Indonesia dan Norwegia Bahas Kerja Sama Rehabilitasi Mangrove untuk Mengatasi Abrasi

Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu langkah terbaru yang diambil oleh pemerintah adalah menjalin kerja sama dengan Norwegia dalam rehabilitasi mangrove guna menghadapi abrasi tanah di berbagai wilayah pesisir di Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengungkapkan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, terkait potensi kerja sama ini. Pembicaraan tersebut mencakup pembangunan perdagangan karbon di Indonesia serta langkah-langkah konkret dalam rehabilitasi mangrove sebagai solusi terhadap permasalahan lingkungan yang semakin mendesak.

Rehabilitasi Mangrove untuk Menghadapi Abrasi

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta, pada Rabu lalu, Wamen LH Diaz Hendropriyono menyoroti pentingnya mangrove dalam menghadapi abrasi di pesisir utara Indonesia. Salah satu deputi KLH turut memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan, termasuk bagaimana vegetasi mangrove dapat membantu melindungi garis pantai dari kerusakan akibat gelombang dan arus laut yang semakin kuat.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama dalam program ini adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di sana, abrasi telah menjadi permasalahan yang serius dan mengancam pemukiman serta ekosistem pesisir. Untuk itu, KLH berencana melakukan penanaman mangrove sebagai langkah mitigasi yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

Pilot Project di Demak: Model Rehabilitasi Mangrove Nasional

Salah satu agenda utama dalam kerja sama ini adalah menjadikan Demak sebagai lokasi proyek percontohan rehabilitasi mangrove. Wamen LH Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini akan menentukan apakah inisiatif serupa dapat diperluas ke 33 provinsi lainnya di Indonesia.

“Jadi pilot project itu di Demak ya, di salah satu desa di sana, dan kalau itu berhasil nanti pilot project itu akan kita lanjutkan ke 33 provinsi,” jelas Wamen LH Diaz dalam pernyataannya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Desember 2024 telah menyatakan bahwa KLH menargetkan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Demak seluas 700 hingga 800 hektare. Program ini akan dikawal langsung oleh KLH selama tiga tahun guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam menangani abrasi serta mendukung adaptasi perubahan iklim.

Selain sebagai upaya mitigasi abrasi, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis lainnya, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan pesisir, serta berkontribusi dalam penyimpanan karbon yang lebih baik.

Potensi Ekonomi dari Restorasi Mangrove

Rehabilitasi mangrove tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. KLH menyoroti bahwa restorasi gambut dan mangrove dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, baik melalui ekowisata, perikanan berkelanjutan, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Pemerintah Indonesia dan Norwegia melihat bahwa kerja sama ini dapat membuka peluang dalam skema perdagangan karbon. Dengan ekosistem mangrove yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, proyek rehabilitasi ini dapat dimanfaatkan dalam skema carbon offset yang menguntungkan berbagai pihak.

Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat pesisir melalui peningkatan keterampilan dalam konservasi mangrove, pengelolaan ekowisata, serta pemanfaatan hasil alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekologi, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Indonesia: Negara dengan Mangrove Terluas di Dunia

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3.440.464 hektare, yang mencakup sekitar 23 persen dari total luas mangrove dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, sementara 701 ribu hektare berada di luar kawasan hutan.

Secara geografis, tiga wilayah dengan luas mangrove terbesar di Indonesia adalah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Hutan mangrove di Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, menyerap karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, deforestasi dan konversi lahan telah menyebabkan penurunan luas hutan mangrove yang signifikan. Konversi lahan untuk tambak, pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah mengancam kelestarian mangrove, yang pada gilirannya meningkatkan risiko abrasi dan bencana ekologis lainnya.

Kolaborasi Internasional untuk Masa Depan Berkelanjutan

Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam rehabilitasi mangrove ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi internasional dapat memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan, proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi upaya konservasi serupa di berbagai belahan dunia.

Selain Norwegia, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Norwegia dalam kerja sama iklim dan kehutanan hingga 2030 menegaskan komitmen kedua negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Keberhasilan proyek rehabilitasi mangrove di Demak dapat menjadi tonggak penting bagi konservasi pesisir di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis sains, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dari komunitas internasional, proyek ini dapat menciptakan dampak yang luas bagi keberlanjutan ekosistem pesisir di Tanah Air.

Sumber: Antara News