Desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045

Strategi Bappenas Mewujudkan Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengambil peran sentral dalam merancang Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045, sebuah panduan strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. DBPK ini berfokus pada pengelolaan dinamika demografi yang kompleks, seperti bonus demografi, penuaan penduduk, dan ketimpangan persebaran.

Peta Jalan Empat Fase Menuju Indonesia Emas

Bappenas menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang dibagi menjadi empat fase, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN):

• Fase 1: Penguatan Fondasi
• Fase 2: Akselerasi Transformasi
• Fase 3: Adaptasi Menuju Masyarakat Menua
• Fase 4: Konsolidasi Menuju Indonesia Emas 2045

Setiap fase memiliki indikator terukur untuk memastikan pencapaian target demografi secara konkret.

Tiga Pilar Utama Pembangunan Kependudukan

DBPK memprioritaskan tiga pilar utama untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas:

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk: Mengelola pertumbuhan dan struktur penduduk secara strategis.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga: Meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
3. Penataan Persebaran Penduduk: Mengatur persebaran penduduk untuk mengurangi ketimpangan regional.

Bappenas berfungsi sebagai koordinator lintas kementerian, mengintegrasikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga tata ruang.

Fokus Khusus dan Inovasi

Selain tiga pilar utama, DBPK memberikan perhatian khusus pada beberapa isu krusial:

• Kelompok Rentan: Pembangunan inklusif berbasis wilayah dirancang untuk melindungi dan memberdayakan lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
• Optimalisasi Bonus Demografi: Memaksimalkan potensi penduduk usia produktif.
• Penguatan Peran Perempuan: Mendorong gender dividend melalui pemberdayaan perempuan.
• Pengembangan Ekonomi Lansia: Mengembangkan silver economy untuk mendukung masyarakat menua.

Untuk mendukung kebijakan berbasis bukti, Bappenas juga mendorong transformasi digital dalam sistem informasi kependudukan, yang memungkinkan partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

sumber:
https://www.linkedin.com/posts/andi-setyo-pambudi-23853549_dbpk-ugcPost-7349294634616934401-O8oY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4