Jabodetabek saat ini adalah peringatan keras bahwa degradasi lingkungan di wilayah hulu tidak bisa lagi diabaikan. Perlu tindakan nyata dan segera, termasuk:
- Penertiban dan penghentian pembangunan di kawasan resapan air
- Peninjauan ulang izin-izin tambang dan properti
- Pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu
- Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan
Tanpa perubahan arah kebijakan yang serius, bencana serupa atau bahkan lebih parah dapat kembali terjadi. Restorasi ekologis dan penegakan tata ruang harus menjadi prioritas jika keselamatan masyarakat ingin dijamin di masa depan.
sumber :
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
