Hutan, lahan basah, mangrove, kawasan pesisir, dan ruang terbuka hijau selama ini sering dipandang sebagai aset lingkungan yang perlu dilindungi. Padahal, ekosistem tersebut juga menyediakan layanan infrastruktur penting, mulai dari pengendalian banjir, pengaturan air, hingga perlindungan terhadap dampak perubahan iklim. Laporan terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD) menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur berbasis alam memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan layak dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.

Selama bertahun-tahun, pembangunan infrastruktur identik dengan beton, baja, jalan, bendungan, saluran drainase, dan bangunan pengendali banjir. Pendekatan ini dikenal sebagai grey infrastructure atau infrastruktur konvensional. Namun, meningkatnya risiko perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan tekanan terhadap sumber daya alam mendorong perlunya pendekatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah Nature-Based Infrastructure (NBI), yaitu infrastruktur yang memanfaatkan fungsi ekosistem alami atau ekosistem yang dipulihkan untuk menyediakan layanan penting bagi masyarakat.

Laporan IISD berjudul The Economic Case for Nature-Based Infrastructure, diterbitkan pada 5 Oktober 2026, memberikan bukti ekonomi mengenai pendekatan tersebut. Berdasarkan 45 penilaian proyek di 29 negara, laporan ini menemukan bahwa setiap investasi sebesar US$1 pada infrastruktur berbasis alam menghasilkan manfaat ekonomi sebesar US$3,21. Selain itu, tingkat pengembalian internal atau median Internal Rate of Return (IRR) tercatat sebesar 38%. IISD+1

Alam bukan sekadar aset ekologis, tetapi juga infrastruktur

Infrastruktur berbasis alam mencakup berbagai ekosistem yang mampu menyediakan layanan bagi kehidupan manusia. Hutan, misalnya, membantu mengatur siklus air, mengurangi erosi, menyimpan karbon, dan menjaga kestabilan tanah. Lahan basah berfungsi menyaring polutan, menahan limpasan air, serta mengurangi risiko banjir.

Di wilayah pesisir, mangrove dan ekosistem pantai dapat membantu meredam gelombang, mengurangi abrasi, serta melindungi kawasan permukiman dari dampak cuaca ekstrem. Sementara itu, ruang terbuka hijau perkotaan berperan dalam menurunkan suhu lingkungan, memperbaiki kualitas udara, dan menyediakan ruang sosial bagi masyarakat.

Berbeda dengan infrastruktur konvensional yang umumnya dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu, satu ekosistem dapat menyediakan beberapa layanan sekaligus. Sebuah kawasan lahan basah, misalnya, dapat membantu mengurangi banjir, memurnikan air, menyediakan habitat bagi satwa, dan mengatur suhu lingkungan.

Karakter multifungsi inilah yang membuat infrastruktur berbasis alam memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sering kali tidak tercermin dalam perhitungan investasi konvensional.

US$1 investasi menghasilkan US$3,21 manfaat

Temuan utama laporan IISD berasal dari evaluasi 45 proyek di 29 negara dengan menggunakan metodologi Sustainable Asset Valuation (SAVi). Metode ini mengintegrasikan penilaian ekonomi, jasa ekosistem, serta manfaat sosial yang biasanya tidak dihitung secara lengkap dalam evaluasi infrastruktur tradisional.

Nilai ekonomi infrastruktur berbasis alam

3,21x

Manfaat per US$1 investasi

38%

Median tingkat pengembalian internal (IRR)

45

Penilaian proyek

29

Negara yang dianalisis

Sumber: IISD, The Economic Case for Nature-Based Infrastructure (2026).

Angka tersebut menunjukkan bahwa manfaat investasi tidak hanya berasal dari pendapatan langsung, tetapi juga dari biaya yang berhasil dihindari dan manfaat tambahan yang dihasilkan ekosistem.

Contohnya, investasi pada restorasi mangrove dapat mengurangi potensi kerusakan akibat gelombang dan abrasi. Nilai ekonominya dapat dihitung melalui pengurangan kerugian pada rumah, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Demikian pula, pembangunan kawasan lahan basah dapat mengurangi beban sistem pengolahan air, membantu mengendalikan limpasan hujan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Namun, angka 3,21 tersebut merupakan hasil agregasi penilaian proyek yang menggunakan metodologi SAVi, bukan jaminan bahwa setiap proyek berbasis alam akan menghasilkan rasio manfaat yang sama. Hasil aktual tetap bergantung pada kondisi ekosistem, desain intervensi, lokasi, biaya, dan karakteristik proyek.

