Sandiwara hijau dari Indonesia di panggung COP 30

Diplomasi vs Realitas, Membedah Kontradiksi Komitmen Iklim Indonesia di COP 30

Di tengah perhelatan KTT Perubahan Iklim COP 30 di Belém, Brasil, Indonesia mempresentasikan ambisi besarnya di panggung global. Namun, delegasi yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi) menghadapi kritik tajam dari organisasi masyarakat sipil yang menilai adanya kesenjangan lebar antara retorika diplomatik dengan implementasi kebijakan di tanah air.

Janji Diplomasi di Panggung Belém

Dalam pidatonya, pemerintah Indonesia menekankan tiga poin utama sebagai pilar komitmen iklim:

1. Kepatuhan Perjanjian Paris: Menegaskan komitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
2. Pertumbuhan Ekonomi 8%: Mengintegrasikan agenda iklim dengan target pertumbuhan ekonomi yang agresif.
3. Transisi Energi: Mempromosikan diversifikasi energi melalui nuklir, panas bumi (geothermal), dan bahan bakar nabati.

Kritik dan Skeptisisme: Analisis “Sandiwara Hijau”

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyebut presentasi tersebut sebagai “Sandiwara Hijau” (Greenwashing), dengan menyoroti beberapa kontradiksi fundamental:

1. Paradoks Subsidi Energi

Terdapat ketimpangan finansial yang mencolok antara dukungan untuk energi kotor dan energi bersih.

• Subsidi Fosil: Industri energi fosil masih menerima aliran dana sekitar Rp 500 triliun per tahun.
• Dampak: Anggaran ini dinilai jauh melampaui alokasi dana untuk aksi iklim sejati, sehingga menghambat percepatan transisi energi terbarukan yang mandiri.

2. Promosi “Solusi Sesat”

ARUKI mengkritik beberapa teknologi yang diklaim pemerintah sebagai solusi bersih, namun memiliki dampak sosial-lingkungan yang tinggi:

• Energi Nuklir & Sampah (Waste-to-Energy): Dianggap sebagai solusi berisiko tinggi yang mengabaikan aspek keberlanjutan jangka panjang.
• Geothermal (Panas Bumi): Proyek di wilayah seperti Poco Leok disebut memicu konflik agraria dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat karena perampasan ruang hidup.

3. Risiko Bahan Bakar Nabati (BBN) & Agraria

Program BBN yang dipromosikan sebagai substitusi bahan bakar fosil dituding menjadi motor baru deforestasi.

• Isu Utama: Perluasan perkebunan monokultur skala besar untuk BBN sering kali menjadi dalih perampasan lahan milik petani dan masyarakat adat, yang justru mengancam kedaulatan pangan nasional.

4. Kritik terhadap FOLU Net Sink 2030

Meskipun menjadi pilar utama mitigasi emisi dari sektor kehutanan, program ini dikritik karena:

• Dianggap sebagai skema offset karbon berskala besar yang hanya berfokus pada perdagangan karbon.
• Cenderung meminggirkan hak-hak komunitas lokal yang telah lama menjaga hutan secara tradisional.

Perbandingan Pandangan: Pemerintah vs Masyarakat Sipil

Aspek Kebijakan	Klaim Pemerintah (COP 30)	Kritik Masyarakat Sipil (ARUKI)
Energi Terbarukan	Diversifikasi melalui Geothermal & BBN.	Memicu konflik agraria dan perampasan lahan adat.
Pengurangan Batu Bara	Komitmen menuju dekarbonisasi.	Hampa karena subsidi fosil masih sangat besar (Rp 500 T).
Teknologi Baru	Mempromosikan Nuklir & Waste-to-Energy.	Dinilai sebagai “Solusi Palsu” yang berbahaya bagi lingkungan.
Sektor Kehutanan	Keberhasilan FOLU Net Sink 2030.	Berisiko menjadi alat perdagangan karbon yang meminggirkan rakyat.

Menuntut Keadilan Iklim

Kritik dari ARUKI dan Yayasan PIKUL menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis atau berorientasi bisnis (pro-business). Keadilan iklim harus menempatkan hak asasi manusia, pengakuan wilayah adat, dan perlindungan ekosistem sebagai inti dari setiap kebijakan. Tanpa sinkronisasi antara janji di luar negeri dan aksi di dalam negeri, komitmen NZE 2060 terancam menjadi sekadar label tanpa substansi.

sumber:

Sandiwara hijau dari Indonesia di panggung COP 30