Ekspansi kota tanpa henti: ancaman bagi lingkungan dan kualitas hidup

Krisis Urban Sprawl: Ancaman Ekspansi Kota Terhadap Ketahanan Nasional

Urban sprawl atau pemekaran kota yang tidak terkendali telah menjadi tantangan struktural utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar perluasan wilayah, melainkan transformasi penggunaan lahan yang sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan dan integrasi infrastruktur.

1. Demografi dan Urgensi Ruang

Lonjakan populasi perkotaan di Indonesia bergerak sangat cepat. Data BPS (2020) menunjukkan:

• 2020: 56% penduduk tinggal di kota.
• 2035 (Proyeksi): Angka ini akan naik menjadi 66,6%.

Tanpa manajemen perencanaan yang matang, tekanan populasi ini memicu pembangunan pemukiman di pinggiran kota secara sporadis, menciptakan kawasan kumuh baru, dan menghilangkan batas tegas antara area urban dan rural.

2. Dampak Ekologis dan Ketahanan Pangan

Ekspansi horizontal kota berdampak langsung pada hilangnya aset strategis negara, yaitu lahan produktif.

• Konversi Lahan: Menteri ATR/BPN mencatat 100.000 hingga 150.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan setiap tahunnya.
• Risiko Bencana: Hilangnya daerah resapan air meningkatkan frekuensi banjir dan risiko tanah longsor di wilayah penyangga.
• Ketahanan Pangan: Pengurangan lahan tani secara masif mengancam kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang.

3. Profil Emisi dan Polusi

Urban sprawl memaksa penduduk bergantung pada kendaraan pribadi karena minimnya jangkauan transportasi publik di pinggiran kota. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim:

Sektor Penyumbang Emisi di Indonesia	Kontribusi (%)
Sektor Industri	37%
Pembangkit Listrik	27%
Transportasi (Didominasi pribadi)	27%
Alih Fungsi Lahan	19,9%

4. Penurunan Kualitas Hidup dan Defisit Ekonomi

Dampak urban sprawl juga merambah ke aspek sosial-ekonomi penduduk:

• Beban Komuter: Pekerja di Jabodetabek rata-rata menghabiskan 30 hingga 60 menit (atau lebih) untuk satu kali perjalanan. Waktu yang terbuang di jalan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis.
• Inefisiensi Anggaran: Pembangunan infrastruktur horizontal (jalan, kabel listrik, pipa air) ke daerah pinggiran jauh lebih mahal dibandingkan pengembangan kota vertikal (apartemen/rusun terintegrasi). Anggaran negara sering kali habis hanya untuk “mengejar” ketertinggalan infrastruktur di wilayah baru.

5. Solusi Strategis: Belajar dari Model Global

Untuk mengerem laju urban sprawl, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih kompak dan terintegrasi:

A. Transit-Oriented Development (TOD)

Konsep ini menitikberatkan pembangunan pemukiman dan perkantoran di titik simpul transportasi massal.

• Singapura: Berhasil menekan pertumbuhan kendaraan bermotor hingga 0% sejak 2018 melalui integrasi transportasi yang ketat.
• Jakarta: Implementasi di kawasan CSW Jakarta Selatan mulai menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum, meski perlu konsistensi di wilayah lain.

B. Alokasi Lahan Terpadu

Mengambil pelajaran dari proyek Oosterwolde di Belanda, kebijakan tata kota dapat mewajibkan pengembang untuk mengalokasikan persentase tertentu (misalnya 50%) dari lahan yang dikembangkan tetap berfungsi sebagai area produksi pangan atau ruang terbuka hijau.

sumber:
https://perkim.id/perkotaan/ekspansi-kota-tanpa-henti-ancaman-bagi-lingkungan-dan-kualitas-hidup/