Mengapa investasi berbasis alam masih sulit mendapatkan pendanaan?

Meskipun memiliki manfaat ekonomi yang cukup besar, infrastruktur berbasis alam masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan.

Salah satu penyebabnya adalah manfaat ekosistem sering muncul dalam bentuk biaya yang berhasil dihindari, bukan pendapatan tunai langsung. Sebagai contoh, hutan yang dipulihkan dapat mengurangi risiko banjir dan menjaga ketersediaan air, tetapi manfaat tersebut tidak otomatis menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk membayar investor.

Kondisi ini membuat proyek berbasis alam sulit bersaing dalam sistem penganggaran dan penilaian investasi yang selama ini lebih mudah mengukur pendapatan langsung, biaya konstruksi, serta manfaat finansial yang terlihat.

Persoalan lainnya adalah manfaat infrastruktur berbasis alam sering dinikmati oleh banyak pihak sekaligus. Restorasi daerah aliran sungai, misalnya, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, perusahaan air minum, sektor pertanian, industri, dan pemerintah daerah. Namun, pihak yang membiayai pemulihan belum tentu menjadi pihak yang menerima seluruh manfaat ekonominya.

Akibatnya, investasi berbasis alam sering bergantung pada hibah atau pendanaan pemerintah, meskipun manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh berbagai sektor ekonomi.

Tiga langkah untuk meningkatkan investasi infrastruktur berbasis alam

Laporan IISD mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, penyandang dana, dan pengembang proyek agar infrastruktur berbasis alam dapat masuk ke dalam sistem investasi secara lebih luas. Terdapat tiga arah kebijakan utama.

1. Memasukkan infrastruktur berbasis alam dalam perencanaan dan pengadaan publik

Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang setara bagi solusi berbasis alam, solusi hibrida, dan infrastruktur konvensional dalam proses perencanaan serta pengadaan.

Artinya, ketika merancang proyek pengendalian banjir, misalnya, pemerintah tidak hanya membandingkan pembangunan tanggul beton dan kanal, tetapi juga mempertimbangkan restorasi lahan basah, pemulihan daerah resapan, dan rehabilitasi kawasan sungai.

Penilaian investasi perlu memasukkan jasa ekosistem, kerugian akibat perubahan iklim yang dapat dihindari, serta manfaat jangka panjang. Dengan demikian, pilihan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh biaya konstruksi awal.

2. Mengakui ekosistem sebagai aset infrastruktur pemerintah

Hutan, lahan basah, mangrove, dan ruang terbuka hijau perlu diperlakukan sebagai aset yang memiliki fungsi pelayanan publik.

Pendekatan ini menuntut pemerintah mengintegrasikan aset alam ke dalam pencatatan aset, penganggaran modal, serta sistem pengelolaan aset daerah. Anggaran untuk pemeliharaan dan operasional juga harus disediakan secara berkelanjutan.

Dengan pengakuan tersebut, perlindungan ekosistem tidak lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan yang bergantung pada ketersediaan program lingkungan, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan infrastruktur publik.

3. Mengembangkan pembiayaan berbasis hasil dan pembiayaan campuran

Pendanaan perlu dirancang dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima manfaat dari keberadaan infrastruktur berbasis alam. Perusahaan penyedia air, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjadi bagian dari skema pembiayaan sesuai manfaat yang diterima.

IISD juga mendorong penggunaan outcome-based finance dan blended finance. Pendekatan ini dapat menggabungkan pendanaan publik, swasta, dan filantropi, dengan pembayaran atau dukungan pendanaan yang dikaitkan pada hasil lingkungan dan layanan yang dicapai.

Tujuannya adalah mengubah manfaat ekosistem yang sebelumnya sulit diterjemahkan menjadi arus pembiayaan menjadi dasar bagi skema investasi yang lebih berkelanjutan. IISD+1

Relevansi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendekatan infrastruktur berbasis alam. Sebagai negara kepulauan dengan kawasan hutan tropis, daerah aliran sungai, lahan gambut, mangrove, terumbu karang, dan wilayah pesisir yang luas, Indonesia memiliki aset ekologis yang dapat memberikan layanan infrastruktur bagi masyarakat.

Dalam pengendalian banjir perkotaan, misalnya, pembangunan drainase dan kanal dapat dilengkapi dengan pemulihan daerah resapan, taman retensi, kolam alami, dan lahan basah buatan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi limpasan air sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan kota.

Di wilayah pesisir, perlindungan mangrove dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi perlindungan kawasan permukiman dan infrastruktur ekonomi. Sementara itu, pemulihan hutan di daerah hulu dapat mendukung pengaturan tata air, mengurangi erosi, dan menjaga keberlanjutan pasokan air bagi wilayah di bawahnya.

Revitalization of Tebet Eco Park | Urban Nature Atlas

Mangrove drone shoot

Lahan Kritis di DAS Citarum Mencapai Ratusan Ribu Hektare

9

Dalam konteks perkotaan seperti Jakarta, pendekatan ini juga relevan untuk mengintegrasikan ruang terbuka hijau, badan air, taman kota, dan sistem pengelolaan air hujan. Infrastruktur hijau dan biru dapat menjadi pelengkap sistem drainase dan pengendalian banjir, bukan sekadar elemen estetika kota.

Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan berbasis kondisi lokal. Restorasi mangrove tidak dapat menggantikan seluruh fungsi perlindungan pantai di setiap lokasi, sebagaimana taman resapan tidak selalu cukup untuk mengatasi banjir pada kawasan dengan sistem drainase yang buruk. Solusi berbasis alam perlu dipadukan dengan infrastruktur konvensional apabila kondisi teknis dan risiko mengharuskannya.

Mengubah cara menghitung nilai pembangunan

Salah satu pelajaran penting dari laporan IISD adalah perlunya mengubah cara pemerintah dan investor menilai suatu proyek infrastruktur. Selama ini, keputusan investasi sering lebih menitikberatkan pada biaya pembangunan dan pendapatan yang dapat diperoleh secara langsung.

Padahal, proyek infrastruktur juga memiliki dampak terhadap kualitas air, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan keberlanjutan mata pencaharian. Jika manfaat dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam evaluasi, pilihan investasi berisiko mengabaikan nilai ekonomi yang sebenarnya dihasilkan oleh alam.

Metodologi seperti SAVi dapat membantu memperluas analisis tersebut dengan mengukur manfaat ekosistem dan dampak sosial dalam satu kerangka penilaian. Pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif proyek sekaligus memperkuat dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, investasi pada alam bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan risiko dan efisiensi ekonomi jangka panjang.

Alam harus menjadi bagian dari strategi pembangunan

Laporan The Economic Case for Nature-Based Infrastructure memberikan pesan penting bahwa perlindungan alam dan pembangunan infrastruktur tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Ekosistem dapat menyediakan layanan yang selama ini dipenuhi melalui pembangunan fisik, bahkan menghasilkan manfaat tambahan yang tidak dapat diberikan oleh infrastruktur konvensional secara mandiri.

Tantangan berikutnya adalah mengubah cara pandang dalam perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan. Pemerintah perlu mengakui bahwa hutan, mangrove, lahan basah, sungai, dan ruang terbuka hijau merupakan aset produktif yang memberikan layanan publik, sehingga pengelolaannya membutuhkan investasi dan pemeliharaan jangka panjang.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa banyak beton yang dibangun atau seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Ukuran keberhasilan juga perlu mencakup kemampuan infrastruktur menjaga fungsi alam, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Membangun bersama alam bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan bahwa investasi hari ini tidak merusak sistem ekologis yang menopang kehidupan dan perekonomian di masa depan.

Referensi utama:

1. Henri Contor, Ronja Bechauf, Janina Schnick, dan David Uzsoki. (2026). The Economic Case for Nature-Based Infrastructure: Lessons from 45 Projects Across 29 Countries. International Institute for Sustainable Development (IISD). Baca laporan. IISD+1
2. IISD. (2022). The Value of Incorporating Nature in Urban Infrastructure Planning. Baca laporan. IISD
3. IISD. (2021). How Can Investment in Nature Close the Infrastructure Gap? Baca laporan. IISD